oleh

LINKKAR Sumut Unjuk Rasa Diduga Sekda Labusel Terindikasi Beberapa Kasus Korupsi

Diterbitkan pada

image_pdfUnduh PDF

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Puluhan demonstran tergabung dalam LINKKAR (Lintas Kajian Kaum Gerakan) Sumatera Utara, Rabu (3/7/2019), berunjuk rasa di tiga tempat yaitu Kantor Bupati, Simpang Tiga Bukit Kotapinang dan Kejaksaan Negeri, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Mereka meminta agar Gubernur Sumatera Utara melalui Tim Pansel Assesmen Eselon II mengeliminasi Zulkifli sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labusel karena yang diduga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi uang negara miliaran rupiah.

“Kami meminta Gubsu melalui Tim Pansel Assesmen Eselon II segera mengeliminasi Zulkipli sebagai Sekda Labusel karena yang bersangkutan terindikasi melakukan/turut serta mengkorupsi banyak uang negara, terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan rumah jabatan senilai Rp 918.345.000 tahun 2018,” kata koordinator aksi Imam Setia Harahap bersama koordinator lapangan Roma Ingin Hasibuan dalam orasinya.

Setelah menggelar aksi di depan Kantor Bupati Labusel, di Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, massa bergerak ke Simpang Tiga Bukit Kelurahan Kotapinang, usai menyampaikan orasi di Simpang Tiga Bukit, massa pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Labusel.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan agar memanggil dan memeriksa Sekda Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait adanya indikasi dugaan korupsi yang disinyalir merugikan negara milyaran Rupiah. Untuk itu, kami harapkan agar kejari secepatnya memanggil Sekda dan memeriksanya,” Kata Imam, berorasi di depan Kantor Kejari.

Dalam aksi tersebut, LINKKAR Sumut meminta Kejari Labuhanbatu Selatan agar memanggil dan memeriksa sekda Labuhanbatu Selatan terkait adanya beberapa indikasi dugaan tindak pidana korupsi, diantaranya,

1. Dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan rumah jabatan pada Tahun 2018 dengan anggaran senilai Rp. 918.345.000,-.

2. Dugaan tindak pidana korupsi pada pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pada tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp. 570.324.000,-.

3. Dugaan tindak pidana korupsi pada penyelengaraan safari ramadhan Rp. 350.185.000,-.

4. Dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan rumah jabatan pada tahun 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 137.113.000,-.

5. Dugaan tindak pidana korupsi pada sewa gedung kantor pada tahun 2018,dengan anggaran Rp:100.000.000.

6. Dugaan tindak pidana korupsi pada dana publikasi Pemkab Labusel Tahun 2018, sebesar Rp. 2.539.416.000,-

7. Dan meminta agar Sekda Labusel mundur dari jabatannya juga meminta Gubernur Sumatera Utara mengeliminasi Sekda Labusel.

Saat menggelar aksi di depan Kantor Kejari Labusel, akhirnya pengunjuk rasa disambut oleh Jimmy Kasi Intel Kejari. Dia mendukung aksi tersebut “Saya mendukung aksi adek adek, dan saya menerima dan mengapresiasi aksi ini. Saya juga akan menyampaikan aspirasi ini kepada kepala. Untuk itu mari kita bersama sama mengawal dan mengawasi dugaan dugaan tindak pidana korupsi demi untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan,” kata Jimmy.

Unjuk rasa di depan pintu gerbang Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan berakhir damai. Massa meninggalkan tempat tersebut dengan tertib.

Seusai aksi unjuk rasa tersebut, koordinator lapangan LINKKAR Sumut Roma mengatakan “Kami akan terus mendesak Kejari Labusel untuk menindak dan memanggil sekda terkait adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang disinyalir merugikan negara miliaran rupiah. Apabila aksi ini tidak ditanggapi kami terus melakukan aksi sampai ke pusat dan akan menyurati seluruh penegak hukum,” kata Roma kepada awak media ini.

Ditempat terpisah, aksi tersebut ditanggapi oleh salah satu insan pers di Kabupaten Labusel, yaitu Hasraruddin Nur Daulay Kabiro Tabloid Visual. “Memang sudah sepantasnya kita masyarakat Labusel untuk mendesak Kejari memeriksa seluruh dugaan dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terlebih tentang dana publikasi yang sudah dianggarkan setiap tahunnya, kok bisa gak bisa dibayarkan,” kata Daulay.

Lebih lanjut, dia mengatakan, “Apakah penegak hukum tidak pernah membaca media sosial atau media cetak, yang akhir akhir ini membicarakan terkait dana publikasi yang tidak dibayar oleh Pemkab Labusel kepada awak media, ini sungguh luar biasa dana untuk media saja tidak jelas kemana. Apalagi, anggaran yang tidak diketahui masyarakat,” imbuhnya dengan nada kesal. (K.N./Arman Hrp/Ril)

Komentar Sahabat Pamarta

LINKKAR Sumut Unjuk Rasa Diduga Sekda Labusel Terindikasi Beberapa Kasus Korupsi
LINKKAR Sumut Unjuk Rasa Diduga Sekda Labusel Terindikasi Beberapa Kasus Korupsi
LINKKAR Sumut Unjuk Rasa Diduga Sekda Labusel Terindikasi Beberapa Kasus Korupsi
LINKKAR Sumut Unjuk Rasa Diduga Sekda Labusel Terindikasi Beberapa Kasus Korupsi
LINKKAR Sumut Unjuk Rasa Diduga Sekda Labusel Terindikasi Beberapa Kasus Korupsi
LINKKAR Sumut Unjuk Rasa Diduga Sekda Labusel Terindikasi Beberapa Kasus Korupsi
image_pdfUnduh PDF

Komentar

komentar

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Avatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed