oleh

Rakyat Jadi Korban P APBD 2018 Batal, APBD Labusel 2019 Juga Terancam 

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID| Tidak sepakatnya antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka yang terjadi peraturan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) Labusel ditolak oleh Gubernur Sumatera Utara, karena keterlambatan maka pengesahan APBD 2018 juga akan terancam pengesahannya, tidak dapat selesai tepat waktu, yakni di tanggal 30 November 2018.

Hal ini bila terjadi, rakyatlah yang menjadi korban, karena tidak adanya pembangunan P APBD. Kemudian APBD 2019 pun tidak ada penambahan, terpaksa mengacu APBD 2018 sekitar 900 milyar. Hal ini diakibatkan tidak sepakatnya antara legislatif dan eksekutif rakyat dikorbankan.

Dengan cara yang seperti ini bukan hanya terjadi tahun 2018 ini, Tahun 2017 yang lalu juga pengesahan APBD 2018 disahkan pada bulan Februari Tahun 2017 lalu.

Baca juga:  PC GP Ansor Labusel Bentuk Panitia Hari Santri Nasional 2019

Permasalahan ini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat yang ada di beberapa warung. Para warga mengatakan yang mana peran politik eksekutif dan legislatif dalam pembahasan pembuatan Peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah beberapa bulan yang lalu begitu alot, sehingga pengesahannya terlambat, akibat keterlambatan tersebut maka Gubsu menolaknya.

Maka sekarang, seharusnya pembahasan APBD 2019 sudah digelar agar APBD 2019 dapat disahkan pada 30 November 2019 ini, namun kenyataannya pembahasan belum dilakukan oleh legislatif. Maka di peridiksikan pada tanggal 30 November hal pengesahan APBD tidak tercapai. Jadi sebagai masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Apakah keterlambatan OPD menyerahkan berkas pembahasan atau memang DPRD sengaja mengganjal. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

Baca juga:  Sejarah Pemekaran Labusel, Perlukah Di Arsipkan..?

Ketua DPRD Kabupaten Labusel Jabaluddin Dasopang ketika dipertanyakan soal berkas pembahasan APBD 2019 dari Pemkab Labusel ke DPRD, melalui Via selulernya mengatakan bahwa berkas pembahasan APBD dari Pemkab sudah lama masuk ke DPRD, namun untuk pembahasan akan dirapatkan. “Akan dibahas soal tidak terkejar 30 November 2018 ini, itu kita lihat situasi,” katanya Jabaluddin. (MH)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed