oleh

Polres Labuhanbatu Enggan Beri Keterangan Via Telephon, Diminta Kapolri Bangun Polres di Labuhanbatu Selatan

Labuhanbatu Selatan, Pamarta Nusantara-Terkait susahnya mendapatkan informasi dari Polres Labuhanbatu, di Rantauprapat melalui via telephon, menginginkan dan meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar Polisi Resor (Polres) didirikan dan dibangun di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.

Minggu, 27 Mei 2018 Pamarta Nusantara mencari kebenaran atas penangkapan Sekjen PBB Labuhanbatu Selatan Abdul Rolik Siregar (40) warga Desa Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pihak Polres Labuhanbatu enggan memberikan keterangan terkait penangkapan tersebut.

Apakah benar Abdul Rolik Siregar ditangkap? “Iya, iya pak,” jawab Iksan.

Kasus apa itu pak? “Kenapa kira-kira, besok sajalah ke kantor,” jawab Iksan.

Apakah tidak bisa melalui via telephon pak? “Nggak enak, nggak ada hak saya untuk bicarakan, itukan ada etika,” Jawab Iksan.

Pamarta Nusantara terus mencoba mengonfirmasi melalui via telephon untuk mendapatkan keterangan yang fakta, Tanggal berapa penangkapannya?

Baca juga:  Pelayanan di Disdukcapil Paluta Membludak Pasca Libur Lebaran

“Aduh bukan ditangkap, dibawa karena panggilan pertama nggak datang,” jawab Iksan.

Tanggal berapa diamankan? “Aduh lupa saya banyak berkas pula kan, makanya abang besok ke kantor aja. Biar enak pas jawabnya karena data ada di kantor,” tutup Iksan.

Sedangkan untuk datang ke Mapolres Labuhanbatu, di Rantauprapat cukup jauh jaraknya dan untuk biaya transportasi dan lainnya cukup lumayan besar.

Sebenarnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah lama menginginkan pembangunan Polres disegerakan. Seperti dilansir dari media online suarasumut.com Azhari Harahap (40) warga Desa Bunut Kecamatan Torgamba kepada awak media, Rabu 27 Juli 2016 mengatakan, bahwa masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat ini selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan kriminal yang akhirnya harus diproses oleh pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu.

Baca juga:  Tingkatkan Pelayanan Disdukcapil Labuhanbatu Bekerjasama Dengan RSUD Rantauptapat

Misalnya seperti kasus narkoba, sengketa tanah dan pelecahan dan pemerkosaan terhadap anak artinya dalam setiap penanganan-penanganan kasus tersebut, ada persoalan yang tersendiri harus dihadapi bagi para keluarga korban, keluarga tersangka dan para saksi dalam biaya menuju Polres Labuhanbatu.

Katakan saja, kata dia, diantaranya biaya transportasi karena harus menempuh jarak sepanjang 80 kilometer dari Kecamatan Torgamba menuju Polres Labuhanbatu. Dijelaskannya, kemarin ada sanak keluarganya yang mendapat panggilan untuk dijadikan saksi pada kasus sengketa tanah karena tak punya biaya akhirnya terpaksa harus menjual dua ekor ayam demi ongkos kendaraan ke Polres Labuhanbatu.

“Iya, karena jauhnya jarak tempu keluargaku terpaksa harus jual dua ekor ayam kampung dapatlah Rp 70 ribu, barulah dia berangkat karena dia jadi saksi kasus sengketa tanah ke Polres Labuhanbatu,” terangnya. (301)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed