oleh

Diduga Berkas Kenaikan Gaji Berkala di Pungut Oknum UPT Disdik Kecamatan Sungai Kanan

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID |
Selama ini Pemerintahan Indonesia melalui Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa pungutan liar dalam segi apapun alasannya tidak dibenarkan dan dalam hal tersebut Presiden berjanji akan menindak tegas perbuatan tersebut.

Namun, terkait hal tersebut salah satu oknum pegawai Unit Pelayanan Tugas (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kanan, Kelurahan Langgapayung diduga telah melakukan pungutan terhadap korbannya, yakni seorang PNS yang berprofesi sebagai guru di Kecamatan Sungai Kanan tersebut.

Informasi yang diperoleh, jika pada hari Selasa, (30/10) korban Masriani melalui suaminya A Karim Sekretaris LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) UKUr (Usut Korupsi Uang Negara) menceritakan bahwa korban datang sekitar pukul 02.30 siang ke Kantor UPT tersebut untuk mengambil berkas kenaikan gaji berkala, namun seorang oknum UPT tersebut meminta uang sebanyak 150 ribu Rupiah kepada korban untuk mendapatkan berkas tersebut.

Baca juga:  Dinding Rumah Warga Mampang Retak Disinyalir Akibat Aspal Bergelombang

Ketika di konfirmasi terkait hal tersebut, Kepala UPT, Derwana melalui Bendahara UPT Disdik Kecamatan Sungai Kanan beralasan bahwa kejadian tersebut menurutnya adalah merupakan kesepakatan antara si korban.

“Ini adalah hasil kesepakatan kami dengan ibu tersebut atau bisa disebut ‘mau sama mau’, tidak ada unsur paksaaan,” ujar Bendahara UPT tersebut ke PAMARTANUSANTARA.CO.ID.

Bendahara UPT tersebut menjelaskan bahwa berkas tersebut dapat diurus dengan sendiri jika korban ingin mengurusnya.

“Jadi, karena saya yang mengurusnya, karena hasil kesepakatan, maka ibu tersebut memberikan saya uang jasa sebanyak 150 ribu Rupiah, saya nilai itu wajar. Ya tahulah ikhlas sama ikhlas,” ucap Bendahara UPT tersebut.

“Saya serba salah dengan kepengurusan berkas ke BKD Labusel, gak mungkin saya mengurusnya kesana dengan uang saya sendiri, jadi karena ada hasil kesepakatan (uang jasa) antar pengurus maka saya mengurusnya,” jelas Bendahara UPT disdik Kecamatan Sungai Kanan.

Baca juga:  Panitia Pemilihan Kecamatan Kotapinang Lantik Panitia Pemungutan Suara

Hal ini dibantah A. Karim suami korban terkait perkataan Bendehara UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kanan, Dia mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan tentang pengutipan uang tersebut.

“Sedangkan berkas tersebut diperintahkan oleh Dinas Pendidikan melalui UPTD agar diurus masing-masing dewan guru dan diantar oleh kepala sekolah agar proses belajar mengajar tidak tergganggu,” ujar Karim Sekretaris LSM UKUr.

Sementara dilain sisi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labusel, Sahrul Tanjung ketika dikonfirmasi, melalui Sekretarisnya Supriadi mengatakan terkait masalah ini tidak ke Dinas Pendidikan melainkan ke BKD (Badan Kepegawain Daerah) Labusel.

“Terima kasih atas informasinya, berkas kenaikan gaji berkala itu ada di BKD. Terkait hal ini kami akan menelusurinya,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Labusel. (Tim)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed