1

Kemenperin Gandeng Korea Wujudkan Program Citarum Harum

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Pemerintah bertekad untuk merevitalisasi dan merehabilitasi sungai Citarum. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.  “Bapak Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program Citarum Harum. Kegiatan revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum direncanakan dilakukan secara bertahap selama tujuh tahun,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Selasa (24/9).  Kepala BPPI mengemukakan, sungai Citarum memegang peranan strategis bagi kehidupan masyarakat di Jawa Barat hingga wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Bahkan, mampu menjadi menopang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk sektor industri.  Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2018, industri tekstil merupakan sektor dominan yang berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan persentase populasi mencapai 70,9%, disusul oleh industri makanan dan minuman (5,8%), logam (4,9%), kimia (4,4%) serta kertas (3,6%).  “Selain itu, sungai Citarum melalui 10 Kabupaten dan 3 Kota di Jawa Barat dengan lebih dari 25 juta jiwa bergantung pada kualitas sungai Citarum,” ungkapnya. Melihat fungsi penting tersebut, pemerintah menetapkan Citarum sebagai Sungai Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.  Dalam hal ini, Kemenperin sebagai pembina sektor industri merasa perlu menetapkan segera langkah-langkah strategis untuk membantu keberhasilan program Citarum Harum. Apalagi, dalam Perpres 15/2018, disebutkan tanggung jawab Kemenperin.  “Kami akan memberikan dukungan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha industri di DAS Citarum, termasuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi kepada pelaku industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Ngakan.  Guna merealisasikan upaya tersebut, Balai Besar Tekstil selaku salah salah satu unit litbang di bawah BPPI Kemenperin melakukan kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, UNDP Seoul Policy Centre, dan Korea Environment Corporation (K-Eco) untuk menyelenggarakan seminar bertajuk “Developing Real-time Monitoring System and Resources Efficiency” pada 25 September 2019.  “Seminar ini merupakan implementasi program dari Development Solutions Partnership: Sustainable Wastewater Management in Indonesia, yang merupakan wujud kerja sama BBT Kemenperin dengan UNDP Indonesia, UNDP Seoul Policy Centre, dan K-Eco,” imbuhnya.  Selain sebagai ajang berbagi pengalaman tentang cara pengelolaan pencemaran lingkungan dari para praktisi, baik itu yang berasal dari Indonesia maupun Korea Selatan, seminar ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam membangun kerangka kerja dan panduan teknis pembangunan industri yang efisien melalui penerapan prinsip Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP).  Selanjutnya, langkah sinergi dilanjutkan dengan pilot project RECP di industri tekstil yang berada di kawasan DAS Citarum, serta penggunaan teknologi tele-monitoring system untuk informasi kualitas limbah dan deteksi dini kebocoran (malfungsi) pengelolaan limbah.  “Teknologi tele-monitoring system merupakan teknologi pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) yang akan terus menerus mengirimkan data secara real time kepada perusahaan industri mengenai parameter-parameter baku mutu lingkungan tertentu,” kata Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Teddy Sianturi.  Melalui penerapan tele-monitoring system, diharapkan pengawasan dan pengelolaan limbah bagi industri di sekitar DAS Citarum dapat menjadi lebih mudah, terkontrol dan terintegrasi, sehingga penanganan permasalahan pencemaran industri dapat dilakukan secara terpadu. (Tim)
Kemenperin Gandeng Korea Wujudkan Program Citarum Harum

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Pemerintah bertekad untuk merevitalisasi dan merehabilitasi sungai Citarum. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

“Bapak Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program Citarum Harum. Kegiatan revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum direncanakan dilakukan secara bertahap selama tujuh tahun,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Selasa (24/9).

Kepala BPPI mengemukakan, sungai Citarum memegang peranan strategis bagi kehidupan masyarakat di Jawa Barat hingga wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Bahkan, mampu menjadi menopang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk sektor industri.

Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2018, industri tekstil merupakan sektor dominan yang berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan persentase populasi mencapai 70,9%, disusul oleh industri makanan dan minuman (5,8%), logam (4,9%), kimia (4,4%) serta kertas (3,6%).

“Selain itu, sungai Citarum melalui 10 Kabupaten dan 3 Kota di Jawa Barat dengan lebih dari 25 juta jiwa bergantung pada kualitas sungai Citarum,” ungkapnya. Melihat fungsi penting tersebut, pemerintah menetapkan Citarum sebagai Sungai Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Dalam hal ini, Kemenperin sebagai pembina sektor industri merasa perlu menetapkan segera langkah-langkah strategis untuk membantu keberhasilan program Citarum Harum. Apalagi, dalam Perpres 15/2018, disebutkan tanggung jawab Kemenperin.

“Kami akan memberikan dukungan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha industri di DAS Citarum, termasuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi kepada pelaku industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Ngakan.

Guna merealisasikan upaya tersebut, Balai Besar Tekstil selaku salah salah satu unit litbang di bawah BPPI Kemenperin melakukan kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, UNDP Seoul Policy Centre, dan Korea Environment Corporation (K-Eco) untuk menyelenggarakan seminar bertajuk “Developing Real-time Monitoring System and Resources Efficiency” pada 25 September 2019.

“Seminar ini merupakan implementasi program dari Development Solutions Partnership: Sustainable Wastewater Management in Indonesia, yang merupakan wujud kerja sama BBT Kemenperin dengan UNDP Indonesia, UNDP Seoul Policy Centre, dan K-Eco,” imbuhnya.

Selain sebagai ajang berbagi pengalaman tentang cara pengelolaan pencemaran lingkungan dari para praktisi, baik itu yang berasal dari Indonesia maupun Korea Selatan, seminar ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam membangun kerangka kerja dan panduan teknis pembangunan industri yang efisien melalui penerapan prinsip Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP).

Selanjutnya, langkah sinergi dilanjutkan dengan pilot project RECP di industri tekstil yang berada di kawasan DAS Citarum, serta penggunaan teknologi tele-monitoring system untuk informasi kualitas limbah dan deteksi dini kebocoran (malfungsi) pengelolaan limbah.

“Teknologi tele-monitoring system merupakan teknologi pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) yang akan terus menerus mengirimkan data secara real time kepada perusahaan industri mengenai parameter-parameter baku mutu lingkungan tertentu,” kata Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Teddy Sianturi.

Melalui penerapan tele-monitoring system, diharapkan pengawasan dan pengelolaan limbah bagi industri di sekitar DAS Citarum dapat menjadi lebih mudah, terkontrol dan terintegrasi, sehingga penanganan permasalahan pencemaran industri dapat dilakukan secara terpadu. (Tim)




Batik Nasional Diminati Pasar Global Tembus USD 18 Juta

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan. Sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini tersebar di 101 sentra di Indonesia, dengan jumlah sebanyak 47 ribu unit usaha dan telah menyerap tenaga kerja hingga 200 ribu orang.  “Selain itu, industri batik yang merupakan bagian dari industri tesktil dan busana, juga menjadi salah satu sektor andalan dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih pada pembukaan Pameran Batik dengan tema Membatik untuk Negeri di Jakarta, Selasa (24/9).  Dirjen IKMA menjelaskan, industri batik mendapat prioritas pengembangan karena dinilai mempunyai daya ungkit besar dalam penciptaan nilai tambah, perdagangan, besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi pasar. “Industri batik kita mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan produknya telah diminati pasar global,” ungkapnya.  Kemenperin mencatat, nilai ekspor dari industri batik nasional pada semester I tahun 2019, mencapai USD17,99 juta. Sementara itu, sepanjang tahun 2018, tembus hingga USD52 juta. Negara tujuan utama pengapalan produknya, antara lain ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.  “Kemudian, dengan nilai perdagangan dunia untuk produk pakaian jadi yang mencapai USD442 miliar, industri batik kita berpeluang besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya, mengingat kain lembaran batik juga merupakan salah satu bahan baku produk pakaian jadi,” imbuhnya.  Oleh karena itu, bergulirnya era revolusi industri 4.0, memunculkan berbagai teknologi canggih yang dapat membuat dunia batik nasional semakin berdaya saing. “Yayasan Batik Indonesia dapat memulai pendekatan kepada generasi muda dengan melakukan digitalisasi dan memanfaatkan media sosial untuk kemajuan batik nasional,” ujar Gati.  Bahkan, salah satu lembaga litbang milik Kemenperin, yakni Balai Besar Kerajinan dan Batik sudah mampu mengembangkan aplikasi Batik Analyzer untuk membedakan produk batik dan tiruan batik. Aplikasi dengan basis Android dan iOS tersebut menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) yang sesuai dengan implementasi industri 4.0  “Batik Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar Internasional. Untuk itu, kita perlu menjaga dan melestarikan nilai budaya batik dengan penguatan branding dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” paparnya.  Gati menegaskan, batik merupakan warisan budaya tak benda asli Indonesia, dimana UNESCO telah mengukuhkan batik Indonesia sebagai Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity pada 2 Oktober 2009 lalu. “Pengakuan ini membawa konsekuensi kepada pemerintah maupun organisasi seperti Yayasan Batik Indonesia untuk terus menerus secara nyata melestarikan dan mengembangkan produk batik,” tuturnya.  Hal tersebut diyakini akan mendorong semangat para perajin dan industri batik nasional termasuk pemerintah untuk terus mengembangkan industri batik, sehingga batik dapat semakin dikenal di seluruh lapisan masyarakat bahkan dunia.  “Pada Mei 2019, terjadi Diplomasi Batik di markas besar PBB, yaitu dipilihnya batik sebagai dress code pada Sidang Dewan Keamanan PBB,” ungkapnya. Momen tersebut menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena sebagian besar anggota yang hadir mengenakan batik dengan beragam corak, warna dan bahan batik asli Indonesia.  Di samping itu, batik menjadi identitas bangsa yang semakin populer dan mendunia. Batik saat ini bertransformasi menjadi berbagai bentuk fesyen, kerajinan dan home decoration yang telah mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.  Oleh karenanya, Kemenperin memberikan apresiasi kepada Yayasan Batik Indonesia yang secara konsisten melestarikan batik melalui berbagai kegiatan, yang salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan Pameran “Membatik untuk Negeri” yang dilaksanakan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 di Plasa Pameran Industri, Kemenperin, Jakarta.  Pameran tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dan pengakuan batik oleh UNESCO yang ke-10 tahun. Kegiatan ini akan berlanjut, dengan acara puncak yang digelar di Solo pada 2 Oktober 2019 mendatang. (Tim)
Batik Nasional Diminati Pasar Global Tembus USD 18 Juta

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan. Sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini tersebar di 101 sentra di Indonesia, dengan jumlah sebanyak 47 ribu unit usaha dan telah menyerap tenaga kerja hingga 200 ribu orang.

“Selain itu, industri batik yang merupakan bagian dari industri tesktil dan busana, juga menjadi salah satu sektor andalan dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih pada pembukaan Pameran Batik dengan tema Membatik untuk Negeri di Jakarta, Selasa (24/9).

Dirjen IKMA menjelaskan, industri batik mendapat prioritas pengembangan karena dinilai mempunyai daya ungkit besar dalam penciptaan nilai tambah, perdagangan, besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi pasar. “Industri batik kita mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan produknya telah diminati pasar global,” ungkapnya.

Kemenperin mencatat, nilai ekspor dari industri batik nasional pada semester I tahun 2019, mencapai USD17,99 juta. Sementara itu, sepanjang tahun 2018, tembus hingga USD52 juta. Negara tujuan utama pengapalan produknya, antara lain ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.

“Kemudian, dengan nilai perdagangan dunia untuk produk pakaian jadi yang mencapai USD442 miliar, industri batik kita berpeluang besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya, mengingat kain lembaran batik juga merupakan salah satu bahan baku produk pakaian jadi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, bergulirnya era revolusi industri 4.0, memunculkan berbagai teknologi canggih yang dapat membuat dunia batik nasional semakin berdaya saing. “Yayasan Batik Indonesia dapat memulai pendekatan kepada generasi muda dengan melakukan digitalisasi dan memanfaatkan media sosial untuk kemajuan batik nasional,” ujar Gati.

Bahkan, salah satu lembaga litbang milik Kemenperin, yakni Balai Besar Kerajinan dan Batik sudah mampu mengembangkan aplikasi Batik Analyzer untuk membedakan produk batik dan tiruan batik. Aplikasi dengan basis Android dan iOS tersebut menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) yang sesuai dengan implementasi industri 4.0

“Batik Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar Internasional. Untuk itu, kita perlu menjaga dan melestarikan nilai budaya batik dengan penguatan branding dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” paparnya.

Gati menegaskan, batik merupakan warisan budaya tak benda asli Indonesia, dimana UNESCO telah mengukuhkan batik Indonesia sebagai Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity pada 2 Oktober 2009 lalu. “Pengakuan ini membawa konsekuensi kepada pemerintah maupun organisasi seperti Yayasan Batik Indonesia untuk terus menerus secara nyata melestarikan dan mengembangkan produk batik,” tuturnya.

Hal tersebut diyakini akan mendorong semangat para perajin dan industri batik nasional termasuk pemerintah untuk terus mengembangkan industri batik, sehingga batik dapat semakin dikenal di seluruh lapisan masyarakat bahkan dunia.

“Pada Mei 2019, terjadi Diplomasi Batik di markas besar PBB, yaitu dipilihnya batik sebagai dress code pada Sidang Dewan Keamanan PBB,” ungkapnya. Momen tersebut menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena sebagian besar anggota yang hadir mengenakan batik dengan beragam corak, warna dan bahan batik asli Indonesia.

Di samping itu, batik menjadi identitas bangsa yang semakin populer dan mendunia. Batik saat ini bertransformasi menjadi berbagai bentuk fesyen, kerajinan dan home decoration yang telah mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.

Oleh karenanya, Kemenperin memberikan apresiasi kepada Yayasan Batik Indonesia yang secara konsisten melestarikan batik melalui berbagai kegiatan, yang salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan Pameran “Membatik untuk Negeri” yang dilaksanakan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 di Plasa Pameran Industri, Kemenperin, Jakarta.

Pameran tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dan pengakuan batik oleh UNESCO yang ke-10 tahun. Kegiatan ini akan berlanjut, dengan acara puncak yang digelar di Solo pada 2 Oktober 2019 mendatang. (Tim)




Sejumlah Pelajar Gelar Demo di Depan Gedung DPR/MPR RI

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Sejumlah pelajar berdemo di depan Gedung DPR menuntut agar RUU KUHP dibatalkan. Salah satu peserta aksi berbicara soal pasal santet yang ada di RUU KUHP.  “Hewan peliharaan masuk ke halaman tetangga terus didenda Rp 10 juta. Undang undangnya ngawur. Terus tentang santet,” kata siswa peserta aksi di belakang Gedung DPR, Rabu (25/9).  Pasal santet sendiri merupakan pasal baru yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP. Pasal ini soal pendeklarasian diri sebagai dukun santet atau ilmu gaib yang terancam pidana selama 3 tahun.  Namun terkait Undang Undang ini, DPR dan pemerintah sudah sepakat menunda pengesahan RUU KUHP. Pendemo adalah pelajar-pelajar SMA, SMK/STM se-Jabodetabek. Mereka sudah berkumpul sejak pagi.  Massa pelajar yang ikut aksi turut melempari gedung DPR dengan batu. Mengenakan seragam putih abu-abu atau pramuka, mereka juga melakukan aksi bakar-bakar. Mereka juga sempat masuk ke ruas Tol Dalam Kota membuat arus lalu lintas sempat macet. (Rico)
Sejumlah Pelajar Gelar Demo di Depan Gedung DPR/MPR RI

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Sejumlah pelajar berdemo di depan Gedung DPR menuntut agar RUU KUHP dibatalkan. Salah satu peserta aksi berbicara soal pasal santet yang ada di RUU KUHP.

“Hewan peliharaan masuk ke halaman tetangga terus didenda Rp 10 juta. Undang undangnya ngawur. Terus tentang santet,” kata siswa peserta aksi di belakang Gedung DPR, Rabu (25/9).

Pasal santet sendiri merupakan pasal baru yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP. Pasal ini soal pendeklarasian diri sebagai dukun santet atau ilmu gaib yang terancam pidana selama 3 tahun.

Namun terkait Undang Undang ini, DPR dan pemerintah sudah sepakat menunda pengesahan RUU KUHP. Pendemo adalah pelajar-pelajar SMA, SMK/STM se-Jabodetabek. Mereka sudah berkumpul sejak pagi.

Massa pelajar yang ikut aksi turut melempari gedung DPR dengan batu. Mengenakan seragam putih abu-abu atau pramuka, mereka juga melakukan aksi bakar-bakar. Mereka juga sempat masuk ke ruas Tol Dalam Kota membuat arus lalu lintas sempat macet. (Rico)




254 Mahasiswa dan 36 Polisi Luka Akibat Bentrok di Depan Gedung DPR/MPR RI

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Sebanyak 254 mahasiswa dan 36 personel polisi luka luka akibat aksi demo yang berakhir bentrokan di depan Gedung DPR/MPR RI. Dari ratusan korban itu tercatat 11 orang harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka serius. “Sebanyak 254 yang dirawat jalan di beberapa rumah sakit dan 11 orang dirawat inap,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Subroto, Rabu (25/9).  Meski Kapolda tidak menjelaskan penyebab luka para mahasiswa itu, tapi di lapangan umumnya  mereka kena gas air mata dan pukulan. “Ada yang kena gas air mata, karena dorong-dorongan dan lain-lain. Kami masih dalami sebab sebabnya,” ujar Irjen Gatot.  Pihaknya telah menurunkan tim  ke rumah sakit untuk mendatakan para korban tersebut. Namun belum mendapat data pasti dari rumah sakit.  Dijelaskan Kapolda Gatot, aksi demo di depan DPR RI, Selasa (24/9) yang berakhir ricuh awalnya berlangsung damai. Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif pada pagi hari.  Sekitar pukul 08.00 pagi sudah pendemo berkumpul di depan gedung DPR. Sekitar pukul 14.00 WIB, mereka mulai masuk ruas jalan tol. Namun situasi masih terkendali aman serta kondusif.  Menurut Irjen Gatot sekitar  pukul 16.00 WIB, perwakilan mahasiswa meminta bertemu dengan pimpinan DPR dan polisi  melakukan mediasi.  Pihak kepolisian berkoordinasi dengan Sekjen DPR dan hasilnya  bahwa Ketua DPR bersama pimpinan lainnya siap menerima.  Namun para mahasiswa menghendaki Ketua DPR dan pimpinannya untuk datang ke tengah-tengah massa demo. Permintaan ini ditolak pimpinan DPR karena melihat berbagai faktor keamanan.  Akhirnya massa, mengancam akan menerobos masuk ke DPR. Para pendemo ramai menyanyikan yel-yel untuk masuk ke dalam kawasan DPR. Situadi semakin memanas hingga mendorong petugas dan melempari dengan batu hingga botol.  Sekitar pukul 16.05 WIB mereka mulai mendorong anggota polisi yang ada di dalam pagar dan dilempari baik gunakan botol air mineral maupun dengan batu.  Massa merusak pagar DPR dan bermaksud untuk menduduki DPR. Tujuan mereka untuk masuk ke dalam DPR dan ingin menguasai DPR.  Situasi semakin tidak terkendali dan massa semakin bertindak anarkis. Polisi kemudian melakukan tindakan kepolisian untuk membubarkan massa.  Setelah dilakukan tindakan-tindakan sudah ke tindakan dengan tahapan-tahan.  Pertama polisi tembak air (water canon) untuk mundur tetapi mereka nggak mau mundur. Namun massa tetap maju dan merusak pagar  pagar DPR.  Karena setelah ditembaki dengan water canon, massa tidak berhenti dan justru semakin beringas, polisi pun kemudian mengeluarkan tembakan gas air mata.  Terdapat 3 sisi pagar dirusak dan bagian jebol.  Polisi akhirnya atad nama undang- undang lanjut Irjen Gatot  terpaksa melakukan tindakan tegas menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa supaya mahasiswa ini mundur.  Dalam aksi demo berakhir rusuh di depan gedung DPR pada Selasa (24/9) polisi menangkap  94 orang. Mereka diamankan polisi karena merusak sejumlah fasilitas publik yang berada di sekitar lokasi kejadian.  Para pendemo yang diamankan kini menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Metro Jaya. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya bom molotov.  Satu orang yang diamankan diketahui sebagai pelajar. Dia diduga sebagai pelaku melempar bom molotov yang membuat pos polisi di kawasan Slipi terbakar.  Pasca aksi rusuh di depan Gedung DPR/MPR pada Rabu (25/9) terpantau kondusif. Hanya para petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) terlihat sibuk membersihkan sisa-sisa sampah dan matu yang ditinggal pendemo.  Meski tidak ada aksi demo, gerbang gedung DPR/MPR tetap dijaga petugas keamanan. Pagar-pagar yang dijebol mahasiswa sudah kembali dipasang dan lalu lintas berjalan lancar di depan gedung DPR/MPR.  Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan imbas aksi demonstrasi massa  itu. Informasi yang diperoleh menyebutkan sedikitnya ada lima unit fasilitas publik rusak akibat dibakar..  Fasilitas dimaksud, yakni dua unit gardu di Gerbang Tol Pejompongan diketahui hangus diduga sengaja dibakar oleh oknum sekitar pukul 20.30 WIB. Pos Polisi Palmerah juga hangus dibakar. Pos yang terletak di sekitar Kompleks DPR Senayan Jalan Tentara Pelajar hangus dibakar oknum tidak diketahui.  Pos polisi di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga hangus terbakar. Satu unit bus milik Yonif Mekanis 202 dibakar massa tidak dikenal di Jalan Lapangan Tembak Senayan.  Satu unit tiang listrik di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta juga tampak mengeluarkan api diduga dirusak massa.  Fasilitas lainnya yang juga mengalami kerusakan adalah pagar gedung DPR RI. (Tim)
254 Mahasiswa dan 36 Polisi Luka Akibat Bentrok di Depan Gedung DPR/MPR RI

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Sebanyak 254 mahasiswa dan 36 personel polisi luka luka akibat aksi demo yang berakhir bentrokan di depan Gedung DPR/MPR RI. Dari ratusan korban itu tercatat 11 orang harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka serius. “Sebanyak 254 yang dirawat jalan di beberapa rumah sakit dan 11 orang dirawat inap,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Subroto, Rabu (25/9).

Meski Kapolda tidak menjelaskan penyebab luka para mahasiswa itu, tapi di lapangan umumnya mereka kena gas air mata dan pukulan. “Ada yang kena gas air mata, karena dorong-dorongan dan lain-lain. Kami masih dalami sebab sebabnya,” ujar Irjen Gatot.

Pihaknya telah menurunkan tim ke rumah sakit untuk mendatakan para korban tersebut. Namun belum mendapat data pasti dari rumah sakit.

Dijelaskan Kapolda Gatot, aksi demo di depan DPR RI, Selasa (24/9) yang berakhir ricuh awalnya berlangsung damai. Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif pada pagi hari.

Sekitar pukul 08.00 pagi sudah pendemo berkumpul di depan gedung DPR. Sekitar pukul 14.00 WIB, mereka mulai masuk ruas jalan tol. Namun situasi masih terkendali aman serta kondusif.

Menurut Irjen Gatot sekitar pukul 16.00 WIB, perwakilan mahasiswa meminta bertemu dengan pimpinan DPR dan polisi melakukan mediasi.

Pihak kepolisian berkoordinasi dengan Sekjen DPR dan hasilnya bahwa Ketua DPR bersama pimpinan lainnya siap menerima.

Namun para mahasiswa menghendaki Ketua DPR dan pimpinannya untuk datang ke tengah-tengah massa demo. Permintaan ini ditolak pimpinan DPR karena melihat berbagai faktor keamanan.

Akhirnya massa, mengancam akan menerobos masuk ke DPR. Para pendemo ramai menyanyikan yel-yel untuk masuk ke dalam kawasan DPR. Situadi semakin memanas hingga mendorong petugas dan melempari dengan batu hingga botol.

Sekitar pukul 16.05 WIB mereka mulai mendorong anggota polisi yang ada di dalam pagar dan dilempari baik gunakan botol air mineral maupun dengan batu.

Massa merusak pagar DPR dan bermaksud untuk menduduki DPR. Tujuan mereka untuk masuk ke dalam DPR dan ingin menguasai DPR.

Situasi semakin tidak terkendali dan massa semakin bertindak anarkis. Polisi kemudian melakukan tindakan kepolisian untuk membubarkan massa.

Setelah dilakukan tindakan-tindakan sudah ke tindakan dengan tahapan-tahan. Pertama polisi tembak air (water canon) untuk mundur tetapi mereka nggak mau mundur. Namun massa tetap maju dan merusak pagar pagar DPR.

Karena setelah ditembaki dengan water canon, massa tidak berhenti dan justru semakin beringas, polisi pun kemudian mengeluarkan tembakan gas air mata.

Terdapat 3 sisi pagar dirusak dan bagian jebol. Polisi akhirnya atad nama undang- undang lanjut Irjen Gatot terpaksa melakukan tindakan tegas menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa supaya mahasiswa ini mundur.

Dalam aksi demo berakhir rusuh di depan gedung DPR pada Selasa (24/9) polisi menangkap 94 orang. Mereka diamankan polisi karena merusak sejumlah fasilitas publik yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Para pendemo yang diamankan kini menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Metro Jaya. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya bom molotov.

Satu orang yang diamankan diketahui sebagai pelajar. Dia diduga sebagai pelaku melempar bom molotov yang membuat pos polisi di kawasan Slipi terbakar.

Pasca aksi rusuh di depan Gedung DPR/MPR pada Rabu (25/9) terpantau kondusif. Hanya para petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) terlihat sibuk membersihkan sisa-sisa sampah dan matu yang ditinggal pendemo.

Meski tidak ada aksi demo, gerbang gedung DPR/MPR tetap dijaga petugas keamanan. Pagar-pagar yang dijebol mahasiswa sudah kembali dipasang dan lalu lintas berjalan lancar di depan gedung DPR/MPR.

Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan imbas aksi demonstrasi massa itu. Informasi yang diperoleh menyebutkan sedikitnya ada lima unit fasilitas publik rusak akibat dibakar..

Fasilitas dimaksud, yakni dua unit gardu di Gerbang Tol Pejompongan diketahui hangus diduga sengaja dibakar oleh oknum sekitar pukul 20.30 WIB. Pos Polisi Palmerah juga hangus dibakar. Pos yang terletak di sekitar Kompleks DPR Senayan Jalan Tentara Pelajar hangus dibakar oknum tidak diketahui.

Pos polisi di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga hangus terbakar. Satu unit bus milik Yonif Mekanis 202 dibakar massa tidak dikenal di Jalan Lapangan Tembak Senayan.

Satu unit tiang listrik di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta juga tampak mengeluarkan api diduga dirusak massa.

Fasilitas lainnya yang juga mengalami kerusakan adalah pagar gedung DPR RI. (Tim)




Kemenperin Bidik Investasi Industri Semikonduktor

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian terus berupaya mencari investor baru yang dapat mendukung sektor hilir di industri elektronik dalam negeri. Hal ini guna menghasilkan substitusi bahan baku impor, sekaligus mendorong peningkatkan produktivitas agar bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.  “Saat ini, pemerintah sedang menargetkan dua hal, yaitu investasi dan ekspor. Untuk itu, pemerintah bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan izin usaha serta fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Harjanto di Jakarta, Minggu (22/9).  Menurut Harjanto, pihaknya telah membidik produsen semikonduktor sebagai salah satu sektor yang bakal menguatkan struktur industri elektronik di Indonesia. “Karena, dengan adanya investasi tersebut, kami optimistis industri kita juga bisa lebih berdaya saing,” tuturnya.  Apalagi, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri elektronik merupakan satu dari lima sektor manufaktur di Tanah Air yang sedang diprioritaskan pengembangannya agar siap menghadapi era industri 4.0. Selain itu, diharapkan menjadi motor penggerak dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.  “Jadi, peta jalan itu bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri agar berdaya saing di tengah kompetisi global serta fokus pada upaya peningkatan ekspor sebagai penghela pertumbuhan ekonomi. Asprirasi besarnya adalah mendorong Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) di dunia,” papar Harjanto.  Sebelumnya, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto mengemukakan, pemerintah fokus mendorong industri elektronik di dalam negeri agar tidak hanya terkonsentrasi pada perakitan, tetapi juga terlibat dalam lingkaran rantai pasok bernilai tambah tinggi. Langkah strategis ini diwujudkan antara lain melalui peningkatan investasi.  Sepanjang tahun 2018, nilai investasi industri elektronik menyentuh di angka Rp12,86 triliun, naik dibanding tahun 2017 sebesar Rp7,81 triliun. “Tahun ini, ditargetkan ada beberapa investasi baru yang akan masuk, yang secara total nilainya mencapai Rp1,3 triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 248,5 ribu orang,” ungkapnya.  Janu mengemukakan, investor tersebut di antaranya dari industri semikonduktor dan komponen elektronik, industri peralatan listrik rumah tangga, industri komputer, barang elektronik, dan optik, serta industri peralatan teknik. Mereka itu, di antaranya PT Sammyung Precision Batam, PT Simatelex Manufactory Batam, PT Pegatron Technology Indonesia, dan PT Siix Electronics Indonesia.  Tembus pasar ekspor  Sementara itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada produsen elektronik di dalam negeri yang telah menembus pasar ekspor. Ini menandakan produk karya anak bangsa mampu berkualitas sehingga digunakan oleh konsumen mancanegara.  “Contohnya, PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) yang baru saja melakukan ekspor perdana mesin cuci dua tabung merek Panasonic dan merek CHIMEI ke Taiwan,” ungkap Dirjen ILMATE. Peningkatan ekspor ini dapat meningkatkan devisa sekaligus menekan defisit neraca perdagangan.  Harjanto pun menyampaikan, pemerintah sedang giat memacu kegiatan ekspor dari sektor manufaktur, termasuk peran industri elektronik. Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2018 nilai ekspor dari industri elektronik mampu menembus hingga USD8,2 miliar atau naik dibanding tahun 2017 yang mencapai USD7,9 miliar. Sementara itu, pada triwulan II-2019, nilai ekspornya sebesar USD3 miliar.  “Oleh karena itu, perusahaan perlu didorong untuk terus berinovasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya, memanfaatkan teknologi, dan menambah lini produksinya sehingga dapat bersaing di tingkat internasional serta menambah destinasi ekspornya,” paparnya.  Presiden Direktur PT PMI, Tomonobu Otsu mengatakan, selain berupaya kompetitif di pasar global, pihaknya terus berinovasi dan secara konsisten mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dalam pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). “Saat ini, produk mesin cuci kami, TKDN-nya telah mencapai 37% dan masih akan terus ditingkatkan,” ujarnya.  Bisnis unit mesin cuci PT PMI, yang berdiri sejak tahun 1979, telah memproduksi mesin cuci semi otomatis dua tabung untuk pasar domestik serta ekspor. “Saat ini, kami sudah mengekspor ke sembilan negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Qatar, Kosta Rika, Singapura, Thailand, dan Malaysia, serta memperluas destinasi ekspor ke pasar Taiwan dengan dua merek sekaligus,” imbuhnya.  Otsu menambahkan, Panasonic Gobel akan terus menjalankan misi untuk berkontribusi bagi Indonesia, yang tentu saja dengan mengembangkan usaha di dalam negeri melalui produksi dan penjualan produk-produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta secara aktif melakukan ekspansi ekspor.  Pengoptimalan TKDN  Di sisi lain, pemerintah berencana menerapkan kewajiban tingkat komponen dalam negeri untuk produk elektronika dan telematika secara menyeluruh. Rencana penerapan kebijakan ini untuk menggairahkan industri manufaktur dalam negeri sehingga mendorong ekspor.  “Pengoptimalan TKDN untuk produk-produk elektronik juga bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan menekan barang impor,” ujar Janu. Pemerintah telah menerapkan kebijakan ini terhadap produk smartphone dan berhasil menekan impor serta mengundang investasi masuk.  Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Penghitungan nilai TKDN memakai pembobotan pada proses manufaktur dan pengembangan inovasi.  “Adapun yang menerapkan TKDN hardware sebanyak 44 merek, software dan hardware sebanyak 2 merek, dan 1 merek melalui skema pusat inovasi yaitu yang dibangun oleh Apple,” sebut Janu. Hasilnya, angka impor smartphone menurun dari 60 juta unit pada 2014 menjadi 3,89 juta unit pada semester I tahun 2018.  “Kami ingin ke depannya industri elektronik dalam negeri menjadi lighthouse (percontohan) dalam implementasi industri 4.0 sehingga pertumbuhannya dapat terus meningkat dengan mampu menjawab pergeseran pola permintaan konsumen yang semakin kompleks,” paparnya.  Kemenperin mencatat, pertumbuhan produksi pada kelompok industri komputer, barang elektronik dan optik pada triwulan I tahun 2019 mencatatkan angka yang positif sebesar 2,78 persen, naik jika dibanding capaian di periode sama tahun lalu yang minus -4,80 persen.  Populasi industri elektronika di Indonesia sampai dengan triwulan II-2019, ada penambahan sejumlah 21 perusahaan. “Industri elektronika dinilai sebagai salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” tegas Janu. (Tim)
Kemenperin Bidik Investasi Industri Semikonduktor

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian terus berupaya mencari investor baru yang dapat mendukung sektor hilir di industri elektronik dalam negeri. Hal ini guna menghasilkan substitusi bahan baku impor, sekaligus mendorong peningkatkan produktivitas agar bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

“Saat ini, pemerintah sedang menargetkan dua hal, yaitu investasi dan ekspor. Untuk itu, pemerintah bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan izin usaha serta fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Harjanto di Jakarta, Minggu (22/9).

Menurut Harjanto, pihaknya telah membidik produsen semikonduktor sebagai salah satu sektor yang bakal menguatkan struktur industri elektronik di Indonesia. “Karena, dengan adanya investasi tersebut, kami optimistis industri kita juga bisa lebih berdaya saing,” tuturnya.

Apalagi, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri elektronik merupakan satu dari lima sektor manufaktur di Tanah Air yang sedang diprioritaskan pengembangannya agar siap menghadapi era industri 4.0. Selain itu, diharapkan menjadi motor penggerak dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi, peta jalan itu bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri agar berdaya saing di tengah kompetisi global serta fokus pada upaya peningkatan ekspor sebagai penghela pertumbuhan ekonomi. Asprirasi besarnya adalah mendorong Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) di dunia,” papar Harjanto.

Sebelumnya, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto mengemukakan, pemerintah fokus mendorong industri elektronik di dalam negeri agar tidak hanya terkonsentrasi pada perakitan, tetapi juga terlibat dalam lingkaran rantai pasok bernilai tambah tinggi. Langkah strategis ini diwujudkan antara lain melalui peningkatan investasi.

Sepanjang tahun 2018, nilai investasi industri elektronik menyentuh di angka Rp12,86 triliun, naik dibanding tahun 2017 sebesar Rp7,81 triliun. “Tahun ini, ditargetkan ada beberapa investasi baru yang akan masuk, yang secara total nilainya mencapai Rp1,3 triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 248,5 ribu orang,” ungkapnya.

Janu mengemukakan, investor tersebut di antaranya dari industri semikonduktor dan komponen elektronik, industri peralatan listrik rumah tangga, industri komputer, barang elektronik, dan optik, serta industri peralatan teknik. Mereka itu, di antaranya PT Sammyung Precision Batam, PT Simatelex Manufactory Batam, PT Pegatron Technology Indonesia, dan PT Siix Electronics Indonesia.

Tembus pasar ekspor

Sementara itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada produsen elektronik di dalam negeri yang telah menembus pasar ekspor. Ini menandakan produk karya anak bangsa mampu berkualitas sehingga digunakan oleh konsumen mancanegara.

“Contohnya, PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) yang baru saja melakukan ekspor perdana mesin cuci dua tabung merek Panasonic dan merek CHIMEI ke Taiwan,” ungkap Dirjen ILMATE. Peningkatan ekspor ini dapat meningkatkan devisa sekaligus menekan defisit neraca perdagangan.

Harjanto pun menyampaikan, pemerintah sedang giat memacu kegiatan ekspor dari sektor manufaktur, termasuk peran industri elektronik. Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2018 nilai ekspor dari industri elektronik mampu menembus hingga USD8,2 miliar atau naik dibanding tahun 2017 yang mencapai USD7,9 miliar. Sementara itu, pada triwulan II-2019, nilai ekspornya sebesar USD3 miliar.

“Oleh karena itu, perusahaan perlu didorong untuk terus berinovasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya, memanfaatkan teknologi, dan menambah lini produksinya sehingga dapat bersaing di tingkat internasional serta menambah destinasi ekspornya,” paparnya.

Presiden Direktur PT PMI, Tomonobu Otsu mengatakan, selain berupaya kompetitif di pasar global, pihaknya terus berinovasi dan secara konsisten mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dalam pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). “Saat ini, produk mesin cuci kami, TKDN-nya telah mencapai 37% dan masih akan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Bisnis unit mesin cuci PT PMI, yang berdiri sejak tahun 1979, telah memproduksi mesin cuci semi otomatis dua tabung untuk pasar domestik serta ekspor. “Saat ini, kami sudah mengekspor ke sembilan negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Qatar, Kosta Rika, Singapura, Thailand, dan Malaysia, serta memperluas destinasi ekspor ke pasar Taiwan dengan dua merek sekaligus,” imbuhnya.

Otsu menambahkan, Panasonic Gobel akan terus menjalankan misi untuk berkontribusi bagi Indonesia, yang tentu saja dengan mengembangkan usaha di dalam negeri melalui produksi dan penjualan produk-produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta secara aktif melakukan ekspansi ekspor.

Pengoptimalan TKDN

Di sisi lain, pemerintah berencana menerapkan kewajiban tingkat komponen dalam negeri untuk produk elektronika dan telematika secara menyeluruh. Rencana penerapan kebijakan ini untuk menggairahkan industri manufaktur dalam negeri sehingga mendorong ekspor.

“Pengoptimalan TKDN untuk produk-produk elektronik juga bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan menekan barang impor,” ujar Janu. Pemerintah telah menerapkan kebijakan ini terhadap produk smartphone dan berhasil menekan impor serta mengundang investasi masuk.

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Penghitungan nilai TKDN memakai pembobotan pada proses manufaktur dan pengembangan inovasi.

“Adapun yang menerapkan TKDN hardware sebanyak 44 merek, software dan hardware sebanyak 2 merek, dan 1 merek melalui skema pusat inovasi yaitu yang dibangun oleh Apple,” sebut Janu. Hasilnya, angka impor smartphone menurun dari 60 juta unit pada 2014 menjadi 3,89 juta unit pada semester I tahun 2018.

“Kami ingin ke depannya industri elektronik dalam negeri menjadi lighthouse (percontohan) dalam implementasi industri 4.0 sehingga pertumbuhannya dapat terus meningkat dengan mampu menjawab pergeseran pola permintaan konsumen yang semakin kompleks,” paparnya.

Kemenperin mencatat, pertumbuhan produksi pada kelompok industri komputer, barang elektronik dan optik pada triwulan I tahun 2019 mencatatkan angka yang positif sebesar 2,78 persen, naik jika dibanding capaian di periode sama tahun lalu yang minus -4,80 persen.

Populasi industri elektronika di Indonesia sampai dengan triwulan II-2019, ada penambahan sejumlah 21 perusahaan. “Industri elektronika dinilai sebagai salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” tegas Janu. (Tim)




Press Release PRG Choir Polda Bali raih Golden Diploma Level I

ITALY, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Choir Polda Bali asuhan Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Petrus R Golose sukses meraih predikat Golden Diploma level 1 dalam Rimini International Choral Competition 2019 di Italy, Jumat (20/9/2019).   Dalam kompetisi yang diikuti negara-negara yang kebanyakan dari Eropa dan juri dari UK, Australia, Italy, Estonia, Singapore ini Choir Polda Bali meraih Golden Medal dengan point 86,60.  Choir Polda Bali merupakan paduan suara yang anggotanya terdiri dari anggota Polri aktif berpangkat brigadir hingga perwira, pertama gabungan dari berbagai fungsi kepolisian Polda Bali dan sekaligus Choir Polri yang pertama di ajang kompetisi choir bertaraf dunia internasional.  Dalam pencapaian prestasi puncak kompetisi choir Internasional tersebut disaksikan langsung Ketua Umum Bhayangkari, Ibu Tri Tito Karnavian didampingi Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Bali Ny. EmBarbara Golose.    Choir Polda Bali tampil pukul 16.15 waktu setempat di Teatro Degli Atti, Italia, sebelum penampilan penutup dari Ozomo Koloso dari Rusia. Dalam festival yang diikuti negara negara Eropa, PRG Choir Polda Bali mengikuti kategori D (folksong dan gospel traditional).    Festival berlangsung Jumat (20/9/2019) mulai pukul 15.00 waktu setempat diawali penampilan Chorus Ostrava dari Czech Republic, menyusul kemudian Usmev dari Slovekia, Karameles dari Latvia, Nova Alianca dari Angola dan Krasnoyarsk City Childern's Choir dari Russia.   Kendati hanya tampil 15 menit dari pukul 16.15 sampai pukul 16.30 sesuai waktu yang ditentukan, namun Choir Polda Bali mendapat aplaus luar biasa dari penonton serta peserta dari negara lain. Rimini International Choral Competition 2019 ini, merupakan yang ke-13 kali diadakan dengan peserta dan kualitas seni suara yang meningkat dari tahun ke tahun.  Andrea Angelini, direktur artistik kompetisi dalam situs resminya menyebutkan, tujuan kompetisi Choral Rimini tidak hanya semata bersaing antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, tetapi juga untuk menyajikan karakteristik dan keragaman dari masing-masing paduan suara dan repertoar kepada penonton.  "Kompetisi berlangsung dalam suasana indah Kota Romawi kuno yang terkenal dengan keindahan pantainya dan kaya monumen dari masa lalu yang indah," Ungkapnya.  Pasca kompetisi Choir Polda Bali pun berkesempatan tampil di depan masyarakat umum di Rimini Piazza Cavour, dengan antusiasme masyarakat sangat luar biasa dengan penampilan Choir Polda Bali.  Choir Polda Bali terpilih untuk mengisi acara bersama sama dengan 5 negara Eropa lainnya pada malam friendship concert tanggal 21 September pukul 21.00 waktu setempat.   Pada kesempatan ini diserukan pula salam perdamaian keseluruh dunia from Bali we share love and harmony.
Press Release PRG Choir Polda Bali raih Golden Diploma Level I

ITALY, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Choir Polda Bali asuhan Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Petrus R Golose sukses meraih predikat Golden Diploma level 1 dalam Rimini International Choral Competition 2019 di Italy, Jumat (20/9/2019).

Dalam kompetisi yang diikuti negara-negara yang kebanyakan dari Eropa dan juri dari UK, Australia, Italy, Estonia, Singapore ini Choir Polda Bali meraih Golden Medal dengan point 86,60.

Choir Polda Bali merupakan paduan suara yang anggotanya terdiri dari anggota Polri aktif berpangkat brigadir hingga perwira, pertama gabungan dari berbagai fungsi kepolisian Polda Bali dan sekaligus Choir Polri yang pertama di ajang kompetisi choir bertaraf dunia internasional.

Dalam pencapaian prestasi puncak kompetisi choir Internasional tersebut disaksikan langsung Ketua Umum Bhayangkari, Ibu Tri Tito Karnavian didampingi Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Bali Ny. EmBarbara Golose.

Choir Polda Bali tampil pukul 16.15 waktu setempat di Teatro Degli Atti, Italia, sebelum penampilan penutup dari Ozomo Koloso dari Rusia. Dalam festival yang diikuti negara negara Eropa, PRG Choir Polda Bali mengikuti kategori D (folksong dan gospel traditional).

Festival berlangsung Jumat (20/9/2019) mulai pukul 15.00 waktu setempat diawali penampilan Chorus Ostrava dari Czech Republic, menyusul kemudian Usmev dari Slovekia, Karameles dari Latvia, Nova Alianca dari Angola dan Krasnoyarsk City Childern’s Choir dari Russia.

Kendati hanya tampil 15 menit dari pukul 16.15 sampai pukul 16.30 sesuai waktu yang ditentukan, namun Choir Polda Bali mendapat aplaus luar biasa dari penonton serta peserta dari negara lain. Rimini International Choral Competition 2019 ini, merupakan yang ke-13 kali diadakan dengan peserta dan kualitas seni suara yang meningkat dari tahun ke tahun.

Andrea Angelini, direktur artistik kompetisi dalam situs resminya menyebutkan, tujuan kompetisi Choral Rimini tidak hanya semata bersaing antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, tetapi juga untuk menyajikan karakteristik dan keragaman dari masing-masing paduan suara dan repertoar kepada penonton.

“Kompetisi berlangsung dalam suasana indah Kota Romawi kuno yang terkenal dengan keindahan pantainya dan kaya monumen dari masa lalu yang indah,” Ungkapnya.

Pasca kompetisi Choir Polda Bali pun berkesempatan tampil di depan masyarakat umum di Rimini Piazza Cavour, dengan antusiasme masyarakat sangat luar biasa dengan penampilan Choir Polda Bali.

Choir Polda Bali terpilih untuk mengisi acara bersama sama dengan 5 negara Eropa lainnya pada malam friendship concert tanggal 21 September pukul 21.00 waktu setempat.

Pada kesempatan ini diserukan pula salam perdamaian keseluruh dunia from Bali we share love and harmony. (Tim)




Lanjutkan Kerja Sama Pendidikan Vokasi RI-Singapura Juga Terus Pacu Investasi

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus melanjutkan kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan vokasi. Upaya strategis ini guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten, terutama dalam kesiapan menghadapi era industri 4.0.  “Kami ingin program yang sudah terlaksana pada tahun lalu dan tahun ini masih bisa dilanjutkan. Bahkan, jumlah pesertanya kami targetkan lebih banyak lagi,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Kamis (19/9).  Tahun ini, Kemenperin telah memfasilitasi pelatihan kepada kepala sekolah dan guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Institute of Technical Education (ITE) Singapura. Ini sebagai tindak lanjut dari program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri di sejumlah daerah.  “Pelatihan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kemenperin dengan Temasek Foundation dan ITE Educational Service (ITEES) dalam rangka merevitaliasi SMK yang dilakukan Kemenperin,” tuturnya. Dalam implementasinya, ITEES sudah melatih 74 guru produktif SMK untuk pelatihan bidang pendidikan teknik dan vokasi (TVET).  “Mereka mendapatkan program peningkatan keterampilan teknis di bidang teknik mesin, teknik listrik, dan otomasi industri,” sebut Eko. Selain itu, juga digelar program Lokakarya Pelatihan Kepemimpinan (Leaders Training Workshop/LTW) untuk 25 kepala sekolah SMK.  Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan profesional guru dan perangkat manajemen sekolah kejuruan untuk mengelola unit TVET di Indonesia secara profesional. “Ke depannya, kami ingin memanfaatkan Batam menjadi pusat pelatihan tersebut. Jadi, bisa sebagai supporting bagi industri-industri di sekitarnya, terutama yang berbasis teknologi tinggi,” terangnya.  Apalagi, menurut Kepala BPSDMI, di Batam memiliki kawasan yang fokus mengembangkan sektor andalan dalam penerapan industri 4.0 seperti perusahaan elektronika. “Tentunya, apabila ada fasilitas penyediaan SDM kompeten, akan menjadi daya tarik bagi para investor yang ingin masuk. Misalnya, saat ini Batam menjadi pusat pertumbuhan industri smartphone di Indonesia,” imbuhnya.  Selain itu, Kemenperin akan memanfaatkan Bintan sebagai lokasi yang menjadi pusat pengembangan SDM penopang industri jasa pemeliharaan dan perbaikan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) pesawat di dalam negeri. “Mungkin nanti kami dorong ada Politeknik untuk mendukung industri MRO,” ujar Eko.  Kepala BPSDMI juga menyampaikan, Kemenperin aktif mengajak para investor Singapura untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini disampaikan ketika Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Menteri Industri dan Perdagangan Singapura Chan Chun Sing di Jakarta, beberapa waktu lalu.  “Contohnya, mendorong Batam menjadi pengembangan klaster industri Singapura, karena mereka terbatas secara teritorial,” ungkapnya. Lokasi lainnya adalah mengoptimalkan Kawasan Industri Kendal, yang merupakan buah kerja sama antara Indonesia dan Singapura.  Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, Kawasan Industri Kendal sedang diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus. “Jadi, bisa menjadi salah satu area untuk ekspansi industri di Semarang dan Kendal sekalagus sebagai export hub. Apalagi, akan ada klaster industri tekstil di Jawa Tengah,” ujarnya.  Menperin menambahkan, sudah ada investor China yang akan merelokasi pabrik tekstil ke Kawasan Industri Kendal. “Ini salah satu pionir yang akan relokasi. Kami berharap dapat memperkuat struktur industri di dalam negeri. Apalagi, tekstil menjadi sektor andalan dalam implementasi industri 4.0. Maka itu, kami juga dorong transfer teknologi permesinannya,” imbuhnya. (Tim)
Lanjutkan Kerja Sama Pendidikan Vokasi RI-Singapura Juga Terus Pacu Investasi

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus melanjutkan kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan vokasi. Upaya strategis ini guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten, terutama dalam kesiapan menghadapi era industri 4.0.

“Kami ingin program yang sudah terlaksana pada tahun lalu dan tahun ini masih bisa dilanjutkan. Bahkan, jumlah pesertanya kami targetkan lebih banyak lagi,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Kamis (19/9).

Tahun ini, Kemenperin telah memfasilitasi pelatihan kepada kepala sekolah dan guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Institute of Technical Education (ITE) Singapura. Ini sebagai tindak lanjut dari program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri di sejumlah daerah.

“Pelatihan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kemenperin dengan Temasek Foundation dan ITE Educational Service (ITEES) dalam rangka merevitaliasi SMK yang dilakukan Kemenperin,” tuturnya. Dalam implementasinya, ITEES sudah melatih 74 guru produktif SMK untuk pelatihan bidang pendidikan teknik dan vokasi (TVET).

“Mereka mendapatkan program peningkatan keterampilan teknis di bidang teknik mesin, teknik listrik, dan otomasi industri,” sebut Eko. Selain itu, juga digelar program Lokakarya Pelatihan Kepemimpinan (Leaders Training Workshop/LTW) untuk 25 kepala sekolah SMK.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan profesional guru dan perangkat manajemen sekolah kejuruan untuk mengelola unit TVET di Indonesia secara profesional. “Ke depannya, kami ingin memanfaatkan Batam menjadi pusat pelatihan tersebut. Jadi, bisa sebagai supporting bagi industri-industri di sekitarnya, terutama yang berbasis teknologi tinggi,” terangnya.

Apalagi, menurut Kepala BPSDMI, di Batam memiliki kawasan yang fokus mengembangkan sektor andalan dalam penerapan industri 4.0 seperti perusahaan elektronika. “Tentunya, apabila ada fasilitas penyediaan SDM kompeten, akan menjadi daya tarik bagi para investor yang ingin masuk. Misalnya, saat ini Batam menjadi pusat pertumbuhan industri smartphone di Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenperin akan memanfaatkan Bintan sebagai lokasi yang menjadi pusat pengembangan SDM penopang industri jasa pemeliharaan dan perbaikan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) pesawat di dalam negeri. “Mungkin nanti kami dorong ada Politeknik untuk mendukung industri MRO,” ujar Eko.

Kepala BPSDMI juga menyampaikan, Kemenperin aktif mengajak para investor Singapura untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini disampaikan ketika Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Menteri Industri dan Perdagangan Singapura Chan Chun Sing di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Contohnya, mendorong Batam menjadi pengembangan klaster industri Singapura, karena mereka terbatas secara teritorial,” ungkapnya. Lokasi lainnya adalah mengoptimalkan Kawasan Industri Kendal, yang merupakan buah kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, Kawasan Industri Kendal sedang diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus. “Jadi, bisa menjadi salah satu area untuk ekspansi industri di Semarang dan Kendal sekalagus sebagai export hub. Apalagi, akan ada klaster industri tekstil di Jawa Tengah,” ujarnya.

Menperin menambahkan, sudah ada investor China yang akan merelokasi pabrik tekstil ke Kawasan Industri Kendal. “Ini salah satu pionir yang akan relokasi. Kami berharap dapat memperkuat struktur industri di dalam negeri. Apalagi, tekstil menjadi sektor andalan dalam implementasi industri 4.0. Maka itu, kami juga dorong transfer teknologi permesinannya,” imbuhnya. (Tim)




Menperin : Investasi Korsel Perkuat Struktur Manufaktur RI

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian aktif menarik investor Korea Selatan untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia agar bisa memperkuat struktur sektor manufaktur di dalam negeri. Langkah ini juga sekaligus akan memacu daya saing industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.  “Korea adalah salah satu top 10 investor di Indonesia. Mereka punya industri yang potensial, khususnya sektor manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan keynote speech pada acara Indonesia - Korea Conference 2019: Charting A Blueprint for Robust Partnership di Jakarta, Rabu (18/9).  Menperin menyebutkan, sejumlah investor Korsel di sektor industri telah menggelontorkan dananya di Indonesia. Investor yang masuk berasal dari sektor-sektor yang sedang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0.  “Ada beberapa industri besar seperti Posco di sektor industri baja, dan Lotte Chemical di industri kimia yang berinvestasi sekitar USD3,5 miliar,” ungkapnya. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Korsel merupakan investor terbesar ke-8 di Indonesia pada kuartal I-2019.  Total realisasi investasi dari Negeri Ginseng sejak tahun 2014 sampai triwulan I-2019 mencapai USD7,3 miliar. Sementara itu, realisasi investasi sepanjang tahun 2018 sebesar USD1,6 miliar. Investasi mereka didominasi sektor industri mesin dan elektronik (15%), pertambangan (13%), gas dan air (9%), industri sepatu (8%), serta industri karet dan plastik (8%).  “Ada beberapa sektor lagi yang akan masuk. Apalagi untuk elektronika, pangsa pasar produk Korea juga cukup besar di Indonesia,” ujar Airlangga. Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertekad untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan izin usaha, serta memfasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal.  “Dengan demikian, pemerintah akan terus dorong dan fasilitasi, bahwa klaster industri Korea ke depan perlu kita tarik,” tandasnya. Sebab, menurut Menperin, peningkatan investasi merupakan kunci untuk menciptakan lompatan dan terobosan dalam mewujudkan visi Indonesia maju dan sejahtera.  Upaya tersebut, sejalan dengan program prioritas di dalam Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan diri memasuki era industri 4.0. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan lima sektor andalan, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri elektronika, serta industri kimia.  “Makanya investasi terus kami pacu, sehingga akan menggenjot kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Selain itu dapat menghasilkan substitusi impor,” ungkapnya. Penerapan industri 4.0 ini tidak hanya menyasar kepada sektor skala besar, melainkan juga industri kecil dan menengah (IKM) dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitasnya secara lebih efisien.  Airlangga menambahkan, peningkatan investasi juga dapat menjaga kestabilan perekonomian nasional di tengah kondisi ekonomi global yang belum menentu akibat adanya perang dagang. “Kuncinya adalah FDI (Foreign Direct Investment). Seperti yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal dan Dubes Korea, bahwa Indonesia menjadi prioritas dari new southern policy dari Korea,” paparnya.  Sementara itu, Menperin menilai upaya percepatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA) akan mempermudah kerja sama di sektor industri bagi kedua negara. “IK CEPA tentu akan memudahkan sektor industri membangun value chain. IK CEPA juga diharapkan memudahkan pelaku industri komponen dalam negeri berperan dalam global value chain,” terangnya.  Airlangga pun menyampaikan, IK CEPA akan mempengaruhi kerja sama perdagangan dua arah agar saling menguntungkan. “Apalagi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Korea, Bapak Presiden Joko Widodo menargetkan nilai perdagangan kedua negara menjadi USD30 miliar di tahun 2022 atau naik dari yang sekarang sekitar USD18,6 miliar,” tuturnya.  Pada tahun 2017, neraca perdagangan RI-Korsel mengalami surplus sebesar US$78 juta dari total nilai perdagangan yang mencapai USD17 miliar. Tahun lalu, telah ditandatangani sejumlah MoU dengan potensi investasi sebesar USD6,2 miliar dalam rangkaian acara Indonesia-Korea Business and Investment Forum 2018. (Tim)
Menperin : Investasi Korsel Perkuat Struktur Manufaktur RI

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian aktif menarik investor Korea Selatan untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia agar bisa memperkuat struktur sektor manufaktur di dalam negeri. Langkah ini juga sekaligus akan memacu daya saing industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Korea adalah salah satu top 10 investor di Indonesia. Mereka punya industri yang potensial, khususnya sektor manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan keynote speech pada acara Indonesia – Korea Conference 2019: Charting A Blueprint for Robust Partnership di Jakarta, Rabu (18/9).

