oleh

DPD PKS Labusel Dukung Revisi UU MD3

DPD PKS Labusel Dukung Revisi UU MD3
DPD PKS Labusel Dukung Revisi UU MD3

Kotapinang, PamartaNusantara- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), mendukung direvisinya UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau dikenal MD3.

Pro dan kontra terus menuai polemik diantara pengamat, pihak yang kontra menanggapinya bahwa direvisinya UU MD3 tersebut juga melibatkan masyarakat. DPR menambah kekuasaan sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegak hukum. Kekuasaan baru DPR sebagaimana tercantum dalam UU MD3 itu yakni tidak boleh dikritik baik pribadi maupun status keanggotaannya sebagai anggota dewan, mengikis kewenangan penegak hukum memaksa, menyandera dan memperkarakan pihak.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD dan juga Bendahara Umum DPD PKS Labusel, H. Lahmuddin, mengakui bahwa sebagian pengamat atau pakar hukum tata negara itu berpendapat. Jadi yang pro kepada pemerintah tidak setuju karena dikhawatirkan melemahkan eksekutif.

Baca juga:  Jokowi Resmikan Tol Terpanjang di Indonesia, Adeham Jadi Salah Satu Nama Jalan Tol

“Jika kuat eksekutif, legislatif lemah. Jika legislatif kuat, eksekutif lemah. Rakyat kuat pemerintah lemah, DPRD itukan wakil rakyat. Kalau melihat kondisi demokrasi seperti ini, aku setuju rakyat itu kuat daripada pemerintahannya, karena jika rakyat lemah akan dibodoh-bodohi,” ucapnya di Dusun Perjuangan Padangrie, Desa Simatahari, Kecamatan Kotapinang, Jum’at (23/2).

Beliau menanggapinya bahwa penyempurnaan itu, disinyalir salah satu kenginan PDI Perjuangan untuk menjadi pimpinan DPR. Karena Undang-undang lahir dari peninggalan zaman Belanda perlu direvisi. Banyak kekurangan yang perlu ditambah, agar demokrasi di Indonesia lebih bagus.

“Walaupun tidak ditandatangani Presiden, 30 hari kan tetap berjalan. Kalau tidak ditandatangani yang salah itu Presiden. Kemarin Kementerian Hukum dan HAM sudah membahas bersama dengan DPR, sementara menteri itu wakil dia, berarti karena pencitraan,” kata Lahmuddin.

Baca juga:  Instruksi Bupati Labusel Satu Dokter Satu Desa, Semoga Terwujud

Hal senada juga dikatakan Ketua Umum DPD PKS Labusel, H Muhammad Damrin Hasibuan, Lc, yang menyatakan bahwa mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP PKS, diketahui di DPR mendukung dan menyetujui UU MD3 untuk disahkan.

“Saat ini yudikatif tidak bisa intervensi sebagai independen, sesuai bidang masing-masing DPR itukan ada tiga membuat UU, budgeting anggaran dan pengawasan. Apabila DPR tidak berfungsi akan ada eksekutif yang otoriter,” ucapnya. (Red)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed