oleh

Ketua DPC Forum Relawan Demokrasi Padangsidimpuan Pertanyakan Kinerja Kejatisu Terkait Dugaan KKN Baliho dan Iklan PPKAD

Ketua Tim Investigasi Foreder Padangsidimpuan, Ade Raflin Siregar.

PADANGSIDIMPUAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Masyarakat Kota Padangsidimpuan dan DPC Forum Relawan Demokrasi Padangsidimpuan, mempertanyakan kinerja Kejatisu yang dinilai lamban bahkan terkesan “main mata” atas laporan dugaan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) Baliho dan Iklan di jajaran Pemerintahan Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 yang lalu.

Seharusnya dana Baliho dan Iklan tersebut masuk ke dalam Kas Daerah karena merupakan salah satu dari dumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Padangsidimpuan, yang disinyalir masuk ke dalam rekening pribadi atau dibagi-bagi oleh para pejabatnya.

Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua Tim Investigasi Foreder (Forum Relawan Demokrasi) Kota Padangsidimpuan, Ade Raflin Siregar, Selasa (30/10)

“Mewakili masyarakat kota Padangsidimpuan, kita sudah mempertanyakan hal tersebut kepada Instansi terkait beberapa hari yang lalu, yaitu kepada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan. Dalam upaya memberantas, setidaknya mempersempit ruang gerak para koruptor di kota yang kita cintai ini,” Kata Ade.

Baca juga:  Rakernis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Lebih lanjut, Ia mengatakan dalam hal menindaklanjuti hal dimaksud, sudah mempertanyakan kepada Instansi terkait, apakah sudah ada realisasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejati Sumut atas laporan dugaan KKN Baliho dan Iklan tersebut, namun sampai saat ini dugaan kasus itu bungkam.

“Sayang mereka bungkam. Padahal kita juga sudah menyurati Inspektorat dan Kejari Padangsidimpuan, melalui Kasi Intel, tembusan suratnya. Namun jawaban mereka tidak tahu akan tindak lanjut dari laporan tersebut. Selanjutnya dalam beberapa hari kedepan kita juga akan mempertanyakannya kepada Kejati Sumut tentang laporan dari wakil rakyat yang merupakan anggota DPRD kota Padangsidimpuan, Timbul Simanungkalit, praktisi dari Partai NASDEM, tentang dugaan KKN Pajak Reklame Baliho dan Iklan pada tahun 2016 lalu,” kata Ade lagi.

Baca juga:  Proyek Pengerjaan Dinas PUPR Dinilai Asal Jadi, NGO BP2PAD: Polisi Harus Periksa Kadis PUPR Kota Padangsidempuan

Dia juga mengharapkan, kiranya aparatur hukum respons, khususnya pihak Kejati Sumut agar mau menindaklanjutinya atau berperan aktif memproses.

“Kita harapkan penegak hukum merespon atas laporan dugaan KKN Baliho dan Iklan pada Dinas PPKAD Pemko Padangsidimpuan pada tahun 2016 yang mencapai Milyaran,” imbuhnya. (Choirul Jamal)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed