oleh

Mess Pemprov Sumut di Yogyakarta Merugi Tiap Tahun

YOGYAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Mess Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di Yogyakarta, Jl. Kaliurang Km. 5 Gang Sitisonya, Sinduadi, Mlati, Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap selalu merugi. Apalagi, saat ini banyak pegawai asal Sumut yang enggan menginap di mess itu setiapkali ke Yogyakarta. Kerugian yang dialami Pemprov Sumut pun tak kecil. Jumlahnya mencapai Puluhan juta per tahun.

“Harus kita ketahui penyebab kerugiannya, Pemprov selalu rugi. Harus kita kaji ulang dulu dari penyewaan ruangan dan kamar, gaji pegawai dan kebutuhan lainnya. untuk mengetahui hal yang menyebabkan kerugian setiap tahunnya,” Jelas Kasubag Inventarisir dan Aset Biro Perlengkapan, yang di wakilkan Supardi saat ditemui Pamartanusantara.co.id, Sabtu (17/11).

Baca juga:  Persiapan Launching dan Pengukuhan RPI di Yogyakarta

Apalagi, pegawai dari Pemprov dan kabupaten/kota di Sumut selama ini enggan menginap di mess itu. Padahal kondisinya cukup baik.

“Pegawai tidak mau pakai mess itu. Mereka lebih memilih hotel lain kalau lagi dinas di Yogyakarta. Alasannya karena kondisinya tidak memadai,” jelasnya.

Keberadaan mess Provinsi Sumatera Utara, berawal pada tahun 1974, atas inisiatif Gubernur Sumatera Utara Marah Halim Harahap. Semula hanya berupa rumah, dengan beberapa kamar, yang difungsikan sebagai sarana penginapan bagi pejabat Provinsi Sumatera Utara yang berdinas di Yogyakarta. Khusus 2 kamar VIP diperuntukkan bagi Gubernur dan Ketua DPRD Sumatera Utara. Staf mess yang dipekerjakan baru sebanyak 6 (enam) orang tenaga honorer, yang selain melaksanakan kegiatan sehari-hari mengurus mess, juga ditugasi membantu kelancaran urusan pejabat Provinsi Sumatera Utara ke berbagai Departemen dan lnstansi swasta.

Baca juga:  Kabag Humas Hadiri Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum

Menurut awak media ketika mendatangi Mess milik pemprov sumut tersebut, bahwa sistem pengurusan langsung melalui Bagian Belum sangat tidak efisien. Sebab sumber daya aparatur sipil negara memang tidak dilatih dan siapkan sebagai pengelola wisma yang dikomersialkan.

Akibatnya ditunjuk pegawai harian lepas sebagai pengelola tanpa mekanisme pengawasan yang cukup sehingga penyimpangan yang terjadi sulit terdeteksi secara cepat. Sekiranya menggandeng pihak ketiga sebagai pengelola maka hal-hal yang potensial merugikan Pemprov dapat diatasi atau diantisipasi dengan kontrak yang dibuat. Pengurusan secara langsung yang disertai dengan pendelegasian tugas kepada pegawai harian lepas inilah yang membuka peluang terjadinya penyimpangan, sebaiknya melakukan penataan manajemen. Kerja sama dengan pihak ketiga yang dijamin kredibilitas dan profesionalitasnya merupakan pilihan yang paling realistis. Dibanding pengurusan sendiri yang memerlukan sumber daya tambahan dengan beban anggaran untuk perbaikan yang harus dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. (Akmal Sagala)

Komentar Sahabat Pamarta

News Feed