oleh

Pemkab Labuhanbatu Gelar Rapat Vaksin Rubella, Inilah Pendapat MUI

 

Ketua MUI Kecamatan Rantau Utara. H.Rendi Fitra Yana Lc.M.H.I  saat menyampaikan tanggapan atas vaksin rubella.

LABUHANBATU, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Dinas Kesehatan Labuhanbatu menggelar Rapat Evaluasi dan Upaya Peningkatan Capaian Target Imunisasi MR (Measless Rubella), Selasa (16/10/2018) diruang Data Setdakab Labuhanbatu.

Dalam rapat yang melibatkan sejumlah Forkopinda, OPD,  Camat, Kapus,  MUI Labuhanbatu dan tokoh agama, pihak Dinas Kesehatan Labuhanbatu menyampaikan, bahwa pelaksanaan Vaksin Rubella di Labuhanbatu telah dilakukan. Namun,  hasilnya sangat minim.

“Ada 28.235 anak berusia 9 bulan sampai 6 Tahun, namun yang mau diimunisasi hanya 2121anak. Sedangkan untuk usia 7 sampai 12 tahun dari 29.515 anak,  yang mau di imunisasi hanya 17.602, dan untuk diusia 13 sampai 15 tahun berjumlah 23.124 anak, yang mau diimunisasi hanya 4.395. Ini terjadi akibat banyak faktor, diantaranya ketakutan orang tua, berita hoax dan adanya kandungan haram didalam vaksin. Untuk itu,  kita gelar rapat ini, agar bisa memenuhi target pemerintah, sebab, hanya vaksin yang bisa menyelamatkan jika terjangkit virus rubella,” papar Kadis Kesehatan Labuhanbatu Tinur Bulan.

Baca juga:  PLT Bupati Labuhanbatu Himbau Jaga Keutuhan Sesama Anak Bangsa

Atas paparan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Kabupaten Labuhanbatu melalui Ketua MUI Rantau Utara H. Rendi Fitra Yana Lc.M.H.I menyampaikan tanggapannya,

Pertama, mengkoreksi pernyataan bahwa yang menyelamatkan itu Allah bukan vaksin. tapi kalau vaksin adalah ikhtiyar baru benar.

Kedua, turut prihatin atas penyakit campak yang diderita anak kami Nizam, ketiga,  Surat edaran dukungan  vaksin rubella dari Muhammadiyah tanggal 12 Juli 2018 dan NU tanggal 10 Agustus 2018. Ternyata keluar sebelum adanya Fatwa MUI no 33 tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018. Keempat, Sebelum Fatwa keluar, kementrian kesehatan telah melakukan kebohongan publik dengan mengatakan vaksin rubella halal.

Kelima, Fatwa MUI no. 33 tahun 2018 tidak berisi anjuran kepada ummat untuk melakukan vaksin hanya menyatakan mubah (boleh) sementara karena dianggap darurat. Dan hasil Muzakarah MUI Labuhanbatu meminta agar Pemerintah tidak memaksakan agar semua anak muslim di vaksin rubella

Baca juga:  Hadiri Cap Go Meh Bupati Labuhanbatu Tekankan Persatuan dan Kesatuan

Keenam, UU no.33 tahun 2014. JPH, Jaminan Produk Halal, telah mengamanahkan agar pemerintah memperhatikan produk halal termasuk obat obatan.

“Pertanyaan kami. Pertama, Siapa Nizam? dan bagaimana ia bisa terkena rubella? kedua, berita di media tentang korban akibat vaksin Rubella, benarkah adanya?. Ketiga,  dapatkah dipastikan bahwa orang yang sudah di vaksin tidak akan terkena virus rubella?. Dan keempat, wajibkah imunisasi vaksin rubella?. Adakah sanksi bagi mereka yang tidak mau,” ucapnya.

Atas pertanyaan tersebut, Pemkab Labuhanbatu memberikan jawaban bahwa, pertama,  Nizam warga Balai Desa dan terkena virus  rubella bawaan dari kandungan ibunya, kedua, Berita kebanyakan hoax, ketiga, Orang yang telah divaksin kemungkinan kena virus rubella masih ada. karena hanya 80% vaksin berfungsi dan keempat Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Baca juga:  Pencegahan DBD, Camat Pangkatan Lakukan Pemogingan

Atas jawaban tersebut, Rendi menyampaikan rekomendasi para Ulama Labuhanbatu agar Pemerintah dipersilahkan memberikan vaksin yang ada kepada umat non muslim serta mencarikan vaksin halal untuk ummat Islam. (Riski Pratama)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed