1

Bau Busuk UINSU Sampai Jakarta, PW IPNU Sumut Minta Rektor Mundur Dari Jabatannya

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara secara terbuka dan tegas meminta Rektor UINSU agar segera mundur dari jabatannya
Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara secara terbuka dan tegas meminta Rektor UINSU segera mundur dari jabatannya.

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Citra buruk Univerisitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dibawah kepemimpinan Rektor Prof. Syahrin Harahap sudah sampai Jakarta.

Kementerian Agama RI merespon aroma tak sedap itu dan berjanji segera menurunkan tim untuk mengusut tuntas berbagai kasus yang terjadi di Universitas Islam Negri Sumatera Utara.

Kasubdit Ketenagaan Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Rahman Bashori memastikan tim segera turun ke UINSU.

Sebelumnya, perwakilan beberapa elemen di Sumatera Utara termasuk mahasiswa UINSU sendiri telah menyatakan, sejak kepemimpinan Prof. Syahrin Harahap sebagai rektor, UINSU terus menerus dilanda masalah yang membuat kampus UINSU jelek di masyarakat dan terus terdegradasi hingga ke titik terendah.

Berbagai kasus yang mendera seperti kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Prof. Syahrin Harahap, kasus dugaan jual beli jabatan dan pengaturan proyek, kasus amoral dugaan perselingkuhan, dan yang terbaru adanya dugaan KKN dalam perekrutan Dosen Tetap BLU non ASN yang viral di masyarakat Sumatera Utara.

Persoalan ini juga menjadi perhatian khusu Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara yang menilai bahwa rektor UINSU telah gagal dalam memimpin, melalui Sekretaris PW IPNU Sumut Surya Hasibuan mengatakan, deretan kasus mulai dari dugaan plagiasi yang menyeret nama Prof. Syahrin, telah meresahkan civitas akademika UINSU, namun hingga kini belum ada penyelesaian dan penjelasannnya. Dugaan jual beli jabatan dan pengaturan proyek atas pengaduan masyarakat, mahasiswa dan alumni UINSU ke Polda dan Kejatisu.

Kasus sangat memalukan dan menjadi perbincangan masyarakat juga terjadi, yaitu dugaan amoral perselingkuhan yang melibatkan petinggi UINSU. Kemudian kasus perekrutan dosen tetap BLU yang diduga sarat dengan permainan dan aroma KKN.

“Dugaan adanya permainan dan KKN itu terlihat dengan singkatnya waktu mulai dari pengumuman perekrutan hingga pengumuman akhir hasil seleksi, sehingga diduga perekrutan dilakukan hanya formalitas saja, sementara sudah ada orang orang yang dipersiapkan untuk mengisi formasi yang disediakan.

Salah satu bukti adanya dugaan permainan dan KKN dalam penerimaan dosen tetap BLU itu di antaranya, masuknya nama anak WR2 yang juga Ketua Pansel berinisial SK sebagai calon dosen tetap yang lulus seleksi akhir, padahal yang bersangkutan baru saja selesai sidang S2, bisa mengalahkan puluhan senior senior yang sudah memiliki pengalaman dalam mengajar, Terang Surya.

Surya menambahkan, Ada juga inisial FY yang merupakan tim sukses rektor, padahal diketahui, dia masih menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN, selain itu juga ada sejumlah nama lainnya sebagai peserta diduga “titipan” yang lulus dosen tetap BLU, adanya dugaan permainan semakin kuat karena dalam pengumuman seleksi akhir calon dosen tetap BLU itu tidak ditandatangani oleh Prof. Syahrin Harahap selaku rektor seperti pengumuman tahapan seleksi lainnya. Dalam pengumuman hanya tertera Tim Pansel, tetapi juga tidak ditandatangani satupun anggota Pansel yang diketuai WR2, Tegas Surya.

Berbagai kasus yang terjadi itu, jelas sudah merusak nilai nilai kejujuran dan hilangnya integritas keilmuan di UINSU sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Citra UINSU menjadi jelek di masyarakat hingga banyak orang tua yang menjadi enggan mengkuliahkan anak-anaknya, dan itu terbukti dengan menurunnya jumlah pendaftar pada penerimaan mahasiswa pada Tahun Akademik 2021/2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara secara terbuka dan tegas meminta Rektor UINSU agar segera mundur dari jabatannya karena jelas kehadirannya tidak membawa dampak positif justru sebaliknya, kemudian meminta Kemenag agar memerintahkan UINSU melakukan perekrutan ulang calon dosen tetap BLU non ASN secara transparan dengan terlebih dahulu membatalkan hasil seleksi dan mengganti seluruh pansel.

“Kita akan membuat surat resmi ke Menteri Agama Republik Indonesia agar rektor segera di copot”, Pungkas Surya Hasibuan.

(Tim).




Reformasi Birokrasi di Kepemimpinan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah Tunjukkan Peningkatan

“Artinya ada peningkatan perbaikan reformasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ” kata Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Heri Kusmanto dalam Diskusi Panel Kaleidoskop Tiga Tahun Kepemimpinan Edy-Ijeck, di Medan Club, Jalan RA Kartini, Medan, Sabtu (04/09/21).

Menurut Heri, hal tersebut lantaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut sudah mulai banyak melakukan digitalisasi. “Jadi tentunya ini pemandangan bagus, walaupun belum mencapai provinsi lain, pencapaian ini patut dihargai, ” kata Heri.

Selain itu, berdasarkan Ombudsman Republik Indonesia, tingkat pelayanan publik di Sumut sudah banyak yang hijau. Begitu pula dengan indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (SINIKEMAS) Pemprov Sumut memperoleh nilai 82,64 atau Baik untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemprov.

“Perubahan ini memang cukup menggembirakan, apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran, ” kata Heri.

Disampaikan juga, birokrasi haruslah terus menyesuaikan pada kondisi terkini. Proses digitalisasi sangat mendesak bagi pemerintah. Proses digitalisasi harus dilangsungkan dengan cepat walaupun dengan kondisi berat.

“Kita harus menyiapkan rencana atau skenario untuk menjawab tantangan besar di hadapan kita, ” ucap Heri.

Birokrasi, kata Heri, juga sangat penting bagi pelayanan publik. Sebab hal tersebut saling mempengaruhi. Maka birokrasi harus tapi lebih baik lagi dan memiliki pola pikir melayani masyarakat.

“Birokrasi dan layanan publik ini jadi modal sosial utama pemerintah sebagai institusi publik, kegagalan dan keberhasilan terletak pada fungsi birokrasi itu sendiri, apabila birokrasi menyesuaikan tantangan saman maka pembangunan itu akan bisa tercapai, ” kata Heri.

Selain itu, Pemprov Sumut juga selama kepemimpinan Edy-Ijeck selalu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tiga tahun berturut turut.




GEPMA Labusel Adakan Dialog Publik 10 Tahun Kepemimpinan Wildan.

GEPMA Labusel Adakan Dialog Publik 10 Tahun Kepemimpinan Wildan.
GEPMA Labusel Adakan Dialog Publik 10 Tahun Kepemimpinan Wildan.

Medan, PAMARTANUSANTARA. CO. ID|Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (GEPMA) ,Kabupaten Labuhanbatu selatan adakan Dialog Publik repleksi 10 tahun kepemimpinan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM, Rabu, (07/04/2021) di Sufis Cafe Lnt. 2 Komp. MNTC Pancing Medan.

Dalam acara tersebut Gepma Labusel mengupas sejarah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekaligus mengupas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan.

Sebagai Narasumber dalam acara tersebut salah satu tokoh pemekaran sebagai sekretris (P5KLB) Drs. Rivai Nasution, MM menyampaikan bahwa sejarah kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara mengacu pada proses pembentuk Panitia Pendukung Proses Percepatan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu (P5KLB) menjadi 3 Kabupaten yaitu Labuhanbatu induk, labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.

Selain Rivai Nasution, turut andil juga sebagian Narasumber Dr. Iwan Nasution, MA, yang merupakan Tokoh Pendidikan sebagai Pembanding dalam materi Pelayanan, Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan.

Disampaikan bahwa Peningkatan Pendidikan di Labuhanbatu Selatan pada daerah pemekaran dan dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pembangunan perlu melakukan Strong Leadhersip, Clean Govemment, Gotong Royong dan Stabilitas Keamanan demi peningkatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam penyampaiannya, Ketua Panitia acara Ilham Tambamada Harahap, memperlihatkan rasa haru dan terimakasihnya dapat mensukseskan kegiatan tersebut dengan mengahdirkan tokoh pemekaran dan tokoh pendidikan yang berasal dari putra daerah Labuhanabtu Selatan sebagai pemateri.

“Kegiatan ini tidak ada kaitannya dengan isu politik yang beredar luas di lingkungan masyarakat Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaran PSU pada tanggal 24 April 2021 nanti”, Tegas Ilham.

Sarwedi Harahap, S.Kom selaku ketua Umum Gepma Labusel menyampaikan harapannya agar dalam kegiatan Dialog Publik ini mahasiswa dan pemuda dapat mengetahui sejarah terbentuknya Kabupaten labuhanbatu Selatan dan sebagai Agen Of Change, Sosial Control mahasiswa dan pemuda dapat mengevaluasi 10 tahun Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah kepemimpinan Bapak H. Wildan Aswan Tanjung, MM sebagai Bupati dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, Ekonomi dan pembangunan.

Di penghujung acara, Pemateri serta Peserta menyampaikan deklarasi dengan beberapa point sebagai berikut :

1. Terimakasih kepada Bapak H. Wildan Aswan Tanjung, MM, atas pegabdianya selama 10 tahun memimpin Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus mampu mewujudkan cita-cita pemekaran yang terkendala.

3. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih harus memprioritaskan peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan.

4. Bupati dan Wakil Bupati harus mampu mendirikan mes Pemkab Labuhanbatu Selatan diKota Medan ibu kota Provinsi sumatera.

5. Menghimbau dan mengajak Mahasiswa dan Pemuda Kabuoaten Labuhanbatu Selatan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 April 2021 dengan jujur, bersih dan Adil.

Acara yang menghadirkan 30 orang audiens dengan mematuhi protokoler kesehatan covid-19 itu juga menyempatkan himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya pemuda dan mahasiswa untuk memberi dukungan dan semangat kepada Ridawana Daulay putri daerah yang sedang berjuang mengikuti kontestasi Liga Dangdut Indonesia dengan mengirim sms sebanyak-banyaknya dengan cara ketik LIDA (Spasi) RIDA kirim ke 97288.

(Red)




Foto Habib Rizieq Shihab Diinjak-injak dan dibakar Massa Aksi di Medan

Foto Habib Rizieq Shihab Diinjak-injak dan dibakar Massa Aksi di Medan

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Penolakan dari kelompok masyarakat mengenai rencana kehadiran Habib Rizieq Shihab ke Kota Medan kembali terjadi. Kali ini datang dari Garda Pembela NKRI. Mereka aksi di depan gedung DPRD Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (26/11/2020).

Penolakan kali ini cukup keras, dimana foto Habib Rizieq Shihab dalam baliho diinjak-injak dan dibakar bersama dengan ban bekas oleh massa sebagai bentuk penolakan mereka.

Perwakilan massa, Muzani, menyatakan umat Islam di Kota Medan menolak kehadiran Habib Rizieq Shihab. Menurut dia, kehadirannya berpotensi membuat kegaduhan dan perpecahan di antara umat islam. “Sulit untuk mengantisipasi kegaduhan dan perpecahan di antara kita warga negara Indonesia,” ungkapnya.

Video ceramah Habib Rizieq Shihab yang tersebar di media sosial juga banyak yang mengandung provokatif. “Saya rasa sebagai orang yang mohon maaf, mungkin tidak begitu dalam ilmu agamanya. Tapi saya merasa bahwa ini bukan ajaran Islam, dan ini pemancing perpecahan di antara umat Islam. Kita bisa lihat lah bahasa-bahasa beliau ya, ada bahasa seperti mengatakan kepolisian menjaga lonte karena kasus dia dengan Nikita Mirzani,” ungkapnya.

“Kami Garda Pembela NKRI Sumatera Utara akan mengusir Rizieq Shihab apabila menginjakkan kakinya di Medan, dan kami siap berhadapan dengan pihak manapun yang melindungi Rizieq Shihab”, tegasnya.

Namun, sambungnya, kami berharap aparat keamanan yang lebih tegas kepada orang yang berpotensi merusak negara. “Kami mendukung Aparat TNI-Polri untuk bertindak tegas terhadap Rizieq Shihab karena berupaya memecah Belah NKRI”, ujar Bayu.

Tampak juga massa membawa sejumlah poster bertuliskan: “Ngaku ulama tapi tutur katanya jorok – Pemecah belah bangsa – Provokator”.

Selepas dari kantor DPRD Sumut, massa kembali berkumpul di titik nol kota Medan, tepatnya di depan kantor Pos dan kembali menginjak-injak dan membakar foto HRS. (TIM)




Aksi Unjukrasa Terkesan Menekan KPK, Alamp Aksi : Jangan Rusak Psikologis dan Mental Anak, Keluarga Pelaku

Aksi Unjukrasa Terkesan Menekan KPK, Alamp Aksi : Jangan Rusak Psikologis dan Mental Anak, Keluarga Pelaku

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Terkait munculnya aksi yang terkesan menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman sejumlah aktivis anti korupsi.

Aksi unjukrasa yang terkesan menekan dengan menggunakan ‘Mendesak’ seakan mengecilkan institusi negara.

Publik tau bagaimana perhatian KPK ke Provinsi Sumut dalam menyelesaikan kasus korupsi yang telah menyeret mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho dan puluhan anggota DPRD Sumut yang sampai saat ini masih menjalani proses hukum, Ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Eka Armada Danu Saptala SE. Jum’at (23/10/2020), kepada media.

Dijelaskan Eka, selaku aktivis sangat apresiasi kinerja KPK dalam menuntaskan kasus korupsi di Negeri ini, secara khusus di Sumut.

Kita khawatir, riak-riak yang terjadi saat ini terindikasi adanya pesanan oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi terhadap kasus yang sudah jelas dan terang-terangan prosesnya berjalan.

“Kami sangat dukung kinerja KPK selama ini. Kami minta dan harapkan kepada aparat hukum agar kiranya oknum-oknum yang mencoba cari keuntungan tersebut ditertibkan”. Tegas Eka.

Diingatkan Eka kembali, pada Kamis 27/08/2020 yang lalu, pemaparan soal kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho dan puluhan legislatif dalam acara Rakor Pemberantasan Korupsi Pemda se-Sumut di Pendopo Rumah dinas Gubernur.

KPK kerap sekali ke Sumut untuk lakukan supervisi, dan jelas soal dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho juga sudah disampaikan ke publik proses dan target keterlibatannya secara transparan. Baik keterlibatan eksekutif yaitu Gubernur dan legislatif yang terlibat.

“Jadi buat ketua lembaga atau apalah namanya itu, tolong banyak membaca dan update informasi. Biar tidak kelihatan Asal Bunyi (Asbun). Jadi pemimpin harus berwawasan luas” Ujar Eka mengarahkan.

Perlu diketahui dan dipahami, lanjut Eka, sejumlah pejabat yang sedang menjalani proses hukum memiliki keluarga dan anak. Jangan sampai aksi unjukrasa yang terindikasi kepentingan dan keuntungan pribadi merusak psikologis dan mentalnya.

“Para pelaku sudah menjalani proses hukumnya. Kita harus hargain anak, istri dan keluarga mereka, jangan sampai adanya dugaan keuntungan pribadi oknum-oknum tersebut, merusak mental serta psikologis anak-anak, istri serta keluarga mereka yang lain”. Ucap Eka mengulangi pernyataannya kembali.

Tidak sampai disitu, lanjut Eka sebelum mengakhiri, perlu dipahami dan disadari oleh oknum yang diduga mensponsori aksi unjukrasa tersebut agar cepat sadar.

Tingkah laku yang merusak psikologis dan mental sangat tidak terpuji di hadapan sang pencipta.

“Kita punya agama, janganlah terlalu mendzalimi keluarga dan anak yang tidak bersalah.Karena jelas para pelaku baik dari eksekutif dan yudikatif sedang menjalani proses hukumnya.Beban mental keluarga mereka sangat berat saat ini. Apalagi KPK lembaga negara yang berlandaskan Undang-Undang”. Pungkas Eka. (TIM)




PB ALAMP AKSI Nyatakan Sikap Terkait Demo RUU Cipta Kerja

PB ALAMP AKSI Nyatakan Sikap Terkait Demo RUU Cipta Kerja

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Terkait disahkannya undang-undang cipta kerja oleh DPR RI pada pekan yang lalu, pengesahan undang-undang Cipta Kerja tersebut menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Dampak dari penolakan undang-undang cipta kerja tersebut, berdampak terjadinya aksi unjukrasa dengan gelombang massa yang sangat besar, sehingga menimbulkan korban, baik dari pengunjukrasa, maupun pihak kepolisian dan tidak sedikit pula fasilitas negara yang rusak bahkan hancur.

Menyikapi hal tersebut, Eka Armada Danu Saptala, SE. Selaku ketua Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB. ALAMP AKSI), Minggu (11/10/2020), menyatakan sikap.

1. PB. ALAMP AKSI sangat menyayangkan aksi unjukrasa yang bersifat anarkis, sehingga
menimbulkan kerusakan fasilitas negara, bahkan menimbulkan korban.

2. Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar tidak terlibat dalam aksi unjukrasa yang anarkis.

3. Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar tidak cepat termakan oleh isu hoax.

4. Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar secara bersama-sama mempelajari kembali Undang Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, apabila terdapat
aturan aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka PB ALAMP AKSI siap untuk memfasilitasi melakukan gugatan ke Mahkamah Agung.

5. Apabila isu yang beredar dikalangan masyarakat tentang Undang Undang Cipta Kerja adalah HOAX, PB ALAMP AKSI meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap para politikus serta aktor intelektual yang terlibat dalam penyebaran berita bohong/hoax tersebut, karena telah menimbulkan kegaduhan sehingga menyebabkan ketentraman dan kenyaman masyarakat Indonesia terganggu.

6. Meminta kepada Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II agar mau menemui massa aksi unjukrasa serta menampung aspirasi pengunjukrasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan akibat rasa bosan yang timbul dari pengunjukrasa.

7. Meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar segera menangkap seluruh oknum yang memprovokasi aksi unjukrasa damai karena hal ini telah mencoreng wajah demokrasi di Indonesia, sehingga menimbulkan kericuhan dan menimbulkan korban.

8. Meminta kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia agar lebih mengkedepankan tindakan persuasif untuk menangani unjukrasa, serta tidak melakukan tindakan represif kepada para generasi penerus bangsa yang sedang menyampaikan aspirasi.

9. Terkhusus dengan kondisi di Sumatera Utara, PB ALAMP AKSI menyatakan sikap diantaranya.

I. PB. ALAMP AKSI sangat menyayangkan tindakan Gubernur Sumatera Utara yang bepergian untuk melantik Kepala Sekolah SMA/SMK, di saat situasi Sumatera Utara sedang mencekam.

II. Gubernur Sumatera Utara selaku pemimpin di Sumatera Utara yang merupakan orang tua dari masyarakat Sumatera Utara, seharusnya hadir ditengah tengah masyarakat Sumatera
Utara untuk meredam aksi unjukrasa yang anarkis.

III. Ketua DPRD Sumatera Utara seharusnya hadir dan menjumpai pengunjukrasa, untuk menampung aspirasi pengunjukrasa. Apabila aspirasi dan informasi yang disampaikan pengunjukrasa tersebut salah, seharusnya Ketua DPRD Sumatera Utara hadir untuk meluruskannya. Namun sebaliknya, apabila aspirasi yang disampaikan
pengunjukrasa memang benar untuk kepentingan masyarakat, seharusnya Ketua DPRD Sumatera Utara mewakili masyarakat Sumatera Utara untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

IV. Mendesak Gubernur Sumatera Utara agar segera mengevaluasi kinerja Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, diduga telah melakukan pembiaran terkait keterlibatan siswa SMA (sederajat) yang dianggap belum paham tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam aksi unjukrasa.

V. Meminta kepada DPRD Sumatera Utara agar memanggil dan meminta pertanggungjawaban Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara karena diduga lalai dan atau melakukan pembiaran atas keterlibatan siswa SMA (sederajat) dalam aksi unjukrasa.

Pernyataan Sebanyak Sembilan poin yang disampaikan kepada seluruh Kader ALAMP AKSI, dijadikan sebagai bahan masukan. (Akmal Sagala)




Pengacara Apresiasi Majelis Hakim, Tolak Gugatan Parlaungan Simangungsong

Pengacara Apresiasi Majelis Hakim, Tolak Gugatan Parlaungan Simangungsong
Pengacara Apresiasi Majelis Hakim, Tolak Gugatan Parlaungan Simangungsong

MEDAN, PAMARTANUSANTARA CO.ID | Pengacara Hj. Meilizar Latief sangat mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas putusan sela yang menolak gugatan Parlaungan Simangungsong atas perkara putusan Mahkamah Partai Demokrat dari keanggotaan/kader Partai Demokrat dan mem-PAW (pergantian antar waktu) sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

“Keputusan ini yang kami harapkan, keputusan yang adil dan pro natural, masih banyak hakim yang adil, jujur dan komitmen dalam penegakan hukum di antaranya hakim dalam gugatan aquo,” ungkap Raja Makayasa Harahap, SH kepada wartawan, Jum’at (17/7/2020).

Apresiasi ini, jelas Raja ditunjukan kepada yang mulia majelis hakim yang dipimpin oleh Merry Dona Pasaribu sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Sayuti dan Morgan Simanjuntak sebagai hakim anggota.

“Kami pengacara selanjutnya akan mengirim salinan putusan sela PN Medan Reg. No. 258/Pdt.G/2020 ke Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang dipimpin H. Agus Harimurti Yudoyono untuk bermohon segera mengeluarkan Surat PAW Parlaungan Simangungsong digantikan oleh Hj. Meilizar Latief sebagai anggota DPRD Sumut karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap,” tambah Raja.

Sebelumnya juga Raja menjelaskan bahwa meyakini tak ada alasan bagi majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, karena putusan Mahkamah Partai telah mengikat dan final.

Bahkan Raja juga merincikan bahwa gugatan penggugat, yaitu pertama telah salah menafsirkan perkara internal partai dengan perbuatan melawan hukum sehingga konsekuensi hukumnya berbeda.

Selanjutnya kedua gugatan penggugat bertentangan dengan kompetensi relatif pengadilan, seharusnya Pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang mengadili inheren dengan putusan Mahkamah Partai dengan No. 04/PIP-MP/2019 tertanggal 09 Maret 2020.

Ketiga gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, keempat gugatan penggugat kurang pihak karena tidak di masukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sebagai Pihak dalam perkara.

Bahkan terakhir, Raja juga menjelaskan bahwa kelima putusan Mahkamah Partai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Partai memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai. (TIM)




PB ALAMP AKSI Minta Gubsu Transparan Terkait Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19

PB ALAMP AKSI Minta Gubsu Transparan Terkait Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19
PB ALAMP AKSI Minta Gubsu Transparan Terkait Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Ketidakjelasan data justru menghambat penanggulangan Covid-19 dan berisiko terjadinya korupsi anggaran.

Penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) masih terdapat berbagai persoalan terkait transparansi data seperti jumlah pasien positif, lokasi terinfeksi hingga anggaran bantuan sosial.

Belum transparannya data tersebut menyebabkan kesimpangsiuran di masyarakat yang justru menjadi kendala dalam penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi yang tergabung dalam PB ALAMP AKSI yang diketuai Eka Armada Danu Saptala, S.E., Kamis (09/07/2020), kepada Pamartanusantara.co.id.

Eka Armada Danu Saptala, S.E., mengungkapkan bahwa, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menaikan status percepatan penanganan covid-19 dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona, masyarakat dihimbau untuk menjauhi keramaian dan tetap di rumah saja.

Himbauan tersebut pun sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat yang memperoleh penghasilan harian, dampak dari himbauan tersebut pun mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sembako).

Menyikapi hal tersebut, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan anggaran yang besar untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19.

Beliau juga menambahkan, tidak cukup sampai di situ, masyarakat (pihak ke-3) juga saling bahu membahu memberikan bantuan untukpenanganan covid-19 kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara.

“Upaya ini pun layak kita acungi jempol, namun diduga gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Sumatera Utara tidak transparan dalam hal siapa saja dan bantuan apa saja yang diberikan oleh pihak ke-3,” ujarnya.

“Bersama dengan ini, kami meminta kepada ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 agar mengumumkan kepada publik, siapa saja pihak ke-3 yang memberikan bantuan, apa jenis bantuan yang diberikan oleh masing-masing pihak ke-3 dan kemana bantuan tersebut disalurkan dan siapa penerimanya,” tegasnya.

“Kami meminta kepada Pemprov Sumatera Utara agar transparan terkait penyaluran bantuan sebagai keterbukaan informasi publik, agar tidak ada fitnah dan persepsi negative terhadap gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Sumatera
Utara,” pungkasnya. (Akmal Sagala)




BBHAR PDIP Medan Desak Kapolri Proses Pembakar Bendera

BBHAR PDIP Medan Desak Kapolri Proses Pembakar Bendera
BBHAR PDIP Medan Desak Kapolri Proses Pembakar Bendera

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID |
Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Medan mendesak Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku pembakar Bendera PDI Perjuangan, serta mengusut tuntas dengan penyeret ke pengadilan aktor intelektual yang diduga menginginkan terjadinya perpecahan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BBHAR DPC PDIP Medan ketika mendatangi Polrestabes Medan pada Jumat (26/6/2020) bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Hasyim, S.E. bersama para pengurus DPC PDIP Medan dan puluhan kader partai banteng tersebut.

Dalam kesempatan ini, Rion menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk menyampaikan sikap tegas partai atas aksi pembakaran bendera PDIP agar diproses hukum, kedatangan ke Polrestabes Medan di Pimpin Ketua DPC PDI Perjuangan Medan, Hasyim, S.E., Wakil Ketua DPC PDI P Hj. Fitriani Manurung, S.Pd, M.Pd., Felix Simbolon, Parlindungan Sinaga, Tumpal Napitupulu, Paul Simanjuntak dan para pengurus Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Medan, Rion Aritonang S.H.

“Kami diterima langsung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, dihadapan beliau saya langsung membacakan sikap PDI Perjuangan yang mendesak proses hukum para pelaku, dan menyerahkan surat untuk disampaikan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis,” terang Rion sambil menerangkan situasi pembicaraan di ruangan Kapolrestabes Medan yang belum lama menjabat di kota Medan itu.

Dalam keterangannya, Rion Aritonang, S.H., menyampaikan bahwa bendera PDI Perjuangan yang merupakan lambang kebanggaan organisasi partai politik PDI Perjuangan.

“PDI Perjuangan menyesalkan dan mengecam peristiwa pembakaran yang dilakukan sekelompok orang pada aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu 24 Juni 2020, sesuai video berdurasi 02.33 menit yang telah viral,” ujarnya.

Dijelaskan Rion peserta aksi unjuk rasa dalam video dan foto tampak dari Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis.

Para pengunjuk rasa yang dipimpin Persaudaraan Alumni 212 yang diketuai Slamet Maarif dan Koordinator Lapangan Edy Mulyadi tersebut pada aksinya juga berteriak-teriak “Bakar PKI” dengan bersamaan membakar Bendera PDI Perjuangan.

“Aksi tersebut adalah tindakan fitnah yang teramat keji dan sangat menyakitkan seluruh kader PDI Perjuangan,” paparnya.

Rion juga mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDI Perjuangan menempatkan Pancasila sebagai Suluh Perjuangan bangsa, tidak mungkin menginginkan terjadi pecah belah bangsa.

“Ketua Umum PDI Perjuangan juga memerintahkan untuk menempuh jalan hukum dalam menyelesaikan peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan,” pungkasnya.

Dalam surat yang kami sampaikan legal opinion bahwa tindakan pembakaran bendera PDI Perjuangan, diduga sengaja dilakukan oknum-oknum yang memprovokasi dan menginginkan terjadinya perpecahan bangsa, secara hukum dapat diduga telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam KUHP Pasal 170, 174, 207, 310 dan 406.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Hasyim, S.E., dan kembali menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan memilih jalan hukum sehubungan dengan peristiwa hukum tersebut, maka PDI Perjuangan Kota Medan meminta, mendesak Bapak Kapolri Jenderal Idham Aziz melalui Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko untuk memproses hukum pelaku-pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan.

“PDI Perjuangan memilih jalan hukum, meminta polisi juga mengungkapkan dan menyeret ke pengadilan para aktor intelektual yang melakukan provokasi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” terang Hasyim yang Ketua DPRD Kota Medan itu.

Hasyim juga meminta kepada kader PDI Perjuangan agar tidak terpancing atas provokasi pembakaran bendera yang menjadi simbol kehormatan partai, kader satu komando mempercayakan jalan hukum untuk menyelesaikan peristiwa hukum itu. (TIM)




Sambut Hari Bhayangkara ke 74, Kapolda Sumut Tinjau Kegiatan Kerja Bakti di Sejumlah Rumah Ibadah di Kota Medan

Sambut Hari Bhayangkara ke 74, Kapolda Sumut Tinjau Kegiatan Kerja Bakti di Sejumlah Rumah Ibadah di Kota Medan
Sambut Hari Bhayangkara ke 74, Kapolda Sumut Tinjau Kegiatan Kerja Bakti di Sejumlah Rumah Ibadah di Kota Medan

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Dalam kesempatan ini Kapolda Sumut turut di dampingi Para PJU Polda Sumut, Peninjauan pertama dilaksanakan di Gereja GBKP Runggu Bangun Mulia yang terletak di sebelah Mako Polda Sumut kemudian dilanjutkan menuju ke Majid Raya Al-Mahsun, Jumat (26/06/2020).

Kapolda Sumut turut memberikan langsung bantuan sosial secara simbolis kepada masing-masing pembina rumah ibadah, sejumlah personil Polri juga turut dilibatkan di rumah ibadah guna membantu pengurus gereja dan BKM Masjid membersihkan rumah ibadah.

“Tentunya kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-74 di jajaran Polda Sumut, harapannya dengan apa yang kami laksanakan hari ini mampu memberikan rasa nyaman untuk masyarakat yg akan melaksanakan ibadah,” terang Kapolda Sumut.

Selain gotong royong membersihkan rumah ibadah nantinya rumah ibadah ini juga akan disemprot dengan disinfektan.

Di akhir arahannya, Kapolda Sumut mengatakan kepada pengurus gereja dan Masjid Raya agar tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan yang berlaku sebagai bentuk kepedulian kita membantu pemerintah mengurangi korban Covid-19. (TIM)