oleh

Diduga Dirut RSUD Rantauprapat Menyalahi Regulasi, GMP Sumut Datangi Kejatisu

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMP) menyampaikan bahwa ada dugaan kebijakan Direktur RSUD Rantauprapat yang telah menyalahi aturan, bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang ada.
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMP) Menyampaikan Adanya Dugaan Kebijakan Direktur RSUD Rantauprapat yang Telah Menyalahi Aturan Dengan Kebijakan-Kebijakan yang Ada.

MEDAN, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMP) Mendatangi Kejatisu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, Kamis (02/06/22) di Medan.

Dalam aksinya. GMP menyampaikan bahwa ada dugaan kebijakan Direktur RSUD Rantauprapat yang telah menyalahi aturan, bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

Hal itu disampaikan Idris Sarumpaet, dirinya mengatakan. Bahwa apa yang dilakukan Direktur RSUD Rantauprapat bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Berdasarkan informasi dan data yang diterima bahwa ada dugaan kebijakan Direktur RSUD Rantauprapat yang menyalahi Regulasi yang ada, diantaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Dimana terkait penunjukan PT KFA sebagai penyedia obat-obatan di RSUD tanpa melalui PPK atau pejabat pengadaan.

Baca juga:  Antisipasi Bencana Alam, Latihan Posko 1 Digelar di Kodim 1402/Polmas

Idris Sarumpaet mengatakan, seharusnya dan semestinya dalam mekanisme yang ada penunjukan pihak ketiga sebagai penyediaan, dan itu seharusnya melalui PPK atau pejabat pengadaan.

Dan Kami juga mempertanyakan dugaan terkait lebih mahal pembayaran obat yang dibeli dari PT KFA sebesar 16% s/d 233% dibandingkan dengan harga beli yang terdaftar pada e-catalogue, sementara acuan pembayaran yang berlaku telah terdaftar dalam e-catalogue dan itu menyalahi Regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik pada pasal 4 (empat) dan seterusnya.

Lanjut Idris Sarumpaet. Diduga kuat adanya dugaan terhadap hutang piutang RSUD Rantauprapat, sebesar. Rp.9.965.00.000.00. Dimana hal ini diluar nalar atau tidak di yakini kewajarannya, melihat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah, pada : 1. Pasal 121 ayat (2).

Baca juga:  Polisi Meringkus 2 Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Kita ketahui bahwa Direktur RSUD Rantauprapat mempunyai peran dan tugas pokok memimpin, menyusun, kebijaksanaan, membina, menkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang Rumah Sakit.

Maka dari itu. Tambah Idris Sarumpaet, kami Meminta dan mendesak aparat penegak hukum dan juga kejaksaan melalui asisten pidana khusus untuk segera memeriksa direktur RSUD Rantauprapat.

Dan juga Meminta dan mendesak Bupati Labuhanbatu untuk mencopot Direktur RSUD Rautauprapat dari jabatannya serta mengevaluasi para pejabat-pejabar RSUD Rantauprapat, Pintanya.

Dirinya berharap, kami selaku pemuda dan mahasiswa yang tergabung di GMP Sumut agar aparat penegak hukum segera cepat untuk menindak lanjuti perihal ini sesuai dengan Regulasi yang ada, Tutupnya.

Baca juga:  Terkait Dugaan Netralitas ASN, BAWASLU Labuhanbatu Panggil Salah Satu Bacalon

(Tim)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed