oleh

Jika Pajak Iklan Reklame Bengkel Saja Bayar, Lalu Bagaimana Dengan Penangkaran Sarang Burung Walet.?

  • Jika Pajak Iklan Reklame Bengkel Saja Bayar, Lalu Bagaimana Dengan Penangkaran Sarang Burung Walet.?
    Jika Pajak Iklan Reklame Bengkel Saja Bayar, Lalu Bagaimana Dengan Penangkaran Sarang Burung Walet.?

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA. CO. ID|Di butuhkan ketegasan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan demi perubahan yang lebih baik.

Belum lama ini surat edaran Badan Pengelolaan dan pendapatan Keuangan (BPPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, terkait pendataan dan penertiban objek pajak reklame telah beredar dan sampai kepada masyarakat yang di tujuan.

Surat yang keluar tanggal 25 Juni 2021 dan ditanda tangani langsung oleh Kaban, Hasan Basri Harahap, tersebut sontak mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. ada yang menanggapi positif dan tidak sedikit juga yang nilai bahwa pemerintah tidak fair dan menganggap tidak adil alias tidak pro rakyat.

“Kami mau dan taat membayar pajak jika pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan benar benar menjalankan tupoksinya dengan baik” Kata salah satu masyarakat Desa yang mendapat surat edaran.

Baca juga:  Polairud Terjunkan Tim Khusus Bantu Evakuasi Korban Banjir di Jakarta

“Kalau mau menjalankan aturan, jangan pandang bulu. Jika memang berani kutip dulu pajak penangkaran sarang burung walet di Kotapinang itu, jangan beraninya ke rakyat kecil saja”, Tambahnya.

Berkaitan dengan Hal tersebut, Kepala Badan BPPD Labuhanbatu Selatan Hasan Basri Harahap saat ditemukan wartawan beberapa hari yang lalu menyampaikan jika mengenai surat edaran tersebut benar adanya dan sudah merupakan program pemerintah untuk kebaikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Terkait Penangkaran sarang Burung walet di Kotapinang disampaikan bahwa tidak pernah bayar pajak dan pihaknya tidak berani untuk menagih sebab menurut mereka penangkaran sarang burung walet di kelurahan Kotapinang tidak memiliki izin.

Sementara dalam Pasal 1 angka 16 UU 41/2014 dijelaskan bahwa usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

Baca juga:  Kemenperin Beberkan Data Keunggulan Industri Manufaktur Nasional

Jika merujuk dari pasal tersebut, bisnis sarang walet pun dapat dikategorikan sebagai usaha di bidang peternakan.

Lain daripada itu, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Bagian I disebutkan bahwa, jenis usaha peternakan dibedakan menjadi dua, dan berdasarkan lampiran Kepmentan 404/2002 maka wajib memiliki :

1.Persetujuan prinsip, mencakup IMB, Izin Tempat Usaha, hingga upaya pemantauan lingkungan.
2.Izin usaha, disetujui bupati/walikota atau pejabat berwenang.
3.Izin perluasan usaha peternakan.

Terkait Izin penangkaran sarang burung walet di kelurahan kotapinang, pemerintah dalam hal ini dinas Perizinan terkesan abai dan tidak dapat berbuat apa-apa, sebab saat dikonfirmasi pada Jumat (21/02/2020) Tahun lalu hingga hari ini, Senin (23/08/2021) belum ada perkembangan terkait penanganan penangkaran sarang burung walet di kelurahan kotapinang.

Baca juga:  Polres Asahan Musnahkan Barang Bukti Narkotika, Kapolres : Jutaan Nyawa Anak Bangsa Terselamatkan

Jenis usaha ternak Sarang burung walet tersebut di duga beromset menjanjikan. seandainya saja ditata dengan rapi dan tertip sesuai aturan yang berlaku, pengusaha nyaman, Rakyat aman dan pajaknya dapat menambah PAD Kabupaten.

(Red)

Komentar Sahabat Pamarta

Jika Pajak Iklan Reklame Bengkel Saja Bayar, Lalu Bagaimana Dengan Penangkaran Sarang Burung Walet.?
image_pdfUnduh PDFimage_printCetak

Komentar

komentar

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed