LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | RDP (Rapat dengar Pendapat) yang dibuat DPRD Labusel dengan mengundang awak media termasuk Sekda Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumut, Zulkifli Chaniago, terkait dana publikasi 2018/2019 yang diperuntukkan untuk media, tidak dihadiri Zulkifli sebagai Sekda.
Ketidak hadirannya dalam RDP tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi insan pers Labusel dan berpotensi menimbulkan “Pemkab Labusel Vs Insan Pers” akibat sikap yang dicerminkan oleh Zulkifli sebagai Sekda di Kabupaten Santun berkata bijak berkarya tersebut.
Hubungan Pemkab Dengan Insan Pers yang sebelumnya akur-akur saja, kini ternodai akibat dana publikasi yang dianggarkan tapi tidak dibayarkan dengan alasan temuan BPK.
Saat RDP M. Irsan Kabag Humas yang menjabat saat itu menjelaskan, anggaran publikasi tidak dibayarkan akibat adanya temuan BPK dengan alasan pemborosan. Alasan pemborosan tersebut tidak dapat diterima oleh teman-teman media sebab menurut mereka, ada proyek bangunan yang mangkrak bernilai milyaran rupiah namun tidak jadi temuan.
Misalkan saja, proyek pembangunan Pasar Inpres di Jalan Baru, Lingkungan Kampung Banjar, Kotapinang.
Tidak hanya mangkrak saja, tetapi masih banyak bangunan bernilai miliaran rupiah yang sudah selesai bertahun-tahun tidak difungsikan, selama dibawah Sekda Zulkifli. Bukankah itu namanya pemborosan!
Harapan mereka BPK-RI maupun propinsi Sumatera Utara, bekerjalah dengan arif dan bijaksana sehingga tidak ada yang merasa terzolimi, BPK juga diminta dapat menjelaskan secara terperinci terkait yang menjadi dasar temuan BPK tersebut. (Anas Harahap/Riz)