Menperin menyebutkan, sejumlah investor Korsel di sektor industri telah menggelontorkan dananya di Indonesia. Investor yang masuk berasal dari sektor-sektor yang sedang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Ada beberapa industri besar seperti Posco di sektor industri baja, dan Lotte Chemical di industri kimia yang berinvestasi sekitar USD3,5 miliar,” ungkapnya. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Korsel merupakan investor terbesar ke-8 di Indonesia pada kuartal I-2019.

Total realisasi investasi dari Negeri Ginseng sejak tahun 2014 sampai triwulan I-2019 mencapai USD7,3 miliar. Sementara itu, realisasi investasi sepanjang tahun 2018 sebesar USD1,6 miliar. Investasi mereka didominasi sektor industri mesin dan elektronik (15%), pertambangan (13%), gas dan air (9%), industri sepatu (8%), serta industri karet dan plastik (8%).

“Ada beberapa sektor lagi yang akan masuk. Apalagi untuk elektronika, pangsa pasar produk Korea juga cukup besar di Indonesia,” ujar Airlangga. Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertekad untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan izin usaha, serta memfasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal.

“Dengan demikian, pemerintah akan terus dorong dan fasilitasi, bahwa klaster industri Korea ke depan perlu kita tarik,” tandasnya. Sebab, menurut Menperin, peningkatan investasi merupakan kunci untuk menciptakan lompatan dan terobosan dalam mewujudkan visi Indonesia maju dan sejahtera.

Upaya tersebut, sejalan dengan program prioritas di dalam Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan diri memasuki era industri 4.0. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan lima sektor andalan, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri elektronika, serta industri kimia.

“Makanya investasi terus kami pacu, sehingga akan menggenjot kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Selain itu dapat menghasilkan substitusi impor,” ungkapnya. Penerapan industri 4.0 ini tidak hanya menyasar kepada sektor skala besar, melainkan juga industri kecil dan menengah (IKM) dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitasnya secara lebih efisien.

Airlangga menambahkan, peningkatan investasi juga dapat menjaga kestabilan perekonomian nasional di tengah kondisi ekonomi global yang belum menentu akibat adanya perang dagang. “Kuncinya adalah FDI (Foreign Direct Investment). Seperti yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal dan Dubes Korea, bahwa Indonesia menjadi prioritas dari new southern policy dari Korea,” paparnya.

Sementara itu, Menperin menilai upaya percepatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA) akan mempermudah kerja sama di sektor industri bagi kedua negara. “IK CEPA tentu akan memudahkan sektor industri membangun value chain. IK CEPA juga diharapkan memudahkan pelaku industri komponen dalam negeri berperan dalam global value chain,” terangnya.

Airlangga pun menyampaikan, IK CEPA akan mempengaruhi kerja sama perdagangan dua arah agar saling menguntungkan. “Apalagi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Korea, Bapak Presiden Joko Widodo menargetkan nilai perdagangan kedua negara menjadi USD30 miliar di tahun 2022 atau naik dari yang sekarang sekitar USD18,6 miliar,” tuturnya.

Pada tahun 2017, neraca perdagangan RI-Korsel mengalami surplus sebesar US$78 juta dari total nilai perdagangan yang mencapai USD17 miliar. Tahun lalu, telah ditandatangani sejumlah MoU dengan potensi investasi sebesar USD6,2 miliar dalam rangkaian acara Indonesia-Korea Business and Investment Forum 2018. (Tim)




NU Minta Pesantren Tak Terprovokasi Teror Orang Gila

Teror orang tak dikenal atau OTK menyerang tempat ibadah dan pesantren terjadi lebih dari satu kali di Jawa Timur. Terbaru, serangan OTK dikabarkan terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri, dan Pesantren Karangasem Paciran, Lamongan. Namun, Pimpinan Nahdlatul Ulama meminta masyarakat agar tak terprovokasi.

Di Lamongan, OTK dikabarkan menyerang KH Hakam Mubarok di Pesantren Karangasem Paciran, Lamongan, pada Minggu, 18 Februari 2018. Tetapi Kepolisian Daerah Jawa Timur membantah bahwa OTK itu menyerang Kiak Hakam. Setelah diselidiki, OTK itu ialah NT (23 tahun) bin S, warga Cirebon, Jawa Barat.

NT diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak kecil. Dia sudah meninggalkan rumah orang tuanya di Cirebon sejak empat tahun lalu. “Yang bersangkutan tidak menyerang, tapi melawan saat akan dipindahkan,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, pada Senin, 19 Februari 2018.




Kemenperin Lakukan Pilot Pendampingan Industri 4.0 Kepada 10 Perusahaan

SURABAYA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian telah melakukan pendampingan implementasi perdana industri 4.0 kepada 10 perusahaan manufaktur nasional. Upaya strategis ini untuk memacu daya saing global dan mendukung kesiapan transformasi ke era digital. Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan bisa menjadi percontohan di Indonesia.  “Mereka mewakili lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan sesuai roadmap Making Indonesia 4.0,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara di Surabaya, Rabu (18/9).  Kesepuluh perusahaan itu adalah PT Belindo International Carpet, PT Biggy Cemerlang, PT Paragon Technology and Innovation, PT Dharma Precision Tools, PT Sanken, Nutrifood, PT Niramas Utama, PT Globalindo, Suzuki Indomobil, serta PT Sunindo Adipersada.  Di dalam peta jalan, disebutkan lima sektor manufaktur yang bakal menjadi andalan dalam penerapan industri 4.0 di Indonesia, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronika. “Kelima sektor ini dinilai sebagai penyumbang besar hingga 60% terhadap PDB, nilai ekspor, dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Kepala BPPI.  Ngakan menjelaskan, guna mendukung pilot pendampingan transformasi industri 4.0 tersebut, pihaknya juga sudah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenperin. Tujuannya agar mereka menjadi tim pendamping bersama para tenaga ahli atau expert. “Saat ini sudah sebanyak 100 ASN yang kami siapkan untuk menjadi tenaga pendamping,” ungkapnya.  Sebelumnya, Kemenperin telah meluncurkan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) dalam rangkaian acara Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 pada April 2019 lalu. INDI 4.0 merupakan perangkat untuk mengukur kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0.  Sebagai tindak lanjut, Kemenperin melakukan penilaian INDI 4.0 terhadap 326 perusahaan industri. Hasilnya, sebanyak 166 perusahaan industri (50,92%) mendapat rentang skor 1-2, yang menunjukkan kesiapan awal implementasi industri 4.0. Kemudian, 116 perusahaan industri (35,58%) meraih skor 2-3, yang menunjukkan kesiapan sedang. Berikutnya, 22 perusahaan industri (6,75%) memperoleh skor 3-4, yang menunjukkan telah menerapkan industri 4.0.  “Asesmen itu memberikan positioning industri di Indonesia terhadap kesiapan dalam bertransformasi menuju industri 4.0, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan dan program yang tepat dalam melakukan transformasi industri 4.0,” papar Ngakan.  Berdasarkan penilaian INDI 4.0, Kemenperin juga memberikan bimbingan teknis transformasi industri 4.0 baik pada manager maupun engineer perusahaan industri. “Tahun ini kami targetkan 500 orang manager dan engineer perusahaan industri untuk mengikuti bimbingan teknis transformasi industri 4.0 agar semakin banyak perusahaan yang melakukan transformasi industri 4.0,” imbuhnya.  Guna mengkampanyekan Making Indonesia 4.0 serta memperlihatkan capaian implementasi industri 4.0 di Indonesia sebagai hasil dari penilaian INDI 4.0 dan pendampingan yang telah dilakukan, Kemenperin menggelar Roadshow INDI 4.0 perdananya di Surabaya, yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 17-18 September 2019.  “Surabaya jadi kota pertama untuk roadshow, dan nantinya terus berlanjut di beberapa kota lain. Tujuannya, kami ingin menunjukkan ke publik tentang kemampuan sektor industri di Indonesia dalam menerapkan industri 4.0. Acara ini juga sebagai ajang pertemuan di antara para stakeholder,” terangnya.  Ekosistem industri 4.0  Kepala BPPI menambahkan, pihaknya telah merumuskan pembentukan ekosistem industri 4.0. Ada lima poin mengenai manfaat dari ekosistem tersebut. Pertama, secara prinsip ekosistem industri 4.0 perlu dibentuk untuk proses akselerasi transformasi industri 4.0. Kemudian, beberapa pihak dapat lebih saling berkolaborasi satu sama lain untuk mengakselerasi proses transformasi industri 4.0.  Poin ketiga, mengenai demand dan supply antar pihak lebih dapat terhubung atau terkoneksi dengan adanya ekosistem industri 4.0. Selanjutnya, dapat memperbanyak expert lokal untuk mempercepat proses tranformasi industri sehingga lebih efektif dan efisien baik secara waktu maupun biaya.  Dan, poin kelima adalah pemerintah menginisiasi pembentukan ekosistem industri 4.0, dari hal-hal yang mudah dan dapat dikolaborasikan antar pihak dalam proses akselerasi transformasi industri 4.0. “Berkaca dari hasil perumusan tersebut, kami berinisiasi untuk membentuk ekosistem industri 4.0 yang kami sebut SINDI 4.0 (Ekosistem Indonesia 4.0),” tegas Ngakan.  Kemenperin berharap SINDI 4.0 dapat menjadi wadah dalam membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak untuk mempercepat proses transformasi industri 4.0, koordinasi antar pihak dalam proses tansformasi industri 4.0, serta jejaring dan kerjasama antar pihak dalam akselerasi proses transformasi industri 4.0.  Oleh karenanya, kegiatan Roadshow INDI 4.0 merupakan momen dan peluang bagi para pihak dalam SINDI 4.0 untuk dapat saling membangun kerja sama dan kolaborasi pada proses akselerasi transformasi industri 4.0.  “Ke depan, kami ingin semakin banyak aktivitas yang diselenggarakan dalam SINDI 4., seperti forum diskusi perkembangan industri 4.0, platform ekosistem industri 4.0, kuliah tamu antar industri dengan perguruan tinggi, pengembangan model bisnis baru, dan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga ekosistem ini semakin tumbuh dan berkembang dalam menyukseskan program making indonesia 4.0,” tandasnya.  Dalam akselerasi implementasi industri 4.0, Ngakan menyadari pentingnya dukungan para pihak. Sinergi dan kolaborasi antar pihak merupakan kunci dalam implementasi industri 4.0. Industri 4.0 akan sulit terealisasi tanpa adanya sinergi dan kolaborasi para pihak.  “Di sinilah pentingnya kita untuk membangun ekosistem industri 4.0 ini. Beberapa negara lain saling bersinergi dan berkolaborasi dalam implementasi industri 4.0, baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, R&D Center, technical provider, konsultan, dan tentunya financial actor,” sebut Ngakan.  Menurut Ngakan, pemerintah dapat menyiapkan regulasi dan kebijakan untuk percepatan implementasi industri 4.0. Sementara itu, para pelakuatau asosiasi industri melakukan journey transformasi Industri 4.0 di perusahaannya.  Sedangkan, bagi para akademisi dan institusi R&D menghasilkan SDM dan inovasi industri 4.0. Selain itu, para konsultan ahli dapat memberikan asistensi dalam proses transformasi industri 4.0, termasuk juga technical provider siap untuk menyediakan teknologi industri 4.0. “Dan yang tidak kalah penting, financial actor mendukung dalam akses investasi dan permodalan penerapan industri 4.0,” pungkasnya. (Tim)
Kemenperin Lakukan Pilot Pendampingan Industri 4.0 Kepada 10 Perusahaan

SURABAYA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian telah melakukan pendampingan implementasi perdana industri 4.0 kepada 10 perusahaan manufaktur nasional. Upaya strategis ini untuk memacu daya saing global dan mendukung kesiapan transformasi ke era digital. Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan bisa menjadi percontohan di Indonesia.

“Mereka mewakili lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan sesuai roadmap Making Indonesia 4.0,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara di Surabaya, Rabu (18/9).

Kesepuluh perusahaan itu adalah PT Belindo International Carpet, PT Biggy Cemerlang, PT Paragon Technology and Innovation, PT Dharma Precision Tools, PT Sanken, Nutrifood, PT Niramas Utama, PT Globalindo, Suzuki Indomobil, serta PT Sunindo Adipersada.

Di dalam peta jalan, disebutkan lima sektor manufaktur yang bakal menjadi andalan dalam penerapan industri 4.0 di Indonesia, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronika. “Kelima sektor ini dinilai sebagai penyumbang besar hingga 60% terhadap PDB, nilai ekspor, dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Kepala BPPI.

Ngakan menjelaskan, guna mendukung pilot pendampingan transformasi industri 4.0 tersebut, pihaknya juga sudah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenperin. Tujuannya agar mereka menjadi tim pendamping bersama para tenaga ahli atau expert. “Saat ini sudah sebanyak 100 ASN yang kami siapkan untuk menjadi tenaga pendamping,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenperin telah meluncurkan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) dalam rangkaian acara Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 pada April 2019 lalu. INDI 4.0 merupakan perangkat untuk mengukur kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0.

Sebagai tindak lanjut, Kemenperin melakukan penilaian INDI 4.0 terhadap 326 perusahaan industri. Hasilnya, sebanyak 166 perusahaan industri (50,92%) mendapat rentang skor 1-2, yang menunjukkan kesiapan awal implementasi industri 4.0. Kemudian, 116 perusahaan industri (35,58%) meraih skor 2-3, yang menunjukkan kesiapan sedang. Berikutnya, 22 perusahaan industri (6,75%) memperoleh skor 3-4, yang menunjukkan telah menerapkan industri 4.0.

“Asesmen itu memberikan positioning industri di Indonesia terhadap kesiapan dalam bertransformasi menuju industri 4.0, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan dan program yang tepat dalam melakukan transformasi industri 4.0,” papar Ngakan.

Berdasarkan penilaian INDI 4.0, Kemenperin juga memberikan bimbingan teknis transformasi industri 4.0 baik pada manager maupun engineer perusahaan industri. “Tahun ini kami targetkan 500 orang manager dan engineer perusahaan industri untuk mengikuti bimbingan teknis transformasi industri 4.0 agar semakin banyak perusahaan yang melakukan transformasi industri 4.0,” imbuhnya.

Guna mengkampanyekan Making Indonesia 4.0 serta memperlihatkan capaian implementasi industri 4.0 di Indonesia sebagai hasil dari penilaian INDI 4.0 dan pendampingan yang telah dilakukan, Kemenperin menggelar Roadshow INDI 4.0 perdananya di Surabaya, yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 17-18 September 2019.

“Surabaya jadi kota pertama untuk roadshow, dan nantinya terus berlanjut di beberapa kota lain. Tujuannya, kami ingin menunjukkan ke publik tentang kemampuan sektor industri di Indonesia dalam menerapkan industri 4.0. Acara ini juga sebagai ajang pertemuan di antara para stakeholder,” terangnya.

Ekosistem industri 4.0

Kepala BPPI menambahkan, pihaknya telah merumuskan pembentukan ekosistem industri 4.0. Ada lima poin mengenai manfaat dari ekosistem tersebut. Pertama, secara prinsip ekosistem industri 4.0 perlu dibentuk untuk proses akselerasi transformasi industri 4.0. Kemudian, beberapa pihak dapat lebih saling berkolaborasi satu sama lain untuk mengakselerasi proses transformasi industri 4.0.

Poin ketiga, mengenai demand dan supply antar pihak lebih dapat terhubung atau terkoneksi dengan adanya ekosistem industri 4.0. Selanjutnya, dapat memperbanyak expert lokal untuk mempercepat proses tranformasi industri sehingga lebih efektif dan efisien baik secara waktu maupun biaya.

Dan, poin kelima adalah pemerintah menginisiasi pembentukan ekosistem industri 4.0, dari hal-hal yang mudah dan dapat dikolaborasikan antar pihak dalam proses akselerasi transformasi industri 4.0. “Berkaca dari hasil perumusan tersebut, kami berinisiasi untuk membentuk ekosistem industri 4.0 yang kami sebut SINDI 4.0 (Ekosistem Indonesia 4.0),” tegas Ngakan.

Kemenperin berharap SINDI 4.0 dapat menjadi wadah dalam membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak untuk mempercepat proses transformasi industri 4.0, koordinasi antar pihak dalam proses tansformasi industri 4.0, serta jejaring dan kerjasama antar pihak dalam akselerasi proses transformasi industri 4.0.

Oleh karenanya, kegiatan Roadshow INDI 4.0 merupakan momen dan peluang bagi para pihak dalam SINDI 4.0 untuk dapat saling membangun kerja sama dan kolaborasi pada proses akselerasi transformasi industri 4.0.

“Ke depan, kami ingin semakin banyak aktivitas yang diselenggarakan dalam SINDI 4., seperti forum diskusi perkembangan industri 4.0, platform ekosistem industri 4.0, kuliah tamu antar industri dengan perguruan tinggi, pengembangan model bisnis baru, dan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga ekosistem ini semakin tumbuh dan berkembang dalam menyukseskan program making indonesia 4.0,” tandasnya.

Dalam akselerasi implementasi industri 4.0, Ngakan menyadari pentingnya dukungan para pihak. Sinergi dan kolaborasi antar pihak merupakan kunci dalam implementasi industri 4.0. Industri 4.0 akan sulit terealisasi tanpa adanya sinergi dan kolaborasi para pihak.

“Di sinilah pentingnya kita untuk membangun ekosistem industri 4.0 ini. Beberapa negara lain saling bersinergi dan berkolaborasi dalam implementasi industri 4.0, baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, R&D Center, technical provider, konsultan, dan tentunya financial actor,” sebut Ngakan.

Menurut Ngakan, pemerintah dapat menyiapkan regulasi dan kebijakan untuk percepatan implementasi industri 4.0. Sementara itu, para pelakuatau asosiasi industri melakukan journey transformasi Industri 4.0 di perusahaannya.

Sedangkan, bagi para akademisi dan institusi R&D menghasilkan SDM dan inovasi industri 4.0. Selain itu, para konsultan ahli dapat memberikan asistensi dalam proses transformasi industri 4.0, termasuk juga technical provider siap untuk menyediakan teknologi industri 4.0. “Dan yang tidak kalah penting, financial actor mendukung dalam akses investasi dan permodalan penerapan industri 4.0,” pungkasnya. (Tim)