oleh

56 Warga Sukabaru Gugat Pihak Kementerian LKH Lampung

Lampung Selatan, pamartanusantara. co. id– Meskipun sudah menerima ganti rugi tanam tumbuh dan bangunannya di Pengadilan Negeri (PN) Kalianda Jumat 16 Juni 2017 lalu, warga tetap melakukan gugatan kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait ganti rugi tanah yang sejak lebih empat puluh tahun mereka garap dan saat ini digunakan untuk pembangunanan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Bakauheni – Terbanggi Besar. Dimana pihak Kehutanan Provinsi Lampung mengklaim bahwa tanah yang mereka kuasai selama ini adalah milik kehutanan.

Setelah beberapa kali dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Kalianda dan berlanjut dengan sidang lokasi yang langsung dihadiri pihak tergugat yang diwakili dari Balai Besar Pemantapan Kawasan Hutan (BBPKH) wilayah XX Bandar Lampung, yakni Yos Nelson Makalew, SH.MM, Alwiyanto dan Andri Nugroho. Adapun pihak penggugat Nur Salam, SH, Muhtadi, SH, Suradi dan 56 warga Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan yang disinyalir tanah mereka yang di ambil untuk pembangunan JTTS.

Baca juga:  Pemkab Labusel Dinilai Tak Berani Tertibkan Penangkaran Burung Walet

Sedangkan yang hadir dari pihak Pengadilan Negeri Kalianda diantaranya Mashuri Efendie, SH.MH, Ketua Majelis Dodik Setyo Wijayanto, SH, Anggota Candra Revolisa, SH.MH, Jonter Sihombing,SH.MH, Panitera Pengganti dan Alvian Juru Sita.

Sidang Lokasi itu juga dihadiri Kapolsek Penengahan, Kepala Desa Sukabaru, Babinsa dan warga lainya dilokasi Jalan Tol Dusun Buring, Jum’at (13/4).

Dodik Setyo Wijayanto, SH mengatakan bahwa sidang lokasi ini bukan memutus suatu perkara perdata, tetapi untuk dihadirkannya antara penggugat dan tergugat dan pihak majelis yang ingin mengetahui langsung lokasi satu persatu lahan warga (penggugat). Karena Pihak Pengadilan tidak mau nanti tiba-tiba ada masalah lagi dengan pihak ketiga yang mengakui lahan yang di sengketakan. Maka sebelum nantinya memutuskan perkara ini pihak Pengadilan Negri Kalianda perlu melakukan Sidang Lokasi di STA 10-800.

Baca juga:  Dandim 1402/Polmas Sambangi Wilayah Teritorialnya di Pegunungan

“Maka kami minta supaya penggugat menunjukan dari titik awal miliknya dari A, B, C, D hingga titik akhir dengan cara satu-persatu dan saya juga minta kepada pihak tergugat untuk menunjukan dimana batas tanah milik kehutanan” ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Sukabaru mengharapkan pihak kehutanan segera bisa menunjukan mana batas tanah register dan bukan register.

56 Warga Sukabaru Gugat Pihak Kementerian LKH Lampung
56 Warga Sukabaru Gugat Pihak Kementerian LKH Lampung

“Saya atas nama ratusan jiwa penduduk Desa Sukabaru khususnya Dusun Buring dan sekitarnya, warga saya meminta supaya Dinas Kehutanan turun dan dapat menunjukkan dimana tanah HPK juga batas APL nya. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun keraguan dari warga. Tolong tunjukkan mana patoknya, jangan membuat permasalahan ini mengamban,” tegasnya.

Baca juga:  Peringatan Hari Bhayangkara Ke-74, Polres Sergai Gelar Upacara Secara Virtual

Lebih lanjut, Beliau mengatakan atas masukan ini diharapkan pihak terkait agar dapat menyelesaikan hak-hak mereka yang belum terselesaikan.”Sudah berapa kali melakukan sidang, dari sidang mediasi hingga sidang lokasi sampai saat ini sudah empat kali dan intinya warga menuntut pembayaran tanah yang mereka garap selama ini,” ungkap Kepala Desa Sukabaru. (AW)

Komentar Sahabat Pamarta

Tentang Penulis: Pamarta Nusantara

Gambar Gravatar
Pamarta Nusantara adalah situs berita yang dikurasi dan dimotori oleh PT Media Agung Sejahtera. Bertempat di Sumatera Utara, kami berkomitmen besar untuk menyajikan berita secara akurat, bijak, dan tentu saja terpercaya.

News Feed