oleh

Integrasi Pertanahan dan Penataan Ruang untuk Reforma Agraria

JATIM, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Integrasi bidang pertanahan dan penataan ruang merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan sepenuhnya dan beriringan. Integrasi ini menjadi awal dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan menyelesaikan pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia berdasarkan Penataan Ruang yang berkelanjutan untuk mendukung Reforma Agraria dalam meraih kemakmuran rakyat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun lalu gencar melakukan sosialisasi terkait Reforma Agraria, baik pada stakeholder maupun masyarakat beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat dijalankan bersama sesuai fungsinya masing-masing.

Di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, berlokasi di Hotel Front One, Kamis (31/1), Kementerian ATR/BPN melakukan Sosialisasi Reforma Agraria dengan Stakeholder di Daerah yang dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, perwakilan pemerintah daerah (Pemda) dan dinas setempat. Pembahasan utama sosialisasi ini menekankan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Baca juga:  Wagub Musa Rajekshah Hadiri Perayaan Hari Musik Nasional

“Beberapa daerah di luar negeri seperti Australia, Korea dan lainnya sudah terlebih dahulu menjalankan Reforma Agraria. Di Indonesia sendiri, Reforma Agraria memang sudah dijalankan sejak dulu hanya saja pada pelaksanaanya terhambat akibat konflik dan politik. Baru di Pemerintahan sekarang pelaksanaan ini menjadi fokus karena lahirnya Perpres No. 86 tahun 2018,” ujar Ir. Bahrunsyah, Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan.

Pelaksanaan Reforma Agraria bisa dibilang berhasil apabila aset reform dan akses reform diiringi oleh penataan ruang yang baik. Saat ini, Kabupaten Pamekasan fokus dalam agenda pembangunan daerah. Agar bisa menjadi daerah yang tertata dengan baik, tata ruang perlu diatur dan dinas tata kota harus berfungsi.

Baca juga:  Plt. Bupati Labuhanbatu Umumkan Syarat Beasiswa Masuk Perguruan Tinggi Negeri

“Desain tata ruang untuk Kabupaten Pamekasan perlu direncanakan, jangan sampai penataan kotanya menjadi tidak baik, regulasi peraturan mengenai tata ruang harus tegas diterapkan dan terkoordinir dengan baik. Jadi misalnya nanti ada pembangunan jalan tol, pembebasan lahannya sudah diatur,” ujar Bahrunsyah.

Bahrunsyah menambahkan, di Kabupaten Pamekasan banyak terdapat tanah kosong, entah karena sudah ada pemiliknya atau tanah negara yang belum ada haknya. Hal ini harus dijaga jangan sampai tanah itu dimiliki oleh pihak luar sehingga tidak ada ruang untuk petani dan penggarap.

Dalam upaya mendukung program Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN fokus melaksanakan PTSL untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahtraan. Upaya tersebut bisa terlaksana dengan baik apabila didukung dan dibantu oleh Pemerintah Daerah yang merupakan ujung tombak pelaksanaan. (NA)

Baca juga:  Camat Harus Mampu Berkolaborasi dan Bersinergi Terhadap Elemen Masyarakat

Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed