Politik

MUSCAM KNPI Kecamatan Medang Deras Tahun 2020

Batubara, Berita Video, Politik, Sumatera|1 Februari 20201 Februari 2020

BATU BARA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | DPD (Dewan Pimpinan Daerah) KNPI dibawah kepemimpinan Wakil Bupati Batu Bara, Oky Iqbal Prima, SE mendukung dan memfasilitasi

DPD PAN Buka Pendaftaran Cabup dan Cawabup Tapsel

Berita Pamarta, Politik, Sumatera, Tanah Nusantara, Tapanuli Selatan|31 Desember 201931 Desember 2019

TAPSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Tapanuli Selatan membuka pendaftaran Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati

Pilkades di Manaretua Paluta Nyaris Ricuh, Ismail Menang Mutlak Burhanuddin Menolak

Berita Pamarta, Padang Lawas Utara, Politik, Sumatera, Tanah Nusantara|15 November 201915 November 2019

PALUTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Pemilihan kepala desa tentu tidak semuanya berjalan mulus. Dalam proses pemilihan kadang terjadi gejolak-gejolak yang tidak diinginkan. Seperti

HUT Ke 55 DPD Partai Golkar Padangsidimpuan Ziarahi Makam Pahlawan

Berita Pamarta, Kota Padangsidempuan, Politik, Sumatera, Tanah Nusantara|21 Oktober 201921 Oktober 2019

PADANGSIDIMPUAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Dalam rangka memperingati HUT Partai Golkar ke-55, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Padangsidimpuan menziarahi makam pahlawan, di Jln. Mgr.

Video Pamarta

Diguyur Hujan Deras Aksi AMP Labusel Tolak RUU KUHP Jalan Terus

Berita Pamarta, Berita Video, Politik|27 September 20192 Oktober 2019

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Aliansi Pemuda dan Mahasiswa (AMP) Labuhanbatu Selatan (Labusel) menolak RUU KUHP terus berlanjut di Depan Kantor DPRD Kabupaten Labusel.

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank. Wakil rakyat yang menjadi debitur bank berplat merah ini punya bermacam alasan sampai mereka menyekolahkan atau menggadaikan SK-nya. Apalagi, mengagunkan SK anggota dewan mendapat kredit permohonan pinjaman dari bank tak perlu repot. Anggota dewan tidak perlu harus memiliki jaminan aset, seperti rumah, mobil, atau aset tidak bergerak lainnya. Besarnya pinjaman pun mulai Rp100 juta hingga Rp500 juta bahkan Rp1 miliar. Umumnya, para anggota dewan menggunakan uang kredit itu untuk membayar pinjaman waktu kampanye, sisanya untuk biaya operasional selama menjadi wakil rakyat. Nilai gadai yang sangat fantastis inilah yang membuat mereka tergiur meski hal itu tidak ada salahnya. Sama seperti ASN, toh tak sedikit juga yang menyekolahkan SK-nya. Anggota dewan beranggapan, dititipkannya SK mereka ke bank akan terjamin keamanannya. Kalau di simpan di rumah, dikhawatirkan SK tersebut akan hilang atau lupa disimpan di mana. Jika dititipkan ke bank, alasan mereka SK itu akan disimpan di dalam brangkas bank. Tetapi, menyekolahkan SK tersebut tergantung pribadi masing-masing anggota dewan. Meskipun, menggadaikan SK pengangkatan wakil rakyat tidak bisa dipandang satu sisi saja. Tetapi, sekali lagi bukan rahasia umum lagi kalau setiap anggota dewan harus setor jatah bulanan ke partai. Nah, cara-cara seperti ini bukan tidak mungkin membuka kran permainan anggaran. Sebab, wakil rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Memang, tak jarang menjadi politisi karena pengabdian, ada yang karena aktualisasi diri, ada pula yang mencari status atau mencari nafkah. Ketika mereka mengejar impian itu, ada banyak biaya politik yang dikeluarkan. Apalagi motivasi "kata" politisi "satu" (menang). Ada cara yang baik dan tidak baik yang mereka lakukan. Ada yang pakai cara meminjam, jual aset, ada banyak cara untuk bisa nyaleg. Inilah alasan mereka harus menggadaikan SK. Saat sudah menang, maka langkah yang dilakukan sekelompok anggota dewan bagaimana bisa melakukan upaya mengembalikan dan menutup biaya saat nyaleg. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman. Alhasil, penawaran bank menjadi salah satu jawaban apalagi suku bunga rendah. Cukup dengan menjaminkan SK pengangkatan sebagai anggota dewan, wakil rakyat dapat melunasi utang kampanyenya tetapi jerat utang tak bisa lepas hingga batas waktu sesuai kesepakatan pihak bank dan anggota dewan. Memang sih, jika dihitung secara matematika utang itu sangat mungkin terlunasi selama menjabat sebagai legislator satu periode (lima tahun). Anggap saja satu anggota DPRD memiliki take home pay dari gaji perbulan mencapai Rp50 juta, sudah dipotong pajak. Belum lagi ditambah dengan uang hasil dari kunjungan kerja. Setiap anggota bisa melaksanakan kunjungan kerja maksimal 4 hari dalam satu minggu. Dan, itu dilakukan rutin hampir setiap minggu. Sebab, dari kunjungan kerja ada uang transport, lalu uang representatif, dan ada uang saku. Tetapi, lagi-lagi apakah budaya ini akan mendidik rakyat yang terwakili? Wallahu A'lam.

Sekolahkan SK untuk Bayar Utang Kampanye

Opini Tokoh, Politik, Tanah Nusantara|26 September 201926 September 2019

PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank.

Plt Bupati Asahan H. Surya, B.Sc., Daftarkan Diri Bakal Calon Bupati Pada Pilkada 2020

Asahan, Berita Pamarta, Politik, Sumatera|14 September 201914 September 2019

ASAHAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Plt Bupati Asahan H. Surya, B.Sc., dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., resmi mencalonkan diri sebagai bakal calon (Balon)

Kembali Dilantik, Panggana Siregar Salah Satu Petahana DPRD Paluta

Berita Pamarta, Padang Lawas Utara, Politik, Sumatera|22 Agustus 201922 Agustus 2019

PALUTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Panggana Siregar salah satu petahana yang dilantik bersama 29 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paluta terpilih periode

Hermansyah Lubis Salah Satu Petahana Yang Dilantik Bersama 29 Anggota DPRD Paluta

Berita Pamarta, Padang Lawas Utara, Politik, Sumatera|21 Agustus 201921 Agustus 2019

PALUTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Hermasyah Lubis salah satu petahana yang dilantik bersama 29 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paluta terpilih periode

Hj. Dewi Irawan Harahap Wajah Baru di Gedung DPRD Paluta

Berita Pamarta, Padang Lawas Utara, Politik, Sumatera|20 Agustus 201920 Agustus 2019

PALUTA, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Hj. Dewi Irawan Harahap, S.E., dari Partai Golkar adalah salah satu masyarakat Kecamatan Ujung Batu yang terpilih, sebagai anggota

Kategori: Politik