oleh

Bupati Labusel Harus “Jewer” Pj Kades Yang Membangkang

Bupati Labusel Harus "Jewer" Pj Kades Yang Membangkang
Bupati Labuhanbatu Selatan H. Edimin dalam sebuah acara

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA. CO.ID| Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin harus mengambil sikap tegas dan terukur terhadap bawahan yang tidak mengindahkan arahan dan instruksi. Salah satu instruksi yang dimaksud adalah hasil koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.

Demikian disampaikan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ruslan Tambak kepada redaksi di Kotapinang, Senin (27/06/2022).

Hasil koordinasi antara pemerintah kabupaten-pemerintah desa berisi delapan poin. Yaitu sebagai berikut:

1. Perapian atau perbaikan data penerimaan bantuan sosial (Bansos). Seperti PKH, BPNT, KIP, KIS, BLT dan bantuan lain.

2. Prioritas pembangunan infrasruktur jalan di pedesaan dengan skema padat karya.

3. Optimalisasi penerimaan pajak. Yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, dan PBB.

Baca juga:  Kemenag Asahan Gelar Manasik Haji Gabungan

4. Sosialisasi kepada masyarakat, agar menggunakan jasa perbankan yakni Bank Sumut sebagai bank pemerintahan daerah.

5. Menganggarkan insentif guru mengaji dan pelatihan bilal mayit bagi yang beragama Islam, dan insentif guru mingguan bagi yang beragama kristen.

6. Pengadaan satu ambulan satu desa.

7. Pengadaan satu dokter satu desa;

8. Dan manyupayakan satu beasiswa satu desa bagi yang miskin dan berprestasi.

Ruslan Tambak mengatakan, Bupati Labusel yang akrab disapa Haji Asiong sudah beberapa kali menyampaikan poin-poin tersebut kepada para kepala desa/Pj kepala desa. Terakhir disampaikan pada bulan Mei lalu di kantor Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Labusel. Dan awal Februari sudah ada pertemuan akbar di rumah dinas antara pemerintahan kabupaten-pemerintahan desa.

Baca juga:  Koramil 06 Dolok Kodim 0212/TS Berikan Pelatihan PBB Kepada Siswa-siswi SD di Paluta

Namun, Ruslan Tambak tidak mengetahui sudah berapa desa yang sudah mengakomodir, dan poin-poin apa saja yang sudah dimasukkan dalam APB-Desa.

“Tolong kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Labusel agar berkenan membuka datanya. Bagi Pj kades yang tidak mengindahkan instruksi Bupati harus ditegur, kalau masih membangkang, ‘dijewer’ saja”, tegasnya.

Ketua TP2D Labusel itu menambahkan, harmonisasi antara pemerintahan kabupaten-pemerintahan desa harus betul-betul sejalan. Harmonisasi dan kolaborasi merupakan kunci pembangunan sebuah daerah.

“Dengan kita bersinergi, pembangunan baik fisik maupun SDM akan segera terealisasi, dan pada akhirnya masyarakatlah yang diuntungkan”, tutup Ruslan Tambak mengakhiri perbincangan.

(Red)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed