MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berjalan dengan baik dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, di bawahkepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi (Edy) dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah (Ijeck) Pemprov Sumut memperoleh predikat B untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Artinya ada peningkatan perbaikan reformasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ” kata Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Heri Kusmanto dalam Diskusi Panel Kaleidoskop Tiga Tahun Kepemimpinan Edy-Ijeck, di Medan Club, Jalan RA Kartini, Medan, Sabtu (04/09/21).
Menurut Heri, hal tersebut lantaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut sudah mulai banyak melakukan digitalisasi. “Jadi tentunya ini pemandangan bagus, walaupun belum mencapai provinsi lain, pencapaian ini patut dihargai, ” kata Heri.
Selain itu, berdasarkan Ombudsman Republik Indonesia, tingkat pelayanan publik di Sumut sudah banyak yang hijau. Begitu pula dengan indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (SINIKEMAS) Pemprov Sumut memperoleh nilai 82,64 atau Baik untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemprov.
“Perubahan ini memang cukup menggembirakan, apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran, ” kata Heri.
Disampaikan juga, birokrasi haruslah terus menyesuaikan pada kondisi terkini. Proses digitalisasi sangat mendesak bagi pemerintah. Proses digitalisasi harus dilangsungkan dengan cepat walaupun dengan kondisi berat.
“Kita harus menyiapkan rencana atau skenario untuk menjawab tantangan besar di hadapan kita, ” ucap Heri.
Birokrasi, kata Heri, juga sangat penting bagi pelayanan publik. Sebab hal tersebut saling mempengaruhi. Maka birokrasi harus tapi lebih baik lagi dan memiliki pola pikir melayani masyarakat.
“Birokrasi dan layanan publik ini jadi modal sosial utama pemerintah sebagai institusi publik, kegagalan dan keberhasilan terletak pada fungsi birokrasi itu sendiri, apabila birokrasi menyesuaikan tantangan saman maka pembangunan itu akan bisa tercapai, ” kata Heri.
Selain itu, Pemprov Sumut juga selama kepemimpinan Edy-Ijeck selalu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tiga tahun berturut turut.
