oleh

Bupati Sampaikan 3 Nota Pengantar LKPJ

Bupati Sampaikan 3 Nota Pengantar LKPJ

SUKABUMI, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Pasar Rakyat Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Acara tersebut digelar di Ruang Sidang Utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukabumi yang beralamat di Jl. Jajaway Pelabuhanratu, Senin (1/4).

Bupati menyampaikan bahwa Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

“Kebijakan jangka menengah tersebut dijabarkan dalam bentuk kebijakan tahunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2018, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2017 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2018,” jelasnya.

Baca juga:  Aksi Unjukrasa Terkesan Menekan KPK, Alamp Aksi : Jangan Rusak Psikologis dan Mental Anak, Keluarga Pelaku

Selanjutnya mengenai RAPERDA Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PASAL 28 H Ayat (1), Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Ungkapnya.

Baca juga:  Bupati Asahan Hadiri Pengajian Akbar Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Sedangkan terkait dengan Raperda pengelolaan pasar rakyat, Bupati nenyampaikan bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan, dan untuk mendorong keberadaan pasar rakyat agar mampu bersaing dan berkompetisi secara sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat secara professional dengan melibatkan peran serta Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

“Raperda pengelolaan pasar rakyat ini merupakan amanat dari ketentan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah. Dalam Raperda yang kami ajukan ini pemberdayaan pasar rakyat dilakukan antara lain dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar rakyat, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar.” Pungkasnya. (Humas)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed