Opini Tokoh

Sejarah Terbentuknya Desa Pasir Bara Kecamatan Holongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara

Sejarah Terbentuknya Desa Pasir Bara Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara

Kolom, Opini Tokoh, Padang Lawas Utara, Sumatera, Surat dan Sumbangan Pembaca, Tanah Nusantara|1 hari lalu19 November 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Desa Pasir Bara Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, ternyata memiliki sejarah yang unik sebelum menjadi

Melahirkan Pemimpin Berkualitas dari Pilkades

Kolom, Labuhan Batu, Opini Tokoh, Sumatera, Tanah Nusantara|6 hari lalu13 November 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mengajarkan masyarakat untuk berperan aktif melahirkan pemimpin berkualitas. Sebagai pemilik hak suara, masyarakat harus pula

Mencetak Generasi Emas Anti Narkoba Bukan Hanya Tugas Granat

Kolom, Labuhan Batu, Opini Tokoh, Sumatera, Tanah Nusantara|7 hari lalu13 November 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | SEPEKAN belakangan ini puluhan Finalis Duta Anti Narkoba dikarantina oleh DPC Granat Labuhanbatu. Tujuannya hanya satu, menjadikan mereka sebagai generasi

Pantaskah Kita Disebut “Aku Pahlawan Masa Kini”

Kolom, Labuhan Batu, Opini Tokoh, Sumatera, Tanah Nusantara|10 November 201910 November 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Mereka, para pendahulu kita bertekad satu tujuan dari berbagai lini melawan penjajah di negeri tercinta Indonesia. Tak ada senjata canggih,

Pertanggujawaban Telunjuk Mereka

Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Opini Tokoh, Sumatera, Surat dan Sumbangan Pembaca, Tanah Nusantara|18 Oktober 201918 Oktober 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Usiamu tak lagi muda. Sama seperti umur Republik Indonesia saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan kemerdekaan 74

Mencari Pemimpin Visioner

Opini Tokoh, Tanah Nusantara|6 Oktober 20196 Oktober 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Jelang penetapan, bakal calon kepala daerah oleh sejumlah partai pada pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2020 dibanjiri

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank. Wakil rakyat yang menjadi debitur bank berplat merah ini punya bermacam alasan sampai mereka menyekolahkan atau menggadaikan SK-nya. Apalagi, mengagunkan SK anggota dewan mendapat kredit permohonan pinjaman dari bank tak perlu repot. Anggota dewan tidak perlu harus memiliki jaminan aset, seperti rumah, mobil, atau aset tidak bergerak lainnya. Besarnya pinjaman pun mulai Rp100 juta hingga Rp500 juta bahkan Rp1 miliar. Umumnya, para anggota dewan menggunakan uang kredit itu untuk membayar pinjaman waktu kampanye, sisanya untuk biaya operasional selama menjadi wakil rakyat. Nilai gadai yang sangat fantastis inilah yang membuat mereka tergiur meski hal itu tidak ada salahnya. Sama seperti ASN, toh tak sedikit juga yang menyekolahkan SK-nya. Anggota dewan beranggapan, dititipkannya SK mereka ke bank akan terjamin keamanannya. Kalau di simpan di rumah, dikhawatirkan SK tersebut akan hilang atau lupa disimpan di mana. Jika dititipkan ke bank, alasan mereka SK itu akan disimpan di dalam brangkas bank. Tetapi, menyekolahkan SK tersebut tergantung pribadi masing-masing anggota dewan. Meskipun, menggadaikan SK pengangkatan wakil rakyat tidak bisa dipandang satu sisi saja. Tetapi, sekali lagi bukan rahasia umum lagi kalau setiap anggota dewan harus setor jatah bulanan ke partai. Nah, cara-cara seperti ini bukan tidak mungkin membuka kran permainan anggaran. Sebab, wakil rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Memang, tak jarang menjadi politisi karena pengabdian, ada yang karena aktualisasi diri, ada pula yang mencari status atau mencari nafkah. Ketika mereka mengejar impian itu, ada banyak biaya politik yang dikeluarkan. Apalagi motivasi "kata" politisi "satu" (menang). Ada cara yang baik dan tidak baik yang mereka lakukan. Ada yang pakai cara meminjam, jual aset, ada banyak cara untuk bisa nyaleg. Inilah alasan mereka harus menggadaikan SK. Saat sudah menang, maka langkah yang dilakukan sekelompok anggota dewan bagaimana bisa melakukan upaya mengembalikan dan menutup biaya saat nyaleg. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman. Alhasil, penawaran bank menjadi salah satu jawaban apalagi suku bunga rendah. Cukup dengan menjaminkan SK pengangkatan sebagai anggota dewan, wakil rakyat dapat melunasi utang kampanyenya tetapi jerat utang tak bisa lepas hingga batas waktu sesuai kesepakatan pihak bank dan anggota dewan. Memang sih, jika dihitung secara matematika utang itu sangat mungkin terlunasi selama menjabat sebagai legislator satu periode (lima tahun). Anggap saja satu anggota DPRD memiliki take home pay dari gaji perbulan mencapai Rp50 juta, sudah dipotong pajak. Belum lagi ditambah dengan uang hasil dari kunjungan kerja. Setiap anggota bisa melaksanakan kunjungan kerja maksimal 4 hari dalam satu minggu. Dan, itu dilakukan rutin hampir setiap minggu. Sebab, dari kunjungan kerja ada uang transport, lalu uang representatif, dan ada uang saku. Tetapi, lagi-lagi apakah budaya ini akan mendidik rakyat yang terwakili? Wallahu A'lam.

Sekolahkan SK untuk Bayar Utang Kampanye

Opini Tokoh, Politik, Tanah Nusantara|26 September 201926 September 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank.

Berharap Pada Manusia Adalah Patah Hati Yang Disengaja

Labuhanbatu Selatan, Opini Tokoh, Sumatera, Surat dan Sumbangan Pembaca|2 Agustus 20192 Agustus 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | “Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia.” (Ali bin Abi Thalib)

Bekerja Itu Bukan Hanya Cari Uang

Labuhanbatu Selatan, Opini Tokoh, Sumatera, Surat dan Sumbangan Pembaca|1 Agustus 20191 Agustus 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kebutuhan hidup yang semakin tinggi membuat orang harus bekerja keras, sementara bagi sebagian orang bekerja keras juga menjadi tuntutan untuk