oleh

Antara Aksi Mahasiswa GMNI Dengan Ketua Bawaslu Labusel

Antara Aksi Mahasiswa GMNI Dengan Ketua Bawaslu Labusel

LABUSEL, PAMARTANUSANTARA.CO.ID | Merdeka…! GMNI…! Jaya…! Marhaen…! Menang…! Hidup mahasiswa, itulah sorakan keras yang terdengar dari puluhan mahasiswa saat berorasi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Rabu (10/4).

Dengan mengusung bendera DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), para mahasiswa menuntut Bawaslu Labusel untuk lebih intensif melakukan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Pemilu.

Sambil berorasi, peserta aksi juga membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan terhadap Penyelenggara dan Pengawas Pemilu Tahun 2019. Dan mempertanyakan pengawasannya terhadap tahapan-tahapan Pemilu, khususnya pada aspek netralitas.

“Kami disini meminta klarifikasi dari Bawaslu yang kami duga tidak netral pada tahapan di Pemilu 2019 ini dan lemahnya pengawasan terhadap oknum baik dari tim kampanye maupun yang bersangkutan yang diduga telah melakukan pelanggaran pada tahapan Pemilu ini, salah satunya melibatkan anak anak dalam berkampanye,” kata Nikmat Koordinator Aksi GMNI Labusel.

Baca juga:  Bapak Parman Menerima Bantuan Kursi Roda Dari Pemkab Asahan

Selain itu, diperparah dengan adanya pelaporan terhadap kasus-kasus yang diduga tidak ditangani dengan serius oleh Bawaslu Labusel.

Sementara Ketua Bawaslu Labusel Ahmad Hajiddin Harahap, tidak berada ditempat. Melalui via telephon beliau membantah tudingan yang dituduhkan oleh Aksi DPC GMNI.

“Dimana tidak netralnya, tolong tunjukkan buktinya. Saya pun tidak paham maksud dari surat pernyataan aksi mereka saat kami minta buktinya kata mereka nanti setelah jumpa. Kami kerja atas dasar undang-undang, dan sekali lagi bahwa proses di Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) tak hanya Bawaslu saja, ada kepolisian dan jaksa juga,” ujarnya.

Ahmad Hajiddin Harahap mengatakan penegakan hukum tersebut melalui proses yaitu pengumpulan bukti awal, alat bukti, fakta hukum, dibahas oleh aparat penegak hukum terpadu.

Baca juga:  Para Manajer Klub Peserta Liga-1 Mendukung Upaya Kapolri dalam Memberantas Mafia Sepak Bola Indonesia

“Jika ada pelanggaran Pemilu kami tidak bisa memanggil secara paksa dan menangkapnya karena itu menjadi kewenangan pihak kepolisian,” jelasnya.

Saat disinggung proses pelaporan tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang salah satu-nya dilakukan oleh istri Bupati Labuhanbatu Selatan. Ahmad Hajiddin Harahap mengatakan bahwa pelaporan itu kurang alat bukti, “Bagaimana prosesnya bisa berlanjut sedangkan pelapor tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya,” jelasnya dengan singkat.

Aksi tersebut berjalan dengan lancar dan tertib yang dikawal oleh Polri dan TNI serta Satpol PP Labusel. #Ril

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed