oleh

DPRD Minta Keseriusan Disnaker Labusel Tangani Karyawan di PT KMSA PMKS Mampang

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Fery Andhika Dalimunthe, S.Kom, MM meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Selatan untuk menangani permasalahan karyawan di PT KMSA PMKS di Desa Mampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) Sumatera Utara.

Pasalnya, salah satu karyawan PT KMSA PMKS Mampang, Datuk Muda Amran Siregar sudah melakukan permohonan pengunduran diri karena sudah memasuki usia pensiun kepada pihak perusahaan itu, tertanggal 10 Januari 2017 tahun lalu. Dan permasalahan ini sudah di mediasi oleh Disnaker Labusel dengan membuat anjuran kepada pihak perusahaan agar memberikan kompensasi sesuai pasal 167 UU No 13 Tahun 2003, pada 29 Maret 2017 lalu, namun tidak membuahkan hasilnya. Akhirnya karyawan itu sampai ini belum mendapatkan hak-haknya.

Baca juga:  Ilham Daulay Terpilih Kembali Sebagai Ketua Sapma PP Cabang Labusel

“Saya minta hari Senin (Red. Senin 1 Oktober 2018) kepada Disnaker Labuhanbatu Selatan amanat UU tentang hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Ini saya mau panggil pihak-pihak terkait agar di RDP kan di DPRD Labuhanbatu Selatan,” kata Fery Andhika Dalimunthe, S.Kom, MM Anggota DPRD Labusel dan juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Labusel, kepada PAMARTANUSANTARA.CO.ID, Minggu (30/9/2018).

Menurutnya, perusahaan mencoba cari dalih, agar karyawan tersebut mengundurkan diri dengan sendirinya supaya tidak dapat pesangon.

“Disnaker sebagai pengayom tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas tindakan sesuai amanat Undang-undang kepada pihak perusahaan bisa menguatkan rekomendasi ke seluruh sanksi administrasi, seperti perizinan,” papar Fery.

Baca juga:  Jalan Menuju Sekolah di Silangkitang Rusak Parah, Warga Harapkan Perbaikan

Beliau menambahkan Disnaker dapat mengkoordinasikan kepada perusahaan seperti penegasan karyawan berhak mendapat BPJS ke perusahaan-perusahaan sehingga bisa difungsikan.

“Mengapa BPJS bisa dikoordinasikan ke pihak-pihak perusahaan, kata Disnaker ada poinnya, okelah. Mengapa tidak dibuat juga sanksi, padahal amanat Undang-undang juga mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, inikan harus bisa dimasukkan kepada pasal sanksi administrasi, jangan hanya cuma BPJS karena mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sementara untuk masalah karyawan yang sifatnya mau pensiun dan uang lembur tidak dilakukan penegasan,” imbuhnya.

Dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini berharap terkait permasalahan karyawan di PT KMSA PMKS Mampang ini bisa berhasil dan untuk semua perusahaan yang ada di Labusel.

Baca juga:  Wi Fi di SMPN 4 Torgamba Diduga Kuat Tidak Sesuai Laporan Dengan Pemasangan

“Saya minta saling bantu-membantu baik itu dari organisasi serikat buruh, LSM dan pihak terkait, karena DPRD itu fungsinya sebagai pengawas dan merekomendasikan sesuai tupoksinya masing-masing. Semua ini berhasil apabila pihak-pihak terkait membantu, dan Disnaker lah memberikan sanksi penekanan kepada perusahaan. Kalau itu dilaksanakan pasti jadi,” harapnya. (Tim)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed