Paluta, pamartanusantara.co.id-Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumut, di pastikan tetap solid untuk mendukung pasangan Calon Bupati Paluta, Andar Amin Harahap – H. Hariro Harahap (An-Har) dan tidak mendukung salah satu pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara. Pasca mundurnya pasangan J.R Saragih-Ance maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu).
Hal itu di ungkapkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Paluta Basri Harahap melalui Sekretarisnya Abdul Muin Siregar, S.E, saat ditemui di ruangannya, Sabtu (6/5/2018)
“Sesuai arahan dan pernyataan sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Demokrat Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, MH saat melawat ke Gunungtua minggu yang lalu, kader partai demokrat di instrusikan harus tetap solid dukung Paslon An-Har di pemilihan Bupati Paluta. Namun netral di Pilgubsu nanti,” ucapnya.
Disamping itu Abdul Muin juga menyebutkan seluruh kebijakan politik dan keputusan DPC Partai Demokrat Paluta pada pilkada dan Pemilu 2019 serentak tetap berpedoman pada petunjuk dan arahan dari Pimpinan DPD dan DPP Partai Demorat.
“Sebagai kader demokrat Paluta yang militan, kami bertekad sebagai partai politik pemenang pada pemilu 2019 mendatang. Kunci utamanya ya harus menjaga kekompakan dan kesolitan pergerakan dari pusat hingga ke daerah,” ucapnya lagi.
Lebih lanjut, beliau mengatakan terkait Pilgubsu, seluruh kader Demokrat Paluta di arahkan agar tetap ikut memilih salah satu kandidat diantara dua pasangan calon Gubsu pada 27 juni 2018. Walaupun kebijakan politik Demokrat netral di Pilgubsu sesuai pernyataan pak Hinca, namun seluruh kader demokrat Paluta harus turut memilih.
“Kami haramkan golput dan harus memilih salah satu pasangan kandidat Gubsu pada 27 Juni nanti atau kembali pada pandangan politik pribadi masing-masing kader demokrat untuk menentukan pilihan,” Imbuhnya.
Saat ditanyai terkait pernyataan J.R Saragih yang mendukung paslon Gubsu Djarot-Sihar. Abdul Muin Siregar mengatakan pernyataan J.R Saragih tersebut, bukan atas nama partai dan terlepas dari kebijakan partai Demokrat. (GNP)
