oleh

PB ALAMP AKSI Nyatakan Sikap Terkait Demo RUU Cipta Kerja

PB ALAMP AKSI Nyatakan Sikap Terkait Demo RUU Cipta Kerja
PB ALAMP AKSI Nyatakan Sikap Terkait Demo RUU Cipta Kerja

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Terkait disahkannya undang-undang cipta kerja oleh DPR RI pada pekan yang lalu, pengesahan undang-undang Cipta Kerja tersebut menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Dampak dari penolakan undang-undang cipta kerja tersebut, berdampak terjadinya aksi unjukrasa dengan gelombang massa yang sangat besar, sehingga menimbulkan korban, baik dari pengunjukrasa, maupun pihak kepolisian dan tidak sedikit pula fasilitas negara yang rusak bahkan hancur.

Menyikapi hal tersebut, Eka Armada Danu Saptala, SE. Selaku ketua Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB. ALAMP AKSI), Minggu (11/10/2020), menyatakan sikap.

1. PB. ALAMP AKSI sangat menyayangkan aksi unjukrasa yang bersifat anarkis, sehingga
menimbulkan kerusakan fasilitas negara, bahkan menimbulkan korban.

2. Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar tidak terlibat dalam aksi unjukrasa yang anarkis.

3. Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar tidak cepat termakan oleh isu hoax.

4. Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar secara bersama-sama mempelajari kembali Undang Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, apabila terdapat
aturan aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka PB ALAMP AKSI siap untuk memfasilitasi melakukan gugatan ke Mahkamah Agung.

Baca juga:  TMMD Ke 104 Sukabumi Resmi Ditutup

5. Apabila isu yang beredar dikalangan masyarakat tentang Undang Undang Cipta Kerja adalah HOAX, PB ALAMP AKSI meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap para politikus serta aktor intelektual yang terlibat dalam penyebaran berita bohong/hoax tersebut, karena telah menimbulkan kegaduhan sehingga menyebabkan ketentraman dan kenyaman masyarakat Indonesia terganggu.

6. Meminta kepada Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II agar mau menemui massa aksi unjukrasa serta menampung aspirasi pengunjukrasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan akibat rasa bosan yang timbul dari pengunjukrasa.

7. Meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar segera menangkap seluruh oknum yang memprovokasi aksi unjukrasa damai karena hal ini telah mencoreng wajah demokrasi di Indonesia, sehingga menimbulkan kericuhan dan menimbulkan korban.

Baca juga:  Bentuk Kepedulian Kepada Warga Siaccimun PT PIS Berikan Bantuan

8. Meminta kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia agar lebih mengkedepankan tindakan persuasif untuk menangani unjukrasa, serta tidak melakukan tindakan represif kepada para generasi penerus bangsa yang sedang menyampaikan aspirasi.

9. Terkhusus dengan kondisi di Sumatera Utara, PB ALAMP AKSI menyatakan sikap diantaranya.

I. PB. ALAMP AKSI sangat menyayangkan tindakan Gubernur Sumatera Utara yang bepergian untuk melantik Kepala Sekolah SMA/SMK, di saat situasi Sumatera Utara sedang mencekam.

II. Gubernur Sumatera Utara selaku pemimpin di Sumatera Utara yang merupakan orang tua dari masyarakat Sumatera Utara, seharusnya hadir ditengah tengah masyarakat Sumatera
Utara untuk meredam aksi unjukrasa yang anarkis.

III. Ketua DPRD Sumatera Utara seharusnya hadir dan menjumpai pengunjukrasa, untuk menampung aspirasi pengunjukrasa. Apabila aspirasi dan informasi yang disampaikan pengunjukrasa tersebut salah, seharusnya Ketua DPRD Sumatera Utara hadir untuk meluruskannya. Namun sebaliknya, apabila aspirasi yang disampaikan
pengunjukrasa memang benar untuk kepentingan masyarakat, seharusnya Ketua DPRD Sumatera Utara mewakili masyarakat Sumatera Utara untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Baca juga:  Pembuatan Pasport, Pemkab Pasaman Bekerja Sama Dengan Kantor Imigrasi II

IV. Mendesak Gubernur Sumatera Utara agar segera mengevaluasi kinerja Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, diduga telah melakukan pembiaran terkait keterlibatan siswa SMA (sederajat) yang dianggap belum paham tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam aksi unjukrasa.

V. Meminta kepada DPRD Sumatera Utara agar memanggil dan meminta pertanggungjawaban Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara karena diduga lalai dan atau melakukan pembiaran atas keterlibatan siswa SMA (sederajat) dalam aksi unjukrasa.

Pernyataan Sebanyak Sembilan poin yang disampaikan kepada seluruh Kader ALAMP AKSI, dijadikan sebagai bahan masukan. (Akmal Sagala)

Komentar Sahabat Pamarta

PB ALAMP AKSI Nyatakan Sikap Terkait Demo RUU Cipta Kerja
image_pdfUnduh PDFimage_printCetak

Komentar

komentar

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed