Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Pusat Kendaraan Listrik di ASEAN

Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Pusat Kendaraan Listrik di ASEAN
Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Pusat Kendaraan Listrik di ASEAN

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Industri sepeda motor nasional saat ini telah berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, investasi dan penyerapan tenaga kerja. Bahkan, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri otomotif merupkakan salah satu sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0.

“Dalam roadmap pengembangan industri kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia menargetkan produksi sepeda motor akan tumbuh sampai 10 juta unit pada tahun 2025, dengan target ekspor satu juta unit kendaraan per tahun di tahun 2025,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) Motobike Expo 2019 di Jakarta, Jumat (29/11).

Menperin Agus menyebutkan, dari sisi produksi dan penjualan sepeda motor nasional sejak tahun 2010 sampai 2018 telah mencapai rata-ata di atas 6,5 juta unit per tahun. Hal ini membawa dampak positif karena banyak industri komponen lokal yang turut tumbuh sejalan dengan peningkatan produksi tersebut.

“Dapat saya sampaikan, produksi sepeda motor periode Januari-Oktober 2019, tercatat sebanyak 6,2 juta unit, di mana penjualan domestik sebesar 5,5 juta unit dan ekspor sebesar 682 ribu unit,” ungkapnya. Adapun negara utama tujuan ekspor sepeda motor dari Indonesia, di antaranya ke Filipina, Thailand, Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Jepang, Eropa Barat dan Amerika Latin.

Agus menambahkan, pemerintah juga mentargetkan sekitar 20 persen dari total produksi nasional atau sebanyak 2 juta unit pada tahun 2025 adalah sepeda motor listrik. Dari jumlah tersebut, diharapkan terjadi peningkata hingga tahun 2029. Sehingga, pada 2030 Indonesia diproyeksikan menjadi pusat kendaraan listrik di kawasan ASEAN

“Untuk merealisasikan target tersebut, kami secara agresif mengajak para produsen otomotif agar membuka kegiatan produksi di Indonesia. Pemerintah yakin bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan pada sektor otomotif, sehingga target pada tahun 2030 tersebut, bukan hal yang mustahil untuk dicapai,” tegas Menperin.

Pacu kendaraan listrik

Target peningkatan produksi kendaraan listrik di Tanah Air, telah didukung melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Perpres No. 55/2019 mengamanatkan pengaturan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai termasuk sepeda motor listrik guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.

Untuk itu, pemerintah mengajak industri komponen dan pendukung otomotif bersama-sama menyiapkan diri untuk memasuki era kendaraan listrik maupun teknologi kendaraan ramah lingkungan lainnya melalui peningkatan sumber daya manusia dan manajemen industri, serta peningkatan penguasaan teknologi melalui aktivitas Reseach and Development (R&D) dan desain.

“Dengan adanya regulasi tersebut, percepatan program diatur secara rinci, mulai dari litbang, TKDN, sampai dengan insentif yang akan diberikan,” tuturnya. Tentunya hal itu menjadi peluang baru bagi industri manufaktur dan komponen dalam negeri untuk memulai aktivitas litbang dan desain kendaraan listrik serta komponen utama pendukungnya. Karena pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 100% lokal konten pada produk otomotif Indonesia.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, di mana salah satunya mengatur tentang super deduction tax bagi kegiatan riset, inovasi dan vokasi yang dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto sampai 200%-300%.

“Ini suatu yang sangat luar biasa, mudah-mudahan para produsen bisa memanfaatkan dengan baik kebijakan dari pemerintah tersebut. Bagi principal yang belum ada kegiatan produksi di sini, saya kira ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan invetasi di Indonesia,” terangnya.

Selain itu, Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) melakukan proyek demonstrasi dan studi bersama sepeda motor listrik dan mobile battery sharing di Kota Bandung dan Provinsi Bali sebagai salah satu langkah strategis dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia

“Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, pemerintah berharap meningkatnya masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, baik itu roda empat maupun roda dua. Karena manfaat kendaraan listrik ramah lingkungan, dan mendukung upaya pemerintah menekan defisit neraca perdagangan,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, Menperin memberikan apresiasi kepada PT. Dyandra Promosindo atas terselenggaranya IIMS Motobike Expo 2019, yang tidak hanya sekadar sebagai wadah bagi pemegang merek kendaraan roda dua dan aftermarket untuk berbagi informasi seputar produk dan inovasi terbaru mereka kepada para pencinta motor di Tanah Air, namun juga menjadi tempat yang tepat untuk mendorong masyarakat agar beralih ke green energy dengan salah beberapa program andalan antara lain Eco-Moving dan Electric Morning Ride.

“Semoga rangkaian kegiatan pemeran, presentasi produk, test drive, dan kegiatan atraktif lainnya dapat menjadi barometer baru pameran industri sepeda motor berskala internasional serta meningkatkan kegairahan industri sepeda motor listrik di tanah air,” tandasnya. (Tim)




Pabrik Karbon Hitam di Cilegon Bakal Tekan Impor Rp 1,5 Triliun

Pabrik Karbon Hitam di Cilegon Bakal Tekan Impor Rp 1,5 Triliun
Pabrik Karbon Hitam di Cilegon Bakal Tekan Impor Rp 1,5 Triliun

BANTEN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri yang menghasilkan produk substitusi impor. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menarik investasi sektor tersebut, yang diharapkan bisa mengurangi defisit neraca perdagangan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nah, ini yang sekarang dilakukan oleh Cabot, mereka akan menambah produksi black carbon yang diproduksi dari fase pertama perkembangan industrinya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik PT. Cabot Asia Pacific South (PT CAPS) di Cilegon, Banten, Kamis (21/11).

Saat ini, PT. Cabot Indonesia (PT CI) merupakan satu-satunya produsen karbon hitam (carbon black) di dalam negeri, dengan total kapasitas produksi mencapai 90.000 ton per tahun. Korporasi ini akan menambah jumlah investasinya di Tanah Air sebesar Rp1,4 triliun guna mendongkrak produksi carbon black sebanyak 80.000-90.000 ton per tahun dan masterbatch sekitar 20.000 ton per tahun.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada PT. Cabot Indonesia yang akan membangun pabrik carbon black dan masterbatch di Indonesia. Kami memberi tantangan kepada Cabot Indonesia agar bisa operasional pada awal 2021,” ungkap Agus.

Menperin menyampaikan, kebutuhan serat karbon hitam di industri dalam negeri saat ini masih cukup banyak, yang 70 persen dipasok dari luar negeri. “Berdasarkan data yang kami terima, kebutuhan dari carbon black di dalam negeri sebesar 230 ribu ton per tahun. Dan, 70 persen dari kebutuhan tersebut dari berbagai macam negara, termasuk China dan India,” ucapnya.

Peningkatan kapasitas dari proyek ini, adalah menghasilkan carbon black lokal berkualitas tinggi yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia dan Asia Tenggara, yang meningkat sekitar 4-5 persen setiap tahunnya. Carbon black biasanya digunakan sebagai penguat pada produk ban dan produk karet lainnya. Selain itu, carbon black digunakan sebagai pigmen warna untuk plastik, cat dan tinta.

Menperin berharap, agar proses pembangunan pabrik PT CAPS dapat berjalan lancar. Sebab, dengan beroperasinya PT CAPS, Indonesia akan mampu melakukan substitusi impor carbon black sebesar 90.000 ton per tahun dengan nilai Rp1,5 triliun per tahun.

“Memang saat ini kami sedang mendorong industri yang menghasilkan substitusi impor, seperti yang dilakukan oleh Cabot. Selain itu, kami memacu industri yang berorientasi ekspor,” tegasnya. Agus juga mengimbau agar proyek ini mengutamakan pada penggunaan komponen dan tenaga kerja lokal.

Senior Vice President sekaligus President of Reinforcement Materials Cabot Corporation, Bart Kalkstein mengatakan, pihaknya berinvestasi sebesar USD100 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi black carbon.

“Sebagai produsen carbon black terbesar di dunia, kami memiliki posisi khusus untuk memperluas langkah kami secara global untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah di dunia,” ungkapnya.

Bart menambahkan, perluasan fasilitas produksi di Cilegon ini merupakan bagian proyek peningkatan kapasitas dan debottlenecking global yang telah diumumkan pada Mei 2018. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan Cabot untuk mendukung pertumbuhan industri ban dan karet, serta karbon khusus di seluruh dunia.

Cabot telah mencatatkan perkembangan yang signifikan dalam mencapai tujuan peningkatan kapasitas produksi carbon black secara global sebesar 300 ribu metrik ton, dan akan mencapai target setelah proses commissioning dari fasilitas produksi baru ini.

Industri kimia jadi prioritas

Pada kesempatan yang sama, Menperin Agus menyampaikan, selama ini sektor industri konsisten menjadi penggerak utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Sebab, sektor industri berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, salah satu sektor manufaktur yang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional, yakni industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Sepanjang tahun 2018, sektor tersebut memberikan kontribusi hingga Rp166,89 triliun, dan pada triwulan II-2019 sebesar Rp63,88 triliun.

Sepanjang tahun lalu, nilai ekspor industri kimia menyentuh di angka USD8,79 miliar dengan total investasi mencapai Rp. 26,2 triliun. “Industri kimia merupakan satu dari lima sektor yang sedang mendapat prioritas pengembangan, sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” ujar Menperin.

Menperin menyebutkan, dalam upaya menggenjot daya saing industri nasional, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain memfasilitasi pemberian insentif fiskal seperti tax allowance, tax holiday, dan super deduction tax.

“Selain itu, melakukan upaya pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan pasar dalam negeri dan pasar ekspor, serta Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN),” ungkapnya.

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0. “Dalam upaya mendukung pelaksanaan Making Indonesia 4.0, pemerintah tengah mengupayakan penguatan SDM melalui program vokasi industri. Hal ini sangat penting guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan kompeten sesuai kebutuhan industri,” tandasnya. (Tim)




Dua Industri Top Korsel Minat Investasi di Indonesia

Dua Industri Top Korsel Minat Investasi di Indonesia
Dua Industri Top Korsel Minat Investasi di Indonesia

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan investasi dari Korea Selatan, terutama di sektor industri yang menjadi prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini juga dilakukan untuk memperdalam struktur industri di dalam negeri, sebab Korsel memiliki sejumlah korporasi yang telah berperan dalam rantai pasok global.

“Salah satu perusahaan dari Korsel, yakni LG Chemical, telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi membangun pabrik baterai terintegrasi di Indonesia, yang meliputi pabrik baterai sel, baterai modul, hingga fasilitas daur ulang baterai,” Kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (21/11).

Pada Selasa (19/11), Menperin Agus bersama jajaran melakukan one on one meeting dengan direksi LG Chemical. Dari hasil pertemuan tersebut, LG Chemical berkomitmen menanamkan investasinya senilai USD2,3 miliar. “LG ingin melakukan investasi di ASEAN. Indonesia merupakan salah satu yang menjadi fokus,” ungkap Agus.

Menurut Menperin, LG Chemical sudah melakukan kajian-kajian awal agar investasinya di Indonesia dapat sukses dan sesuai rencana. Korporasi raksasa asal Negeri Ginseng itu juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan studi terkait penggunaan baterai listrik pada sepeda motor dalam mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

“LG berniat untuk melakukan penelitian dan mendukung studi, melakukan kajian-kajian untuk kendaraan, terutama sepeda motor listrik,” paparnya.

Agus pun mengungkapkan, pihaknya menyambut baik rencana LG tersebut dan menyarankan untuk memilih Surabaya, Jawa Timur sebagai wilayah yang akan diuji coba dengan penggunakan motor berbaterai besutan LG Chemical.

“Surabaya sangat ingin untuk mendukung lingkungan yang sehat. Ini merupakan satu kesatuan yang diharapkan sesuai dengan harapan LG dan Indonesia, yang sama-sama saling menguntungkan,” ujarnya.

Substitusi Impor

Menperin menambahkan, Kemenperin juga terus berupaya melakukan penjajakan peluang investasi sektor industri dari perusahaan-perusahan top di Korsel yang belum memiliki kegiatan produksi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan substitusi produk impor. Salah satu yang telah dijajaki adalah SK Group.

“SK Group sangat antusias berinvestasi di Tanah Air, pada sektor industri. Mereka akan mengirimkan timnya untuk fokus menentukan industri mana yang akan mereka pilih dan mencari mitra di dalam negeri untuk bekerja sama membangun industri,” tuturnya.

Menperin berharap, SK Group bisa mengembangkan industri petrokimia di Indonesia Tanah Air. Hal ini bertujuan agar menekan impor produk petrokimia yang dibutuhkan untuk bahan baku industri di dalam negeri. “Untuk itu, mereka sedang mempelajari kemungkinan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air,” terangnya.

Saat ini, SK Group bergerak pada tiga kelompok bisnis, yakni energi dan kimia (45%), komunikasi dan teknologi informasi(ICT) dan semi konduktor (37%), serta jasa dan logistik (18%).

“Kami mengejar investasi sektor petrokimia sebagai upaya mensubstitusi produk impor untuk kebutuhan dalam negeri,” tegasnya. Hampir 6 juta ton kebutuhan bahan baku petrokimia diserap pasar dalam negeri, sementara pasokan produksi dari domestik hanya sanggup memenuhi 2 juta ton. (Tim)




Kemenperin Dorong AMMDes dan Esemka Jadi Solusi Pacu Perekonomian Desa

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian memfasilitasi sejumlah pelaku industri dalam negeri untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XXI tahun 2019 di Bengkulu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini berlangsung di Bengkulu pada tanggal 22-25 September 2019.  “Untuk tahun ini, kami menampilkan produk unggulan dari PT. Solo Manufaktur Kreasi (SMK), PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI), dan PT. Sefator Deos Maks. Selain itu, Kemenperin menampilkan produk hasil riset Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Industri,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta, Selasa (24/9).  Putu menjelaskan, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan TTG nasional ini karena menjadi ajang bagi para inventor, kreator, dan inovator teknologi dari desa-desa di berbagai daerah untuk mempromosikan hasil temuannya. Apalagi, tema tahun ini mengaitkan dengan upaya meningkatkan inovasi teknologi dalam kesiapan menyongsong era industri 4.0, yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pedesaan.  “Guna mendukung tujuan tersebut, maka kami tunjukkan beberapa karya anak bangsa dari industri kita. Contohnya, Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) yang diproduksi PT KMWI telah mendapat pujian dari Bapak Eko Putro Sandjojo karena dapat meningkatkan produktivitas di pedesaan secara lebih efektif sehingga mendorong kegiatan ekonomi dan penguasaan teknologi tepat guna,” paparnya.  Gelar TTG Nasional XXI dibuka secara resmi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo pada Minggu (22/9). Mendes PDTT melihat langsung dua unit AMMDes, yakni yang menggunakan aplikasi pengolah serabut kelapa dan perontok multiguna.  “Saat itu, AMMDes pengolah serabut kelapa cukup mendapat perhatian dari para pengunjung. Sebab, sejalan dengan upaya Kemenperin dalam menjalankan hilirisasi industri kelapa, serabut kelapa itu bisa banyak dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Misalnya untuk jok, panel dan insulator kendaraan bermotor,” ujar Putu.  Dalam waktu dekat, AMMDes pengolah serabut kelapa akan dilakukan pilot project di Kabupaten Indragilir Hilir, Kab. Pangandaran dan Kab. Ciamis dengan menggandeng koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah setempat. “Selain bisa menjadi jok kendaraan, serabut kelapa dapat diolah pula menjadi produk turunan lain seperti coco fiber, coco peat, coco board, coco bed, furnitur dan akustik serta bahan bangunan lainnya,” imbuhnya.  Sementara itu, AMMDes perontok multiguna bisa dimanfaatkan sebagai pengupas berbagai komoditas, di antaranya beras, jagung, dan kopi. “Jadi, semua aplikasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat di pedesaan. Sangat luas penggunaannya. Karena AMMDes ini juga dilengkapi power take off (PTO), yang bisa menggerakkan alat-alat pertanian dan defential lock dengan ban yang bisa disesuaikan dengan medan jalannya, sehingga tidak selip untuk menempuh medan ekstrim dan infarstruktur minim,” jelas Putu.  Selanjutnya, para pengunjung Gelar TTG Nasional XXI cukup antusias memperhatikan mobil Esemka yang tengah dipajang, yaitu tipe pick up dengan merek Bima. Kendaraan produksi PT SMK ini telah melakukan kerja sama dengan 30 industri komponen lokal.  Pada tahun pertama, PT SMK menargetkan produksi sebanyak 3.500 unit pick up Bima. Pabrik yang beroperasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini akan menyerap tenaga kerja lokal hingga 300 orang. “Kami mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menandatangani pembelian 12 unit Esemka. Kami juga optimistis, Esemka dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa,” ungkapnya.  Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan, pihaknya bangga terhadap kehadiran mobil Esemka sebagai produk industri dalam negeri. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Bengkulu berminat untuk memesan karya anak bangsa tersebut.  “Siapa lagi kalau bukan kita yang bangga menggunakan produk dalam negeri ini. Harapan kami, tahun 2020 nanti, mobil Esemka sudah masuk e-katalog, sehingga proses pengadaannya bisa lebih sederhana. Kami terus dorong teknologi nasional, agar bangsa ini kompetitif di mata dunia,” tandasnya.  Sedangkan, Mendes PDTT menginginkan PT SMK dapat memberikan pelatihan perbengkelan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Jadi, mereka bisa mengerti tentang merawat kendaraan. Apalagi, yang namanya penjualan kendaraan itu salah satu kunci keberhasilannya adalah aftersales,” tutur Eko.  Inovasi teknologi industri  Putu menambahkan, dalam ajang TTG Nasional XXI di Bengkulu, pihaknya pun memperkenalkan produk PUFFER (Pure Water For Life), yaitu mesin penjernih air portabel. Alat ini akan digunakan di sejumlah rumah sakit untuk air bersih dan air minum untuk kebutuhan rumah sakit. Dikembangkan pula unit yang sesuai peruntukan Puskemas dan Kelompok Masyarakat antara 50-200 KK. Hasil inovasi ini diharapkan dapat melayani masyarakat untuk kebutuhan air yang sehat.  “Alat ini dapat mensterilkan air yang berasal dari sumber air baku seperti laut, sungai, danau, dan sumur menjadi air yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mandi, masak dan air minum. Mesin penjernih air ini bahkan sudah terkoneksi dengan teknologi industri 4.0 dengan online monitor untuk kinerja alat dan kualitas air yang dihasilkan serta dilengkapi dengan predictive maintenance untuk menjaga kualitas air,” terangnya.  Disamping itu, Kemenperin turut menampilkan berbagai teknologi terkini tepat guna yang telah dikembangkan oleh Balai-balai industri di bawah binaannya. “Untuk tahun ini, diikuti oleh tiga Balai Besar dan lima Baristand Industri,” sebut Putu.  Adapun teknologi yang ditampilkan adalah Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dengan aplikasi Dobby Elektronik dari hasil inovasi Balai Besar Tekstil, Peningkatan Mutu Kosmetik (Krim) Berbasis Turunan Kelapa Sawit dengan Pendekatan Nanoteknologi (Balai Besar Kimia Kemasan), dan Teknologi Pengolahan Limbah Industri (Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri).  Selanjutnya, Rekayasa dan Rancang Bangun Material Heat Resistant Fire Grade untuk Spare Part Boiler pada Pabrik Kelapa Sawit (Baristand Medan), serta Pengembangan Teknologi Proses dan Desain Peralatan untuk Produksi Alat Kesehatan, Otomotif, dan Karet Tambang Berbasis Karet Alam dan Biomassa (Baristand Palembang).  Berikutnya, Aplikasi dan Pengembangan Pigmen Warna Alam Gambir pada Produk Tekstil Ramah Lingkungan IKM dan Alat Pemecah Kemiri (Baristand Padang),Diversifikasi Produk Minyak Atsiri dan Produk Ikan (Baristand Ambon), serta Penerapan Teknologi Internet of Things (IoT) untuk fermentasi tembakau (Baristand Surabaya). (Tim)
Kemenperin Dorong AMMDes dan Esemka Jadi Solusi Pacu Perekonomian Desa

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian memfasilitasi sejumlah pelaku industri dalam negeri untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XXI tahun 2019 di Bengkulu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini berlangsung di Bengkulu pada tanggal 22-25 September 2019.

“Untuk tahun ini, kami menampilkan produk unggulan dari PT. Solo Manufaktur Kreasi (SMK), PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI), dan PT. Sefator Deos Maks. Selain itu, Kemenperin menampilkan produk hasil riset Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Industri,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta, Selasa (24/9).

Putu menjelaskan, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan TTG nasional ini karena menjadi ajang bagi para inventor, kreator, dan inovator teknologi dari desa-desa di berbagai daerah untuk mempromosikan hasil temuannya. Apalagi, tema tahun ini mengaitkan dengan upaya meningkatkan inovasi teknologi dalam kesiapan menyongsong era industri 4.0, yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pedesaan.

“Guna mendukung tujuan tersebut, maka kami tunjukkan beberapa karya anak bangsa dari industri kita. Contohnya, Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) yang diproduksi PT KMWI telah mendapat pujian dari Bapak Eko Putro Sandjojo karena dapat meningkatkan produktivitas di pedesaan secara lebih efektif sehingga mendorong kegiatan ekonomi dan penguasaan teknologi tepat guna,” paparnya.

Gelar TTG Nasional XXI dibuka secara resmi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo pada Minggu (22/9). Mendes PDTT melihat langsung dua unit AMMDes, yakni yang menggunakan aplikasi pengolah serabut kelapa dan perontok multiguna.

“Saat itu, AMMDes pengolah serabut kelapa cukup mendapat perhatian dari para pengunjung. Sebab, sejalan dengan upaya Kemenperin dalam menjalankan hilirisasi industri kelapa, serabut kelapa itu bisa banyak dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Misalnya untuk jok, panel dan insulator kendaraan bermotor,” ujar Putu.

Dalam waktu dekat, AMMDes pengolah serabut kelapa akan dilakukan pilot project di Kabupaten Indragilir Hilir, Kab. Pangandaran dan Kab. Ciamis dengan menggandeng koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah setempat. “Selain bisa menjadi jok kendaraan, serabut kelapa dapat diolah pula menjadi produk turunan lain seperti coco fiber, coco peat, coco board, coco bed, furnitur dan akustik serta bahan bangunan lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, AMMDes perontok multiguna bisa dimanfaatkan sebagai pengupas berbagai komoditas, di antaranya beras, jagung, dan kopi. “Jadi, semua aplikasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat di pedesaan. Sangat luas penggunaannya. Karena AMMDes ini juga dilengkapi power take off (PTO), yang bisa menggerakkan alat-alat pertanian dan defential lock dengan ban yang bisa disesuaikan dengan medan jalannya, sehingga tidak selip untuk menempuh medan ekstrim dan infarstruktur minim,” jelas Putu.

Selanjutnya, para pengunjung Gelar TTG Nasional XXI cukup antusias memperhatikan mobil Esemka yang tengah dipajang, yaitu tipe pick up dengan merek Bima. Kendaraan produksi PT SMK ini telah melakukan kerja sama dengan 30 industri komponen lokal.

Pada tahun pertama, PT SMK menargetkan produksi sebanyak 3.500 unit pick up Bima. Pabrik yang beroperasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini akan menyerap tenaga kerja lokal hingga 300 orang. “Kami mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menandatangani pembelian 12 unit Esemka. Kami juga optimistis, Esemka dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa,” ungkapnya.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan, pihaknya bangga terhadap kehadiran mobil Esemka sebagai produk industri dalam negeri. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Bengkulu berminat untuk memesan karya anak bangsa tersebut.

“Siapa lagi kalau bukan kita yang bangga menggunakan produk dalam negeri ini. Harapan kami, tahun 2020 nanti, mobil Esemka sudah masuk e-katalog, sehingga proses pengadaannya bisa lebih sederhana. Kami terus dorong teknologi nasional, agar bangsa ini kompetitif di mata dunia,” tandasnya.

Sedangkan, Mendes PDTT menginginkan PT SMK dapat memberikan pelatihan perbengkelan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Jadi, mereka bisa mengerti tentang merawat kendaraan. Apalagi, yang namanya penjualan kendaraan itu salah satu kunci keberhasilannya adalah aftersales,” tutur Eko.

Inovasi teknologi industri

Putu menambahkan, dalam ajang TTG Nasional XXI di Bengkulu, pihaknya pun memperkenalkan produk PUFFER (Pure Water For Life), yaitu mesin penjernih air portabel. Alat ini akan digunakan di sejumlah rumah sakit untuk air bersih dan air minum untuk kebutuhan rumah sakit. Dikembangkan pula unit yang sesuai peruntukan Puskemas dan Kelompok Masyarakat antara 50-200 KK. Hasil inovasi ini diharapkan dapat melayani masyarakat untuk kebutuhan air yang sehat.

“Alat ini dapat mensterilkan air yang berasal dari sumber air baku seperti laut, sungai, danau, dan sumur menjadi air yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mandi, masak dan air minum. Mesin penjernih air ini bahkan sudah terkoneksi dengan teknologi industri 4.0 dengan online monitor untuk kinerja alat dan kualitas air yang dihasilkan serta dilengkapi dengan predictive maintenance untuk menjaga kualitas air,” terangnya.

Disamping itu, Kemenperin turut menampilkan berbagai teknologi terkini tepat guna yang telah dikembangkan oleh Balai-balai industri di bawah binaannya. “Untuk tahun ini, diikuti oleh tiga Balai Besar dan lima Baristand Industri,” sebut Putu.

Adapun teknologi yang ditampilkan adalah Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dengan aplikasi Dobby Elektronik dari hasil inovasi Balai Besar Tekstil, Peningkatan Mutu Kosmetik (Krim) Berbasis Turunan Kelapa Sawit dengan Pendekatan Nanoteknologi (Balai Besar Kimia Kemasan), dan Teknologi Pengolahan Limbah Industri (Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri).

Selanjutnya, Rekayasa dan Rancang Bangun Material Heat Resistant Fire Grade untuk Spare Part Boiler pada Pabrik Kelapa Sawit (Baristand Medan), serta Pengembangan Teknologi Proses dan Desain Peralatan untuk Produksi Alat Kesehatan, Otomotif, dan Karet Tambang Berbasis Karet Alam dan Biomassa (Baristand Palembang).

Berikutnya, Aplikasi dan Pengembangan Pigmen Warna Alam Gambir pada Produk Tekstil Ramah Lingkungan IKM dan Alat Pemecah Kemiri (Baristand Padang),Diversifikasi Produk Minyak Atsiri dan Produk Ikan (Baristand Ambon), serta Penerapan Teknologi Internet of Things (IoT) untuk fermentasi tembakau (Baristand Surabaya). (Tim)




Kemenperin Gandeng Korea Wujudkan Program Citarum Harum

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Pemerintah bertekad untuk merevitalisasi dan merehabilitasi sungai Citarum. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.  “Bapak Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program Citarum Harum. Kegiatan revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum direncanakan dilakukan secara bertahap selama tujuh tahun,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Selasa (24/9).  Kepala BPPI mengemukakan, sungai Citarum memegang peranan strategis bagi kehidupan masyarakat di Jawa Barat hingga wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Bahkan, mampu menjadi menopang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk sektor industri.  Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2018, industri tekstil merupakan sektor dominan yang berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan persentase populasi mencapai 70,9%, disusul oleh industri makanan dan minuman (5,8%), logam (4,9%), kimia (4,4%) serta kertas (3,6%).  “Selain itu, sungai Citarum melalui 10 Kabupaten dan 3 Kota di Jawa Barat dengan lebih dari 25 juta jiwa bergantung pada kualitas sungai Citarum,” ungkapnya. Melihat fungsi penting tersebut, pemerintah menetapkan Citarum sebagai Sungai Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.  Dalam hal ini, Kemenperin sebagai pembina sektor industri merasa perlu menetapkan segera langkah-langkah strategis untuk membantu keberhasilan program Citarum Harum. Apalagi, dalam Perpres 15/2018, disebutkan tanggung jawab Kemenperin.  “Kami akan memberikan dukungan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha industri di DAS Citarum, termasuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi kepada pelaku industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Ngakan.  Guna merealisasikan upaya tersebut, Balai Besar Tekstil selaku salah salah satu unit litbang di bawah BPPI Kemenperin melakukan kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, UNDP Seoul Policy Centre, dan Korea Environment Corporation (K-Eco) untuk menyelenggarakan seminar bertajuk “Developing Real-time Monitoring System and Resources Efficiency” pada 25 September 2019.  “Seminar ini merupakan implementasi program dari Development Solutions Partnership: Sustainable Wastewater Management in Indonesia, yang merupakan wujud kerja sama BBT Kemenperin dengan UNDP Indonesia, UNDP Seoul Policy Centre, dan K-Eco,” imbuhnya.  Selain sebagai ajang berbagi pengalaman tentang cara pengelolaan pencemaran lingkungan dari para praktisi, baik itu yang berasal dari Indonesia maupun Korea Selatan, seminar ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam membangun kerangka kerja dan panduan teknis pembangunan industri yang efisien melalui penerapan prinsip Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP).  Selanjutnya, langkah sinergi dilanjutkan dengan pilot project RECP di industri tekstil yang berada di kawasan DAS Citarum, serta penggunaan teknologi tele-monitoring system untuk informasi kualitas limbah dan deteksi dini kebocoran (malfungsi) pengelolaan limbah.  “Teknologi tele-monitoring system merupakan teknologi pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) yang akan terus menerus mengirimkan data secara real time kepada perusahaan industri mengenai parameter-parameter baku mutu lingkungan tertentu,” kata Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Teddy Sianturi.  Melalui penerapan tele-monitoring system, diharapkan pengawasan dan pengelolaan limbah bagi industri di sekitar DAS Citarum dapat menjadi lebih mudah, terkontrol dan terintegrasi, sehingga penanganan permasalahan pencemaran industri dapat dilakukan secara terpadu. (Tim)
Kemenperin Gandeng Korea Wujudkan Program Citarum Harum

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Pemerintah bertekad untuk merevitalisasi dan merehabilitasi sungai Citarum. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

“Bapak Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program Citarum Harum. Kegiatan revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum direncanakan dilakukan secara bertahap selama tujuh tahun,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Selasa (24/9).

Kepala BPPI mengemukakan, sungai Citarum memegang peranan strategis bagi kehidupan masyarakat di Jawa Barat hingga wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Bahkan, mampu menjadi menopang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk sektor industri.

Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2018, industri tekstil merupakan sektor dominan yang berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan persentase populasi mencapai 70,9%, disusul oleh industri makanan dan minuman (5,8%), logam (4,9%), kimia (4,4%) serta kertas (3,6%).

“Selain itu, sungai Citarum melalui 10 Kabupaten dan 3 Kota di Jawa Barat dengan lebih dari 25 juta jiwa bergantung pada kualitas sungai Citarum,” ungkapnya. Melihat fungsi penting tersebut, pemerintah menetapkan Citarum sebagai Sungai Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Dalam hal ini, Kemenperin sebagai pembina sektor industri merasa perlu menetapkan segera langkah-langkah strategis untuk membantu keberhasilan program Citarum Harum. Apalagi, dalam Perpres 15/2018, disebutkan tanggung jawab Kemenperin.

“Kami akan memberikan dukungan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha industri di DAS Citarum, termasuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi kepada pelaku industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Ngakan.

Guna merealisasikan upaya tersebut, Balai Besar Tekstil selaku salah salah satu unit litbang di bawah BPPI Kemenperin melakukan kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, UNDP Seoul Policy Centre, dan Korea Environment Corporation (K-Eco) untuk menyelenggarakan seminar bertajuk “Developing Real-time Monitoring System and Resources Efficiency” pada 25 September 2019.

“Seminar ini merupakan implementasi program dari Development Solutions Partnership: Sustainable Wastewater Management in Indonesia, yang merupakan wujud kerja sama BBT Kemenperin dengan UNDP Indonesia, UNDP Seoul Policy Centre, dan K-Eco,” imbuhnya.

Selain sebagai ajang berbagi pengalaman tentang cara pengelolaan pencemaran lingkungan dari para praktisi, baik itu yang berasal dari Indonesia maupun Korea Selatan, seminar ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam membangun kerangka kerja dan panduan teknis pembangunan industri yang efisien melalui penerapan prinsip Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP).

Selanjutnya, langkah sinergi dilanjutkan dengan pilot project RECP di industri tekstil yang berada di kawasan DAS Citarum, serta penggunaan teknologi tele-monitoring system untuk informasi kualitas limbah dan deteksi dini kebocoran (malfungsi) pengelolaan limbah.

“Teknologi tele-monitoring system merupakan teknologi pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) yang akan terus menerus mengirimkan data secara real time kepada perusahaan industri mengenai parameter-parameter baku mutu lingkungan tertentu,” kata Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Teddy Sianturi.

Melalui penerapan tele-monitoring system, diharapkan pengawasan dan pengelolaan limbah bagi industri di sekitar DAS Citarum dapat menjadi lebih mudah, terkontrol dan terintegrasi, sehingga penanganan permasalahan pencemaran industri dapat dilakukan secara terpadu. (Tim)




Menperin : Investasi Korsel Perkuat Struktur Manufaktur RI

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian aktif menarik investor Korea Selatan untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia agar bisa memperkuat struktur sektor manufaktur di dalam negeri. Langkah ini juga sekaligus akan memacu daya saing industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.  “Korea adalah salah satu top 10 investor di Indonesia. Mereka punya industri yang potensial, khususnya sektor manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan keynote speech pada acara Indonesia - Korea Conference 2019: Charting A Blueprint for Robust Partnership di Jakarta, Rabu (18/9).  Menperin menyebutkan, sejumlah investor Korsel di sektor industri telah menggelontorkan dananya di Indonesia. Investor yang masuk berasal dari sektor-sektor yang sedang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0.  “Ada beberapa industri besar seperti Posco di sektor industri baja, dan Lotte Chemical di industri kimia yang berinvestasi sekitar USD3,5 miliar,” ungkapnya. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Korsel merupakan investor terbesar ke-8 di Indonesia pada kuartal I-2019.  Total realisasi investasi dari Negeri Ginseng sejak tahun 2014 sampai triwulan I-2019 mencapai USD7,3 miliar. Sementara itu, realisasi investasi sepanjang tahun 2018 sebesar USD1,6 miliar. Investasi mereka didominasi sektor industri mesin dan elektronik (15%), pertambangan (13%), gas dan air (9%), industri sepatu (8%), serta industri karet dan plastik (8%).  “Ada beberapa sektor lagi yang akan masuk. Apalagi untuk elektronika, pangsa pasar produk Korea juga cukup besar di Indonesia,” ujar Airlangga. Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertekad untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan izin usaha, serta memfasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal.  “Dengan demikian, pemerintah akan terus dorong dan fasilitasi, bahwa klaster industri Korea ke depan perlu kita tarik,” tandasnya. Sebab, menurut Menperin, peningkatan investasi merupakan kunci untuk menciptakan lompatan dan terobosan dalam mewujudkan visi Indonesia maju dan sejahtera.  Upaya tersebut, sejalan dengan program prioritas di dalam Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan diri memasuki era industri 4.0. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan lima sektor andalan, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri elektronika, serta industri kimia.  “Makanya investasi terus kami pacu, sehingga akan menggenjot kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Selain itu dapat menghasilkan substitusi impor,” ungkapnya. Penerapan industri 4.0 ini tidak hanya menyasar kepada sektor skala besar, melainkan juga industri kecil dan menengah (IKM) dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitasnya secara lebih efisien.  Airlangga menambahkan, peningkatan investasi juga dapat menjaga kestabilan perekonomian nasional di tengah kondisi ekonomi global yang belum menentu akibat adanya perang dagang. “Kuncinya adalah FDI (Foreign Direct Investment). Seperti yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal dan Dubes Korea, bahwa Indonesia menjadi prioritas dari new southern policy dari Korea,” paparnya.  Sementara itu, Menperin menilai upaya percepatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA) akan mempermudah kerja sama di sektor industri bagi kedua negara. “IK CEPA tentu akan memudahkan sektor industri membangun value chain. IK CEPA juga diharapkan memudahkan pelaku industri komponen dalam negeri berperan dalam global value chain,” terangnya.  Airlangga pun menyampaikan, IK CEPA akan mempengaruhi kerja sama perdagangan dua arah agar saling menguntungkan. “Apalagi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Korea, Bapak Presiden Joko Widodo menargetkan nilai perdagangan kedua negara menjadi USD30 miliar di tahun 2022 atau naik dari yang sekarang sekitar USD18,6 miliar,” tuturnya.  Pada tahun 2017, neraca perdagangan RI-Korsel mengalami surplus sebesar US$78 juta dari total nilai perdagangan yang mencapai USD17 miliar. Tahun lalu, telah ditandatangani sejumlah MoU dengan potensi investasi sebesar USD6,2 miliar dalam rangkaian acara Indonesia-Korea Business and Investment Forum 2018. (Tim)
Menperin : Investasi Korsel Perkuat Struktur Manufaktur RI

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian aktif menarik investor Korea Selatan untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia agar bisa memperkuat struktur sektor manufaktur di dalam negeri. Langkah ini juga sekaligus akan memacu daya saing industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Korea adalah salah satu top 10 investor di Indonesia. Mereka punya industri yang potensial, khususnya sektor manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan keynote speech pada acara Indonesia – Korea Conference 2019: Charting A Blueprint for Robust Partnership di Jakarta, Rabu (18/9).

Menperin menyebutkan, sejumlah investor Korsel di sektor industri telah menggelontorkan dananya di Indonesia. Investor yang masuk berasal dari sektor-sektor yang sedang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Ada beberapa industri besar seperti Posco di sektor industri baja, dan Lotte Chemical di industri kimia yang berinvestasi sekitar USD3,5 miliar,” ungkapnya. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Korsel merupakan investor terbesar ke-8 di Indonesia pada kuartal I-2019.

Total realisasi investasi dari Negeri Ginseng sejak tahun 2014 sampai triwulan I-2019 mencapai USD7,3 miliar. Sementara itu, realisasi investasi sepanjang tahun 2018 sebesar USD1,6 miliar. Investasi mereka didominasi sektor industri mesin dan elektronik (15%), pertambangan (13%), gas dan air (9%), industri sepatu (8%), serta industri karet dan plastik (8%).

“Ada beberapa sektor lagi yang akan masuk. Apalagi untuk elektronika, pangsa pasar produk Korea juga cukup besar di Indonesia,” ujar Airlangga. Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertekad untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan izin usaha, serta memfasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal.

“Dengan demikian, pemerintah akan terus dorong dan fasilitasi, bahwa klaster industri Korea ke depan perlu kita tarik,” tandasnya. Sebab, menurut Menperin, peningkatan investasi merupakan kunci untuk menciptakan lompatan dan terobosan dalam mewujudkan visi Indonesia maju dan sejahtera.

Upaya tersebut, sejalan dengan program prioritas di dalam Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan diri memasuki era industri 4.0. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan lima sektor andalan, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri elektronika, serta industri kimia.

“Makanya investasi terus kami pacu, sehingga akan menggenjot kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Selain itu dapat menghasilkan substitusi impor,” ungkapnya. Penerapan industri 4.0 ini tidak hanya menyasar kepada sektor skala besar, melainkan juga industri kecil dan menengah (IKM) dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitasnya secara lebih efisien.

Airlangga menambahkan, peningkatan investasi juga dapat menjaga kestabilan perekonomian nasional di tengah kondisi ekonomi global yang belum menentu akibat adanya perang dagang. “Kuncinya adalah FDI (Foreign Direct Investment). Seperti yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal dan Dubes Korea, bahwa Indonesia menjadi prioritas dari new southern policy dari Korea,” paparnya.

Sementara itu, Menperin menilai upaya percepatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA) akan mempermudah kerja sama di sektor industri bagi kedua negara. “IK CEPA tentu akan memudahkan sektor industri membangun value chain. IK CEPA juga diharapkan memudahkan pelaku industri komponen dalam negeri berperan dalam global value chain,” terangnya.

Airlangga pun menyampaikan, IK CEPA akan mempengaruhi kerja sama perdagangan dua arah agar saling menguntungkan. “Apalagi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Korea, Bapak Presiden Joko Widodo menargetkan nilai perdagangan kedua negara menjadi USD30 miliar di tahun 2022 atau naik dari yang sekarang sekitar USD18,6 miliar,” tuturnya.

Pada tahun 2017, neraca perdagangan RI-Korsel mengalami surplus sebesar US$78 juta dari total nilai perdagangan yang mencapai USD17 miliar. Tahun lalu, telah ditandatangani sejumlah MoU dengan potensi investasi sebesar USD6,2 miliar dalam rangkaian acara Indonesia-Korea Business and Investment Forum 2018. (Tim)




Industri Kimia Hilir Sumbang PDB Hingga Rp 91,7 Triliun

Industri Kimia Hilir Sumbang PDB Hingga Rp 91,7 Triliun

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Industri kimia hilir telah memberikan kontribusi yang cukup signfikan terhadap perekonomian nasional. Sektor tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri serta menambah penyerapan tenaga kerja serta penerimaan devisa.

“Untuk itu, kami terus giat mendorong pengembangan industri kimia hilir nasional karena membawa manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia dan memacu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim pada pembukaan Pameran Produk Industri Kimia Hilir 2019 di Jakarta, Selasa (10/9).

Rochim menegaskan, pemerintah sedang fokus menumbuhkan industri kimia karena menjadi salah satu sektor prioritas berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Hal ini guna semakin memperkuat dan memperdalam struktur manufaktur serta menciptakan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir di Tanah Air.

“Oleh karenanya, kami ingin mewujudkan industri kimia hilir nasional yang berdaya saing global menuju era industri 4.0,” ujarnya. Apalagi, secara keseluruhan industri kimia hilir nasional saat ini dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan untuk pasar domestik hingga 80%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri barang kimia dan barang dari bahan kimia menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan pada semester pertama tahun 2019 yang mencapai 10,4%. Angka ini melonjak drastis dibanding periode yang sama di tahun 2018, dengan kondisi -7.82%.

“Bahkan, nilai PDB sektor tersebut pada paruh pertama tahun ini mencapai Rp91,7 triliun dan menyumbang sekitar 1,19% terhadap ekonomi nasional,” ungkap Rochim. Produk industri kimia hilir secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu produk karet dan plastik serta produk farmasi, kosmetik dan obat tradisional.

Berikutnya adalah produk kimia hilir lainnya yang mencakup produk pelumas, cat, kimia pembersih, alat pemadam api ringan, produk pewangi ruangan, adhesive, dan produk turunan kimia lainnya. “Industri kimia hilir khususnya industri kimia pembersih, industri cat, dan industri alat pemadam api ringan (APAR) digolongkan ke dalam sektor industri barang kimia dan barang dari bahan kimia,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan, pemerintah semakin aktif menarik investasi di sektor industri kimia untuk memacu kapasitas produksi dan menghasilkan produk substitusi impor. “Contohnya, pemerintah akan menumbuhkan kembali aromatic center di Tuban. Ini perlu investasi yang besar,” ungkapnya.

Guna memperkenalkan potensi industri kimia hilir nasional, Kemenperin bekerjasama dengan para pemangku kepentingan menggelar Pameran Produk Industri Kimia Hilir 2019 di Plasa Pameran Industri, Gedung Kemenperin. Stakeholder yang dilibatkan, antara lain Asosiasi Industri Pelumas (ASPELINDO), Asosiasi Industri Cat (APCI), serta Asosiasi Industri Perhimpunan Pengusaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PEKERTI).

Kemudian, ada pula Asosiasi Pengusaha Deterjen Indonesia (APEDI), Asosiasi Produsen Pemadam Api Ringan Indonesia (APPARI), Lembaga Sertifikasi Produk, dan Laboratorium Uji. Pameran yang berlangsung selama 10-13 September 2019 ini diikuti sebanyak 37 peserta.

Para peserta terdiri dari industri pelumas sebanyak 11 peserta, industri cat (15 peserta), industri alat pemadam api ringan (3 peserta), dan industri kimia pembersih (8 peserta). Selain itu terdapat 2 booth untuk APEDI dan PEKERTI, serta lembaga sertifikasi dan laboratorium uji sebanyak 4 booth.

”Tujuan diselenggarakannya Pameran Produk Industri Kimia Hilir 2019 ini adalah untuk mempromosikan Industri Kimia Hilir dalam negeri, yang telah mampu menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar,” tutur Taufiek.

Pelumas berbasis CPO

Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen IKFT mengemukakan, ada salah satu perusahaan Jerman yang akan mengembangkan industri berbasis minyak dengan menggunakan bahan baku minyak sawit mentah (CPO). Hasil produksinya ini bisa dipasok untuk memenuhi kebutuhan industri pelumas di dalam negeri, sehingga bisa menekan bahan baku impor.

“Apalagi, Indonesia punya bahan baku CPO yang cukup banyak. Ini bisa kita tingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi industri,” jelas Rochim. Hal ini pun sejalan dengan kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020 dan B50 pada tahun 2021.

Untuk potensi industri pelumas di dalam negeri, saat ini terdapat 44 perusahaan produsen pelumas dengan jumlah produksi mencapai 908.360 kilo liter per tahun, yang terdiri dari pelumas otomotif sebesar 781.190 kilo liter per tahun dan pelumas industri 127.170 kilo liter per tahun.

“Sementara, penyerapan tenaga kerja langsung di industri pelumas pada tahun 2018 sebanyak 3.157 orang, dengan ditambah tenaga kerja dari 140 perusahaan importir dan 580 perusahaan distributor pelumas, menjadikan total tenaga kerja di industri tersebut mencapai 4.898 orang,” sebutnya.

Rochim menegaskan, Kemenperin terus berupaya memacu daya saing industri melalui langkah kebijakan strategis yang berfokus pada memperkuat struktur industri, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Selain itu, perlu dilakukan promosi industri prioritas serta pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis digital untuk menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri seiring dengan penerapan industri 4.0. “Guna mendorong transformasi tersebut, kami telah menyiapkan berbagai kebijakan yang dapat memberikan stimulus agar industri kita bisa segera menerapkan transformasi industri 4.0,” imbuhnya.

Bahkan, untuk mendorong keterlibatan dunia industri dalam upaya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas serta mengajak peran aktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah telah memfasilitasi pemberian super deduction tax. Ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

“Insentif fiskal itu akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi dengan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran,” terangnya.

Sementara itu, diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi. “Penerapan super deduction tax ini selain melengkapi insentif fiskal tax allowance dan tax holiday, akan mengakselerasi industri manufaktur nasional agar siap menuju revolusi industri 4.0,” tandasnya. (Tim)




AMMDes Ambulance Feeder dan Penjernih Air Diapresiasi Menkes

AMMDes Ambulance Feeder dan Penjernih Air Diapresiasi Menkes

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan karena beberapa aplikasinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, Puskesmas, dan kelompok masyarakat. Misalnya, AMMDes ambulance feeder serta AMMDes penjernih air dan air bersih.

“Akhir pekan kemarin, di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK Jakarta), Ibu Menteri Kesehatan Nila Moeloek melihat langsung sejumlah AMMDes yang kami tampilkan. Ibu Menteri sangat merespons positif terhadap beragam fungsi dari AMMDes,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian perindustrian, Putu Juli Ardika di Jakarta, Senin (9/9).

Putu menyebutkan, pada kesempatan itu, Kemenperin memfasilitasi mini expo untuk memajang sebagian alat multiguna yang diharapkan mampu memacu produktivitas dan kesejahteraan di pedesaan tersebut. Karya anak bangsa yang sudah mengoptimalkan komponen lokal hingga 70% ini selaras dengan fokus program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Kami men-display AMMDes ambulance feeder, AMMDes penjernih air dan air minum serta AMMDes bertenaga listrik. Selain itu kami menampilkan unit pengolah air dan air minum untuk beberapa rumah sakit yang merupakan kolaborasi antara Kemenperin dengan RS Hasan Sadikin Bandung serta dikembangkan juga prototipe unit pengolah air untuk Puskesmas dan untuk komunitas masyarakat dengan kapasitas 240 keluarga,” paparnya.

Sebelumnya, AMMDes ambulance feeder menjadi pilot project di Kabupaten Lebak, Banten. Langkah strategis ini diyakni guna meningkatkan pelayanan transportasi rujukan kesehatan untuk membantu masyarakat dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. pilot project ini merupakan salah satu wujud nyata peningkatan pelayanan kesehatan dengan membantu menurunkan kematian ibu dan kematian bayi.

“Program pilot project itu sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Jemput Antar Ibu Hamil dan Bersalin Bermasalah (Jamilah) yang diperkenalkan sejak 2017,” tutur Putu. Tujuannya juga untuk memperkuat keterlibatan antara ibu hamil dengan relawan Jamilah.

“Kami terus mengajak semua pemangku kepentingan agar dapat berkontribusi aktif dan berkomitmen mendukung perluasan pemanfaatan dan pengembangan implementasi AMMDes dalam meningkatkan kegiatan usaha atau produktivitas serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa,” ungkapnya.

Di samping itu, AMMDes penjernih air telah dimanfaatkan bagi para penyintas gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, pada akhir tahun 2018.“AMMDes tersebut memang sangat diperlukan, khususnya di daerah yang air bersihnya masih sangat terbatas. Apalagi ketika ada lokasi yang mengalami bencana seperti di Palu, Sigi, dan Donggala beberapa waktu lalu,” ujar Putu.

Bahkan, Kemenperin sedang mendorong pengembangan AMMDes berbasis tenaga listrik (e-AMMDes). Ini dilakukan melalui kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, Astra Otoparts, dan PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI). “Upaya itu sebagai landasan menuju lingkungan sehat dan penguasaan teknologi kendaraan elektrik,” imbuhnya.

Menkes Nila Moelok menyampaikan, dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat, diperlukan langkah sinergi sejumlah pihak terkait. “Kami mengharapkan AMMDes ini bisa ada di setiap desa sehingga dapat difasilitasi untuk penyediaan air bersih dan air minum, termasuk juga yang AMMDes ambulance feeder,” tandasnya. (Tim)




Pacu Industri Makanan, Balai Besar Industri Agro Manfaatkan Teknologi 4.0

Pacu Industri Makanan, Balai Besar Industri Agro Manfaatkan Teknologi 4.0

BOGOR, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Balai Besar Industri Agro (BBIA), salah satu unit litbang milik Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, kian fokus terhadap pengembangan daya saing industri makanan dan minuman. Hal ini sejalan dengan program Making Indonesia 4.0 yang telah memilih industri makanan dan minuman menjadi satu dari lima sektor manufaktur prioritas yang diandalkan dalam memasuki industri 4.0.

“BBIA ini memang fokusnya di industri pangan. Apalagi, Indonesia berpenduduk sangat besar, sehingga makanan merupakan hal yang utama,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara pada peringatan 100 tahun BBIA di Bogor, Kamis (5/9).

Dalam rangkaian kegiatan yang bertajuk “Satu Abad BBIA Berkarya” tersebut, juga diluncurkan Mocaf 4.0. Ini sebagai momentum dan satu tonggak sejarah bagi BBIA Bogor dalam memperkenalkan teknologi berbasis industri 4.0 untuk sektor agro.

“Mocaf 4.0 merupakan showcase dalam bentuk suatu lini percontohan dalam penerapan industri 4.0 untuk pembuatan tepung mocaf,” jelas Ngakan. Mocaf atau modified cassava flour adalah produk tepung dari ubi kayu yang diproses dengan cara memodifikasi sel ubi kayu melalui fermentasi.

Penerapan teknologi industri 4.0, membuat waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya dapat dipangkas sehingga semakin efisien dan dapat dipantau secara real time. Bahkan, bahan baku hingga produk jadinya menjadi relatif lebih higienis.

“Jadi, showcase Mocaf 4.0 ini merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak daya saing industri makanan di dalam negeri karena industri makanan dan minuman merupakan salah satu andalan dalam kelompok sektor manufaktur nasional,” paparnya.

Hal itu terlihat dari capaian pada triwulan II tahun 2019, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,99%. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi yang tercatat mencapai 5,05% di periode yang sama. Di samping itu, industri makanan menjadi penyetor terbesar terhadap nilai ekspor nasional yang mampu menembus hingga USD12,36 miliar sepanjang semester I-2019.

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (IDEF) Enny Sri Hartati menilai tepung mocaf dapat mendorong daya saing industri makanan di dalam negeri. “Jika upaya itu banyak dibina di kawasan, maka akan cukup besar potensinya. Asumsinya, satu kawasan sekian ton, tinggal dikalikan saja berapa kawasan bisa dikloning menjadi bisnis model tersebut,” jelasnya.

Enny menambahkan, tepung mocaf dapat menjadi substitusi terigu impor. Sebab, terigu menjadi kebutuhan bahan baku utama di sebagian banyak industri makanan yang berbasis tepung. Selain itu, terigu banyak variasi yang dapat dijadikan alternatif untuk produk lainnya.

Apresiasi BBIA Bogor

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPPI Kemenperin memberikan apresiasi kepada BBIA Bogor selaku unit litbang Kemenperin yang terus berbenah dengan melakukan berbagai perbaikan di segala sektor, termasuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global di era digital.

“Semakin tua umur balai ini, kami berharap pelayanannya semakin optimal dan ada transfer knowledge berjalan dengan baik,” ujar Ngakan. Selain itu diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan stakeholder, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain kegiatan litbang, BBIA Bogor telah berkiprah sebagai lembaga jasa pelayanan teknis seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, uji profisiensi, pelatihan, konsultansi teknis, inspeksi teknis, kerja sama litbang serta rancang bangun dan perekayasaan industri.

Saat ini, ruang lingkup pengujian BBIA yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mencapai 195 komoditas dan lebih dari 300 parameter uji. “Laboratorium BBIA merupakan laboratorium rujukan dan andalan dalam mendukung industri pangan nasional,” ungkapnya.

Pada acara peringatan 100 tahun BBIA Bogor, juga diluncurkan buku dengan judul “Satu Abad BBIA Berkarya”. Di samping itu, dilaksanakan peresmian gedung pengembangan laboratorium pengujian dan kalibrasi, serta peresmian Seruni Lounge dan peresmian logo BBIA.

“Buku ini merupakan persembahan BBIA untuk Indonesia terkait dengan perjalanan BBIA dari masa ke masa sampai tahun 2019 dan pengembangan BBIA di masa depan,” tutur Ngakan. Selanjutnya, dilakukan pula pitching day yang menampilkan hasil penelitian dan pengembangan BBIA dengan tema Kit Alergen, Mocaf, Desiccated Coconut, Virgin Coconut Oil, Rekayasa Penggorengan Double Layer serta jasa pelayanan teknis BBIA.

Acara tersebut dihadiri sekitar 200 undangan yang terdiri dari kementerian terkait, kalangan industri, pelanggan BBIA, civitas akademika, asosiasi industri, lembaga atau instansi terkait, serta pemerintah daerah. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjalin komunikasi yang efektif di bidang industri agro dan sebagai sarana untuk membangun jejaring antar berbagai pemangku kepentingan. (Tim)




Kemenperin dan Pelaku Industri Berupaya Dongkrak Harga CPO Internasional

Kemenperin dan Pelaku Industri Berupaya Dongkrak Harga CPO Internasional

JAKARTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri.

Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit, mulai untuk yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, bahan kimia, hingga produk biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) berbasis minyak sawit.

Kemenperin juga turut mengundang sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel FAME, antara lain industri otomotif, permesinan, dan pertambangan. “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (20/8).

Pada kesempatan itu, digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber, antara laian Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. “Untuk itu, kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%). Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

“Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi sekitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga.

Apalagi, lanjutnya, pasar di dalam negeri sedang berkembang pesat karena konsumsi produk pangan yang kian tumbuh. Selain itu, adanya inisiatif kebijakan pemerintah tentang mandatori biodiesel PSO (Public Service Obligation) dan non-PSO sejak tahun 2016.

Menperin menambahkan, pihaknya terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Kemudian, diharapkan pada tahun 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50-B100.

“Kita perlu berbangga bahwa kebijakan mandatori biodiesel berkomposisi di atas 20% adalah yang pertama kali di dunia, dengan hasil implementasi di lapangan yang relatif baik dan lancar,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode tahun 2015-2016 lalu.

“Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis antara industri produsen biodiesel FAME dan industri engine maker pengguna B20, di mana keduanya adalah binaan Kemenperin,” paparnya.

Menperin optimistis, Indonesia punya potensi dan peluang besar dalam menjalankan program hilirisasi industri kelapa sawit dan pengotimalan penggunaan bahan bakar nabati. Sebab, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar CPO dan minyak inti sawit mentah (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang mencapai 47 juta ton pada tahun 2018.

“Laju pertumbuhan produksi minyak sawit diperkirakan terus meningkat signifikan, di mana ekspor minyak sawit dan produk turunannya menyumbang devisa negara lebih dari USD22 miliar per tahun,” ungkapnya.

Susun peta jalan

Di samping itu, Kemenperin telah menyusun peta jalan pengembangan industri yang terintegrasi dengan kebijakan biofuel nasional. Peta jalan tersebut dapat menjadi panduan bagi para produsen dan konsumen untuk menyusun rencana bisnisnya ke depan, termasuk dalam penguatan dan penguasaan teknologi industrinya.

“Roadmap itu dimaksudkan untuk mewujudkan industri nasional yang rendah emisi karbon dan berwawasan lingkungan,” tegas Airlangga.

Menperin mengemukakan, industri flexy fuel engine berbasis bahan bakar nabati misalnya, diyakini dapat tumbuh berdampingan dengan industri kendaraan listrik, hybrid, dan yang rendah emisi lainnya. Untuk itu, Kemenperin telah mengusulkan agar Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan ditentukan berdasarkan emisi karbon sebagai bentuk insentif bagi konsumen.

“Flexy engine termasuk jenis kendaraan yang bakal mendapatkan insentif dalam revisi Peraturan Pemerintah No.41/2013 tentang PPnBM,” imbuhnya. Apabila kendaraan tersebut menggunakan B100, akan mendapatkan insentif maksimal 8% pada aturan baru nanti.

Lanjut Airlangga, pemerintah sedang mendorong penggunaan B100 yang setara dengan standar emisi Euro 4. “Jadi, bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, bio gasoline, dan bio avtur. Kalau semua ini kita kembangkan, maka permintaan domestik cukup untuk menyerap industri CPO kita,” tandasnya.

Untuk itu, Menperin mengapresiasi kepada tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap upaya pengembangan teknologi katalis Merah Putih, yang mampu memproduksi bahan bakar hijau (green fuel) berupa bensin hijau, diesel hijau, dan avtur hijau langsung dari minyak sawit (drop in biofuel).

“Kami sangat menaruh perhatian pada proses produksi green gasoline, di mana tren konsumsi bahan bakar mesin bensin selalu meningkat. Selain itu juga menghasilkan produk samping ELPIJI hijau, yang akan mendukung rancangan Bauran Energi Nasional yang berbasis energi baru terbarukan,” terangnya.

Namun demikian, menurut Menperin, perlu ada langkah nyata untuk mewujudkan masuknya investasi di bidang industri green fuel tersebut. “Seperangkat fasilitas perpajakan telah kami siapkan, dan kami aktif mengundang kepada seluruh pihak, khususnya calon investor dalam negeri, agar mereka dapat berpartisipasi membangun kedaulatan energi nasional melalui industri bahan bakar hijau berbahan baku minyak sawit langsung,” pungkasnya. (Tim)