oleh

PMPB Minta Kejaksaan Agung RI Periksa Kepala Desa Si Bulan-Bulan Sekaligus Mantan Kepala Desa.

PMPB Minta Kejaksaan Agung RI Periksa Kepala Desa Si Bulan-Bulan Sekaligus Mantan Kepala Desa.
PMPB Minta Kejaksaan Agung RI Periksa Kepala Desa Si Bulan-Bulan Sekaligus Mantan Kepala Desa.

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID| Terkait dana desa dan Alokasi dana desa 2017 sampai dengan 2020, Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa mendesak Kejaksaan Agung RI untuk memeriksa Kepala Desa Dan Mantan Kepala Desa Sibulan-Bulan.

“Kami menduga kuat dalam pelaksanaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tersebut adanya indikasi korupsi dan masuk dalam rumus Pasal 2 subsideir Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Kata Gordon.S, Ketua PMPB, Sabtu, (15/04/ 2022), Kepada media ini.

Gordon. S, menyampaikan jika pihaknya telah melayangkan surat Laporan Aduan kepada institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung RI agar segera melakukan Pemeriksaan Atau Penyidikan Serta Penyelidikan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dan Dana Desa (DD) dari Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Desa Sibulan Bulan, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang di duga terjadi penyimpangan dan serta adanya Dugaan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Merugikan Keuangan Negara.

Baca juga:  Tafsir Mimpi Memetik Daun Ubi/Singkong !

Gordon juga sempat menyinggung Anggaran BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,00 yang perlu dipertanyakan letak dan kepengurusannya.

Persoalan di desa tersebut sontak jadi perhatian PMPB sebab pada tahun 2017 warga Desa Sibulan-bulan dan BPBD melaporkan dan membuat Surat Mosi Tidak Percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa Desannya dalam mengelola Keuangan APBDes Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor Surat : 11/XI/BPD/2017 pertanggal 02-12-2017, dan anehnya surat tersebut di duga tidak di gubris pejabat Kabupaten Tapanuli Utara.

“Oleh karena itu, terketuk hati saya untuk melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan dan mengadukan ke Kejaksaan Agung RI dalam surat Laporan Pengaduan Nomor : 015/S-MPB/IV/2022 untuk segera melakukan tindakan hukum, Agar masyarakat khususnya warga Desa Sibulan-bulan, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, masih percaya adanya hukum serta tidak tebang pilih”, Ungkap Gordon.

Baca juga:  Artis Ibu Kota Hadir di Konser Musik KPU Labuhanbatu Pemilu Berdaulat

Kepada Aparat Penegak hukum, Gordon memohon dan meminta agar segera memproses surat dari Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa (PMPB) tersebut.

(Red)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed