oleh

Predikat WTP Ke 6 Diraih Pemkab Labusel Dari BPK Dipertanyakan

Joko Susilo LSM API, Predikat WTP Ke 6 Diraih Pemkab Labusel Dari BPK Dipertanyakan

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali terima penghargaan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas audit LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2018 dan merupakan yang ke 6 kali berturut turut. Yang diterima di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera ­Utara (Sumut), Jl Imam Bonjol Medan, Rabu 15 Mei 2019.

Hal tersebut, menurut, Joko Susilo, S.H., LSM API (Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Penyelamat Indonesia) Kabupaten Labusel, predikat tersebut dipertanyakan.

“Bagaimana bisa BPK memberikan WTP atas audit LKPD Tahun 2018, sementara BPK sendiri menemukan sebesar Rp. 5 Milyar realisasi keuangan yang tidak sesuai,” kata Joko Susilo, Minggu (23/6/2019).

Baca juga:  Musrenbang, Kecamatan Jati Agung Diguyur Rp58 Miliar

Secara rinci, Joko Susilo menjelaskan Rp 5 Milyar realisasi yang tidak sesuai, sebagai berikut,

1. PPh dan PPN Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terlambat disetor dan ketekoran kas di Bendahara BOS sebesar Rp. 109.125.035,-

2. Belanja sewa tempat penginapan di Sekda tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 57.800.000,-

3. Belanja jasa pemberitaan di Sekda tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 1.333.045.000,-

4. Belanja perjalanan Dinas pada 22 OPD/Satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 184.426.000,-

5. Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 1.766.043.307,-dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 70.288.182,00

6. Kekurangan volume pekerjaan pada tiga OPD/Satker sebesar Rp 1.474.090.076,-

7. Realisasi belanja modal tanah di Dishub tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.81.925.000,-

Baca juga:  Ribuan ASN Tapsel Hadiri Halalbihalal

8. Belanja barang dan jasa atas kegiatan reses tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 71.875.480,-

Tak hanya itu, Kata Joko Susilo banyak proyek di Labusel yang mangkrak seperti pembangunan pajak, Kecamatan Kotapinang, rumah potong hewan, Pajak Sidodadi yang sudah hampir lima tahun dibangun namun sampai sekarang belum difungsikan. Dan pembangunan pusat Jajanan di Blok Songo yang tidak jelas fungsinya, “Apakah semua itu tidak menjadi pertimbangan BPK?,” katanya.

Terkait adanya pemberitaan pada tahun 2017 lalu, ditangkapnya dua auditor BPK terkait kasus suap, tentang pemberian WTP atas Laporan Keuangan di Kementerian Desa. “Kita tidak bisa menuduh, tapi kita curiga,” pungkasnya, sambil menutup pembicaraan.

Baca juga:  Kapolri hadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

Senin (25/6), Irsan Kabag Humas Bupati Labusel, menjelaskan bahwa diterimanya WTP bukan berarti menjamin tidak ada temuan. Namun, kesalahan itu tidak signifikan dan masih tahap wajar. Dan BPK menilai Kabupaten Labusel menyajikan laporan keuangan sesuai standar dan ketaatan dengan peraturan Undang-undang.

Saat disinggung bangunan-bangunan yang mangkrak di Labusel dalam penilaian BPK, Irsan menjelaskan sewaktu pembangunan itu tidak ada permasalahan, “Beda dia mangkrak beda dengan tidak difungsikan. Seperti pasar Sidodadi udah siap tapi belum difungsikan, itu bisa ditanya kepada Dinas-nya,” katanya.

“Penilaian WTP itu kewengan BPK,” imbuhnya. (Ril)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed