oleh

Plt Bupati Asahan Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Rancangan Perda

Plt Bupati Asahan Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Rancangan Perda

ASAHAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Plt Bupati Asahan menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pimpinan panitia khusus “A” dan “B” terhadap hasil pembahasan rancangan Perda Kabupaten Asahan, sekaligus pengambilan keputusan dan pendapat akhir Plt Bupati Asahan.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan pada Senin (22/07/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Plt Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Perwakilan Polres Asahan, OPD dan anggota DPRD Kabupaten Asahan.

Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Benteng Panjaitan menyampaikan sambutannya secara langsung, beliau mengatakan  bahwa dalam rapat paripurna pada tanggal 7 Januari 2019 telah dibentuk Pansus ‘A’ DPRD Kabupaten Asahan, untuk membahas 5 rancangan Perda Kabupaten Asahan dan Pansus ‘B’ DPRD Kabupaten Asahan untuk membahas 4 rancangan Perda Kabupaten Asahan.

Baca juga:  Polri Ungkap Perdagangan Orang Dengan Modus Beasiswa ke Luar Negeri

Kemudian, pada tanggal 16 Juli 2019 masing-masing Pansus telah menyelesaikan pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan Perda Kabupaten Asahan tersebut.

Maka pada hari ini, DPRD Kabupaten Asahan mengadakan rapat Paripurna tentang laporan pimpinan Pansus ‘A’ dan ‘B’ sekaligus pengambilan keputusan dan pendapat akhir Plt Bupati Asahan.

Laporan Pansus A disampaikan oleh H. Khairuddin bahwa ada 5 rancangan Perda yang diajukan DPRD Kabupaten Asahan yaitu, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, perikanan, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Untuk laporan Pansus B disampaikan oleh M. Haris mengatakan ada 4 rancangan Perda, yaitu perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Asahan nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Asahan nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, izin reklame dan pencabutan peraturan daerah Kabupaten Asahan nomor 16 tahun tahun 2008 tentang sumber pendapatan desa.

Baca juga:  Warga Menilai Kinerja Polsek Percut Sei Tuan Lemah

Dari 4 rancangan Perda yang dibahas Pansus ‘B’, 1 rancangan Perda tentang izin reklame, cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berpedoman kepada Perda tentang RUTR/RDTR.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan Hj. Winarni Supraningsi menyampaikan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Asahan, dan Plt Bupati Asahan untuk menetapkan 8 rancangan Perda Kabupaten Asahan menjadi Perda Kabupaten Asahan dengan nomor 7 tahun 2019 dan nomor 22 nagian hukum tahun 2019.

Plt Bupati Asahan H. Surya, B.Sc menyampaikan pendapat akhir Bupati Asahan bahwa dari 9 rancangan Perda yang dibahas Pansus ‘A’ dan ‘B’, ada 1 rancangan Perda yang yang direkomendasikan menjadi perkada.

Bila DPRD Kabupaten Asahan sependapat, dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kabupaten Asahan akan mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda tahun 2019, yaitu rancangan Perda tentang pencabutan Perda nomor 7 tahun 2002 tentang izin reklame. (Satria)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed