oleh

Proyek Pengerjaan Dinas PUPR Dinilai Asal Jadi, NGO BP2PAD: Polisi Harus Periksa Kadis PUPR Kota Padangsidempuan

Proyek Pengerjaan Dinas PUPR Dinilai Asal Jadi, NGO BP2PAD: Polisi Harus Periksa Kadis PUPR Kota Padangsidempuan
Proyek Pengerjaan Dinas PUPR Dinilai Asal Jadi, NGO BP2PAD: Polisi Harus Periksa Kadis PUPR Kota Padangsidempuan

PADANGSIDEMPUAN, PAMARTANUSANTARA.co.id |
Lagi-lagi masyarakat Kota Padangsidempuan merasa kecewa dengan hasil pekerjaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan oleh rekanan CV. Huya, adalah nama kegiatan tersebut berthemakan Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Dusun III, desa Mompang Jae, Kecamatan Angkola Julu, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.650.000,- dengan sumber dana BDB (Bantuan Daerah Bawahan).

Menurut Warga, pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan CV. Huya terkesan asal jadi.
“Entah berapa lama bangunan rabat beton untuk jalan produksi pertanian ini dapat bertahan bang, pasalnya pengerjaannya asal jadi terkesan mengeruk untung besar,” kata Siregar salah satu warga yang menghibahkan tanahnya untuk pelebaran jalan produksi pertanian tersebut.

Siregar juga menambahkan, bahwa dirinya telah menyerahkan lahan untuk pelebaran jalan produksi pertanian tak lain dan tak bukan adalah untuk memajukan dan meningkatkan produksi pertanian masyarakat.

“Diharapkan kepada pihak pelaksananya agar dapat memberikan hasil kerja yang bagus kepada kami masyarakat Desa Mompang ini,” harap Siregar. Rabu, (08/08).

Kepala Dinas PUPR melalui Kabid Cipta Karya Samsir Siregar ketika dikonfirmasi di sela-sela sidang LKPJ di kantor DPRD pemko Padangsidimpuan mengatakan bahwa hal tersebut memang layak.

Baca juga:  Desa Simatohir Dikunjungi Tim Evaluasi PTP2W-KSS Provinsi Sumut

“Biasa dan memang tidak harus dibongkar ataupun dibobok. Mereka bisa langsung menyambungnya,” jelas Samsir dengan gaya seakan tak bersalah.

Selanjutnya, ketika ditanya tentang plank merk yang dananya sudah ada dianggarkan, dan ditanya perihal proyek yang seperti disulap asal jadi dan hanya dengan ditempelkan di atas batang kayu yang tumbuh disekitar lokasi proyek tersebut, Samsir beralasan jika masalah tersebut agar dipahami saling pengertian.

“Kan bisa saling mengerti,” ucap Samsir sembari mengangkat bahunya lalu beranjak permisi alias ngacir.

Di tempat terpisah, Chairul Jamal Ketua NGO BP2PAD (Badan Pemantau Pelaksana Pendapatan Asli Daerah) Kota Padangsidimpuan mengatakan jika pengerjaan proyek tersebut dinilai sarat akan pungutan liar (pungli).

“Inilah dampak dari dugaan pungli di Dinas PUPR Pemko Padangsidimpuan,” ucap Chairul Jamal, Kamis, (9/08/).
Jamal menjelaskan, disinyalir kuat pihak dinas melakukan pengutipan yang lumayan besar dari rekanan. Menurutnya, hal tersebut mengakibatkan lemahnya pengawasan dari pihak dinas PUPR Kota Padangsidimpuan.

“Bahkan menjadi tumpul atau terkesan “main mata” dengan pelaksanaan proyek di lapangan,” kata Chairul Jamal.

Jamal juga mengapresiasi seraya mengucapkan selamat sambil mengacungkan jempol kepada Kapolresta Padangsidimpuan yang telah memproses dan menahan Kadishub kota Padangsidimpuan atas dugaan KKN Pembangunan Trafic Light di simpang lampu merah Sadabuan.

Baca juga:  M. Iqbal Harahap Pimpin AMPI Rayon Padangsidimpuan Hutaimbaru

“Dan kiranya pihak Kapolres segera memproses Kadis PUPR kota Padangsidimpuan, atas dugaan KKN berjemaah dalam pelaksanaan proyek TA. 2017 dan 2018,” harap Jamal.

Dinas PUPR Pemko Padangsidimpuan Diduga Lakukan Pungli Dalam Pelaksanaan Proyek TA. 2017-2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pememerintahan Kota Padangsidimpuan yang merupakan perpanjangtanganan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam merealisasikan infrastruktur dan pembangunan di kotamadya Padangsidimpuan.

Pembangunan yang baik, bermutu dan bermanfaat tentulah tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kota Padangsidimpuan.

Ade Raflin yang merupakan salah seorang pemerhati kinerja aparatur sipil negara mengatakan jika Dinas PUPR Pemko Padangsidempuan ada melakukan pengutipan.

“Dinas PUPR Pemko Padangsidimpuan disinyalir melakukan pengutipan Uang Kontrak sebesar 1,5 Persen dari nilai pagu,” kata Raflin. Senin, (30/07/18).

Dia juga menambahkan, bahwa dalam pembuatan penawaran juga diduga terjadi pengutipan, yang disinyalir dilakukan oleh oknum Dinas PUPR Padangsidimpuan sebesar 1 persen.

“Jadi total pengutipan administrasi 2,5 persen selaian dari pagu atau kewajiban sebesar 17 persen. Sehingga total keseluruhan dana dugaan pungli di Dinas PUPR pemko Padangsidimpuan menjadi sebesar 19,5 persen,” ucapnya.

Baca juga:  Kabut Asap Menebal, Pemko Padangsidimpuan Lakukan Uji Udara

Salah satu tokoh masyarakat Raflin Siregar, pria yang bertampang tinggi dan berpenampilan menarik ini memberikan tanggapannya menghimbau kepada para aparatur hukum, baik dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK, agar mau menolehkan perhatian mereka kepada Dinas tersebut.

“Karena akibat dugaan permainan dalam pelaksanaan proyek TA. 2017-2018 di Dinas PUPR pemko Padangsidimpuan terindikasi kuat telah terjadi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme_red) secara berjemaah, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Milyaran rupiah,” jelas Raflin.

Sementara, dilain waktu, Kadis PUPR Pemko Padangsidimpuan, Ir. Armyn Siregar ketika di konfirmasi secara tertulis oleh wartawan, sampai saat ini tidak bersedia memberikan jawaban, dan ketika ditemui secara langsung di ruang kerjanya, Dinas PUPR pemko Padangsidimpuan, Jl. Jend. Dr. Abd. Haris Nst Pal IX Pijorkoling Padangsidimpuan Selatan, juga tidak bersedia untuk diwawancarai alias memakai jurus menghindar dengan berbagai macam alasan agar tidak jadi bertemu dengan para wartawan. (JamS)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed