oleh

Dinas PMD Labusel Belum Bisa Pastikan 8 Poin Program Bupati Di Desa Berjalan

Dinas PMD Labusel Belum Bisa Pastikan 8 Poin Program Bupati Di Desa Berjalan
Gambar Kantor Dinas PMD Labusel Dari Depan

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID| Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) belum bisa memastikan 8 program Bupati dan Wakil Bupati Labusel Edimin-Ahmad Padli Tanjung di desa-desa berjalan pada tahun ini (tahun 2022).

Hal ini disampaikan Dinas PMD melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Rahmat Saputra.

Dikatakan, melalui dana desa dan APBDesa, 8 program Bupati Labusel belum terakomodir semua pada tahun 2022, sebab masih banyak program lain yang prioritas.

“8 poin yang dimaksud belum kita ketahui berapa persen yang terakomodir. Harus kita buka datanya dulu”, ucap Rahmat Saputra saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sosopan, Kotapinang, Rabu (29/06/2022).

Namun karena kesibukan, pihaknya belum sempat membuka data yang dimaksud.

Baca juga:  Pergantian Pj. Kepala Desa Di Labusel Masuk Dalam Orasi Unjuk Rasa Hari Ini.

Yang bisa dipastikan oleh Rahmad Saputra, program intensif guru mengaji bagi yang Islam dan guru mingguan bagi Kristiani, serta pelatihan bilal mayit, akan segera direalisikan tahun ini.

“Insentif guru mengaji dan guru mingguan, serta pelatihan bilal mayit, itu sudah dianggarkan,” ucapnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas PMD Labusel, Syaiful R. Pulungan masih bungkam terkait polemik ini. Redaksi sudah berusaha menghubungi yang bersangkutan via WhatsApp sebanyak dua kali, tapi belum direspon.

Sama halnya dengan Plt Kadis PMD, Sekretaris Daerah Labusel, Heri Wahyudi juga belum buka suara. Konfirmasi melalui WhatsApp yang dikirim belum terjawab.

Sebelumnya, Senin (27/06/2022), melalui media ini, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Labusel, Ruslan Tambak berharap Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin tegas dan terukur terhadap bawahan yang tidak mengindahkan arahan dan instruksi. Salah satu instruksi yang dimaksud adalah hasil koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.

Baca juga:  Demi Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman, Kapolres Tapsel Gelar Razia serta Test Urine

Adapun hasil koordinasi antara pemerintah kabupaten-pemerintah desa berisi delapan poin. Yaitu sebagai berikut:

1. Perapian atau perbaikan data penerimaan bantuan sosial (Bansos). Seperti PKH, BPNT, KIP, KIS, BLT dan bantuan lain.

2. Prioritas pembangunan infrasruktur jalan di pedesaan dengan skema padat karya.

3. Optimalisasi penerimaan pajak. Yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, dan PBB.

4. Sosialisasi kepada masyarakat, agar menggunakan jasa perbankan yakni Bank Sumut sebagai bank pemerintahan daerah.

5. Menganggarkan insentif guru mengaji dan pelatihan bilal mayit bagi yang beragama Islam, dan insentif guru mingguan bagi yang beragama kristen.

6. Pengadaan satu ambulan satu desa.

7. Pengadaan satu dokter satu desa;

Baca juga:  Pemkab Paluta Melaksakan Apel Kesiapsiagaan dan Simulasi Penanganan Karhutla.

8. Dan mangupayakan satu beasiswa satu desa bagi yang miskin dan berprestasi.

(Red)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed