oleh

PT KMSA PMKS Mampang Diduga Melanggar UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID |
Terkait salah satu pekerja PT KMSA PMKS Mampang, Desa Mampang, Kecamatan Kotapinang, Datuk Muda Amran Siregar, yang telah mengajukan surat permohonan agar di PHK kan karena memasuki usia pensiun kepada manajemen PT KMSA PMKS Mampang. Sehingga permasalahan tersebut juga sudah di mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labusel, 29 Maret 2017 yang lalu, menganjurkan pihak perusahaan tersebut agar di PHK kan juga diberikan kompensasi sesuai pasal 167 UU No 13 Tahun 2013. Namun, sampai detik ini, Jum’at, 28 September 2018, pihak manajemen PT KMSA PMKS Mampang belum juga memberikan sikap mengambil keputusan.

Salah satu Pimpinan Umum Media Online PAMARTANUSANTARA.CO.ID, Septiawan, turut menanggapi, jika Kasus tersebut sudah sangat bertentangan dengan UUD 1945 yakni Pasal 27 dan 28 tentang Hak Asasi Manusia.
Didalam Pasal 28D ayat 1 menyatakan jika setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Baca juga:  Mimpi Bisa Terbang, Apakah Tafsirannya?

Juga pada ayat 2 menerangkan, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

“Jadi dalam hal kasus ini, sudah jelas bahwasanya perusahaan atas nama PT KMSA PMKS Mampang, Desa Mampang melanggar UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia. Saya sebagai Pimpinan Media PAMARTANUSANTARA.CO.ID memberi arahan kepada seluruh jajaran anggota Media khususnya yang ada di Kab. Labusel, maju terus perjuangkan hak masyarakat demi terciptanya kedaulatan rakyat yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat indonesia,” ujarnya, Jum’at, (28/9/2018).

Sebelumnya, telah diberitakan, jika Manager PT. KMSA PMKS Mampang, Herman, ia menuturkan jika bahwa dirinya mengaku bingung, jika dirinya tetap memperjuangkan untuk memensiunkan pekerjanya tersebut.

Baca juga:  Camat Torgamba Terima Penghargaan Dari TIM Penilai Prov Sumut

“Karena suata saat saya juga akan seperti pak Amran. Dan hal ini sudah bolak-balik kita ajukan ke kantor pusat (red. Kantor Direksi di Kisaran, Kabupaten Asahan), bahwa pak Amran mau di PHK kan juga minta haknya agar diberikan. Jawab kantor pusat bukan kita tidak mau membayarnya tapi kita tidak ada mem PHK kan, kalau mau berhenti ya berhenti saja, bingung saya bang,” kata Herman PAMARTANUSANTARA.CO.ID, Rabu (26/9/2018), di Desa Mampang.

Dikatakan Herman, jika diambil keputusannya secara sepihak, maka nanti Direksi dari perusahaan tersebut akan memberhentikan jabatannya. “Saya jadi cemas, masuk ke pak Sutrisno (Kadis Tenaga Kerja Kab. Labusel) minta perkembangan untuk cari solusi dan sampai saya minta, pak hitungkanlah pak kita kasihkan, disuruh hitung, kami tembakkan lagi ke atas, malah kita disuruh mengatakan kita sudah ikut Jamsostek, bayar pajak, BPJS jaminan hari tua pensiun, ya kita katakan seperti itu aja,” jelasnya. (Tim)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed